Dewan Soroti Proyek Drainase Pemkot Makassar Belum Optimal

MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Makassar dari Fraksi NasDem, Ari Ashari Ilham menyoroti proyek drainase Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dinilai belum optimal. Menurutnya penanganan infrastruktur pada bidang jalan dan drainase hingga saat ini belum maksimal.

Hal itu dia ungkapkan saat menyampaikan catatan strategis Fraksi NasDem untuk Pemerintah Kota Makassar , dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Makassar , Senin (27/6/2022).



Kata dia, proyek drainase saat ini tak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2021 lalu. Saat itu, sebagian paket-paket pekerjaan drainase tak berjalan karena terkendala administrasi.

"Pada tahun 2021 sebagian paket-paket pekerjaan bidang jalan dan irigasi belum optimal terlaksana karena terkendala administrasi pelelangan ataupun gagal lelang yang mengakibatkan rehabilitasi jalan dan drainase di Kota Makassar belum maksimal," ungkapnya.

Dia mendesak pemerintah kota agar fokus dalam menyelesaikan proyek drainase. Apalagi, hujan sudah mulai turun dalam beberapa waktu terakhir sehingga rawan menimbulkan banjir.

"Akhir-akhir ini perubahan cuaca tidak menentu tentu akan membawa risiko besar terjadinya banjir. Karena itu, sangat penting untuk melakukan perbaikan saluran drainase dan rehabilitasi pada area area rawan banjir," jelas dia.

Kepala Bidang Pengelolaan SDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nurhidayat mengatakan, proyek drainase sempat terhambat dalam proses lelang. Hal itu dikarenakan terjadi perubahan pejabat yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA).

"Tahun ini sama, kami lakukan percepatan proses lelang, karena kemarin sudah masuk di ULP (Unit Layanan Pengadaan) tapi karena ada pergantian pejabat, akun baru juga, kami perbarui juga, revisi dokumen semua," ungkap Nurhidayat.

Dia menyebut, ada 48 paket drainase yang dilelang. Satu paketnya terdiri atas 4 hingga 5 titik lokasi. Anggarannya rata-rata di angka Rp300 hingga Rp500 juta untuk satu paket. "Total anggaran untuk pembangunan drainase Rp30 miliar dan rehabilitasi Rp32 miliar," sebutnya.



Dirinya menargetkan, seluruh paket lelang bisa tayang di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada bulan Juni ini. Sebab tanda tangan kontrak atau surat perintah kerja (SPK) harus dilakukan pada awal Agustus mendatang untuk mengejar waktu pelaksanaan hingga masa akhir anggaran.

"Kalau lama pengerjaannya bergantung tingkat kesulitan, bergantung cuaca, arus lalu lintas. Kalau terbatas space material pasti ada pengaruhnya tapi. Mudah-mudahan kami dapat rekanan lebih baik karena itu juga berpengaruh pada kecepatan pengerjaan," tandasnya.