Tolak SUPM Bone Ditutup, Alumni Gelar Aksi Pembakaran Gambar Pejabat KKP
Senin, 20 Juni 2022 - 07:57 WIB
loading...
A
A
A
Dosen di Universitas Sembilan Belas November Sulawesi Tenggara itu menyampaikan keresahan para alumni atas rencana KKP yang tiba-tiba ingin menutup SUPM Bone. Dia menyebut KKP bersifat egois dan menyakiti hati masyarakat Bone dan Sulawesi Selatan.
"Kita meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, jangan bersifat ego sektoral dalam menerapkan kanibalisme dalam sistem vokasi pendidikan," kata Syahrir.
"Jangan karena sudah ada Poltek, malah SUPM Bone ini dikorbankan. Yang kita inginkan, SUPM Bone tetap eksis, dan Poltek Kelautan juga eksis. Menjadikan Kabupaten Bone pusat pendidikan vokasi kemaritiman," sambungnya.
Padahal, lanjut dia, sektor Kelautan dan Perikanan yang sekarang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi dalam memajukan sektor kemaritiman sudah dilakukan oleh SUPM Bone jauh-jauh hari selama 36 tahun.
"Ini momentum awal, selanjutnya kita akan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan kita akan pertanyakan atas dasar apa penutupan, sudah 36 tahun lebih berdiri dan secara substansi lulusannya masih dibutuhkan dan siap diserap oleh pasar," ungkap Syahrir.
"Yang menjadi propaganda pemerintah pusat, alasan penutupannya merujuk pada UU 23 tahun 2014, hanya satu pasal yang menyinggung bahwa pendidikan tinggi itu pengelolaannya diserahkan ke pemerintah pusat, pendidikan menengah diserahkan ke provinsi, tidak ada dalam aturan bahwa SUPM ini harus ditutup, ini kita anggap egois, jika pun merujuk ke Undang-Undang itu harusnya SUPM Bone ini diserahkan pengelolaannya ke Provinsi, tidak ditutup," jelasnya.
"Kita meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, jangan bersifat ego sektoral dalam menerapkan kanibalisme dalam sistem vokasi pendidikan," kata Syahrir.
"Jangan karena sudah ada Poltek, malah SUPM Bone ini dikorbankan. Yang kita inginkan, SUPM Bone tetap eksis, dan Poltek Kelautan juga eksis. Menjadikan Kabupaten Bone pusat pendidikan vokasi kemaritiman," sambungnya.
Padahal, lanjut dia, sektor Kelautan dan Perikanan yang sekarang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi dalam memajukan sektor kemaritiman sudah dilakukan oleh SUPM Bone jauh-jauh hari selama 36 tahun.
"Ini momentum awal, selanjutnya kita akan ke Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan kita akan pertanyakan atas dasar apa penutupan, sudah 36 tahun lebih berdiri dan secara substansi lulusannya masih dibutuhkan dan siap diserap oleh pasar," ungkap Syahrir.
"Yang menjadi propaganda pemerintah pusat, alasan penutupannya merujuk pada UU 23 tahun 2014, hanya satu pasal yang menyinggung bahwa pendidikan tinggi itu pengelolaannya diserahkan ke pemerintah pusat, pendidikan menengah diserahkan ke provinsi, tidak ada dalam aturan bahwa SUPM ini harus ditutup, ini kita anggap egois, jika pun merujuk ke Undang-Undang itu harusnya SUPM Bone ini diserahkan pengelolaannya ke Provinsi, tidak ditutup," jelasnya.
Lihat Juga :
