Kasus COVID-19 Naik 10 Kali Lipat, Pemprov Jabar Sebut BOR Aman

Pertama, Gilang menilai perlunya kembali penyampaian informasi terkait dengan langkah-langkah pemerintah dalam menyiapkan rencana kebijakan di fase transisi menuju endemi sehingga publik dapat memahami dan teredukasi dengan baik.

Menurutnya, publik harus mendapatkan informasi terkait dengan prasyarat kondisi endemi, transisi protokol kesehatan, kebijakan mengenai aktivitas sosial dan langkah pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah juga perlu mendorong kembali informasi terkait dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang masih berlaku saat ini.

Kedua, naiknya angka kasus positif COVID-19 saat ini dan prediksi Menteri Kesehatan (Menkes) bahwa puncak gelombang ketiga pandemik akan terjadi pada bulan Agustus nanti, maka perlu disikapi dengan mempersiapkan strategi dan pola komunikasi yang tepat.

Manfaatkan kondisi persepsi publik yang lebih rileks dan tidak panik saat ini dengan pola informasi yang lebih ringan, menggunakan pendekatan infografik baik berupa gambar atau video dan jangan sesekali mendorong cara informasi yang fear appeal atau fear mongering.

"Strategi komunikasi dan informasi publik juga hendaknya fokus pada konten aplikatif yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki skema kebijakan dan siap memasuki fase transisi. Dengan informasi yang aplikatif tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk dapat menyiapkan diri memasuki fase transisi tersebut," jelasnya.

Ketiga, Gilang menyoroti vaksinasi. Menurut dia, kebijakan baru vaksinasi harus segera disosialisasikan dengan baik sehingga dapat mengubah persepsi publik yang kurang baik terkait dengan kebijakan vaksinasi booster saat ini.

Komunikasi dan informasi vaksinasi booster yang cukup masif ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya angka vaksinasi booster di Jabar sehingga sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Terakhir, perlunya ruang relaksasi di sektor ekonomi yang cukup lama supaya aktivitas ekonomi yang baru berputar kembali ini tidak terdepresiasi dikarenakan naiknya beban biaya masyarakat terutama di sektor pangan, energi dan BBM. Selain itu spending pemerintah bisa lebih dipercepat untuk membantu putaran ekonomi lebih cepat.

"Ruang relaksasi ekonomi yang cukup ini akan memberikan pengaruh positif dan nilai tambah pada pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang dirancang oleh pemerintah," katanya.