Empat Kali Beruntun, Pemkab Batang Raih Opini WTP BPK

BATANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang berhasil secara beruntun untuk empat kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengacualian (WTP) dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah.

Penyampaian opini WTP tersebut dilaksnakan secara virtual dengan menandatangai berita yang ditunjukan kepada Kepala BPK Ayub Amali, dalam kegiatan berlangsung di ruang Abirawa Kantor Bupati Batang dan Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (23/6/2020).

"Raihan Opini WTP yang ke empat kali secara berturut - turut, tentunya ini pemantik untuk bekerja lebih keras lagi," kata Wihaji. (Baca: Cegah Kerumunan, MTs Negeri di Semarang Bagikan Raport Secara Online)

Berdasarkan pemeriksaan dari BPK pengelolaan keuangan sudah memenuhi unsur kesesuaian, kepatuhan dan ekektivitas. "Pemkab memiliki komitmen yang kuat mengelola tata keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan yang transparan, akuntabel," tandasnya.

Adapaun catatan rekomendasi dari BPK RI perwakilan Jawa Tengah akan ditindaklanjuti yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulan Yusup mengapresiasi raihan Opini WTP Pemkab Batang. "Meraih opini WTP sebuah prestasi kinerja Pemkab Batang yang dipimpin Bupati Wihaji dan Wakil Bupati Suyono yang memiliki komitmen kuat dalam mengelola tata keuangan,"puji Maulan.

Sebagai lembaga legistalif memiliki kewajiban untuk mengawal rekomendasi hasil laporan pemeriksan BPK. "DPRD terus mengawal rekomendasi BPK agar dilaksnakan dan kedepan tentunya banyak turun kelapangan untuk ikut mengawasi kinerja Pemkab," jelasnya.

Sementara, Kepala Perwakilan BPKR RI Jawa Tengah Ayub Amlai melalui virtual video conferense mengatakan, karena masih dilanda pandemi Covid-19 terkait pemeriksaan kita lakukan secara daring, namun tidak mengurangi kuwalitas hasil dari pemeriksaan.

"Oleh karena itu, kami mengucapkan terimaksih kepada Pemkab Batang yang telah mensuport kami dalam pemeriksaan,"ucap Ayub. (Baca: Sultan Menyapa: Menata Normal-Baru, Menuju Peradaban Baru DIY )

Meskipun meraih opini WTP namun masih ada cacatan yang perlu perbaikan dalam tata pengelolaan keuangan. "Cataran kami yang perlu diperbaiki diantaranya pengelolaan investasi jangka panjang, kebijakan akuntansi yang meliputi jalan lingkungan, pekerjaan yang kurang sesuai degann kontrak,"terangnya.

Pihaknya juga meminta agar ke depan menjadi perhatian serius Pemkab Batang, sehingga untuk tahun selanjutnya tidak ada lagi.