PDIP Jatim: Hanya Tsunami yang Bisa Merubah Rekomendasi DPP PDIP
loading...
A
A
A
BLITAR - Pasangan petahana Kabupaten Blitar Rijanto-Marheinis Urip Widodo dipastikan kembali menerima surat rekomendasi DPP PDIP untuk berlaga di pilkada tahun ini.
(Baca juga: Masih Zona Oranye dan Merah, Malang Raya Batal Normal Baru )
Rekomendasi serupa juga dipastikan diterima pasangan Kota Blitar, Santoso-Tjutjuk Sunaryo, serta pasangan Kabupaten Kediri, Hanindhito Himawan Pramono-Maria Ulfa, dan pasangan Kabupaten Trenggalek, Moch. Nur Arifin-Syah Muhammad Nata Negara.
Di sela peringatan acara haul Bung Karno di Kota Blitar Sabtu (20/6/2020) malam, Ketua DPP PDIP Jawa Timur, Kusnadi mengatakan, kepastian rekomendasi untuk empat pasangan tersebut, telah disampaikan DPP PDIP kepada dirinya.
"Iya sudah itu. Yang diturunkan memang itu. Saya tidak bisa berkata bukan itu. Saya tidak bisa berkata belum tahu," ujar Kusnadi menjelaskan rekomendasi yang sudah diturunkan DPP PDIP.
(Baca juga: PDIP Akui Pilkada Blitar dan Kediri Berpotensi Calon Tunggal )
Nama-nama yang dipastikan mendapat rekomendasi partai itu adalah yang telah dipanggil ke Jakarta (DPP PDIP). Kata Kusnadi, mereka sengaja dihadirkan untuk menerima pengarahan.
Pemanggilan dalam rangka briefing tersebut berlangsung 14 Juni 2020 lalu. "Jadi kemarin itu ada empat yang diundang. Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, dan Trenggalek. Ya, sudah itu," tegas Kusnadi
Namun kendati demikian, fisik surat rekomendasi DPP PDIP itu diakui Kusnadi memang belum diterima keempat pasangan calon. Hal itu diduga terkait dengan rencana awal DPP PDIP yang akan mengumumkan serentak penerima rekomendasi pada awal Juli mendatang.
"DPP PDIP, secara institutional sudah memberi tahu kita. Dan juga sudah memberi masukan pasangan ini. Cuma fisiknya (surat rekomendasi) belum kita terima," tambah Kusnadi.
(Baca juga: Bob Arum: Crawford vs Pacquiao, Duel Ideal )
Terkait dengan Tjutjuk Sunaryo yang menjadi pasangan Santoso di pilkada Kota Blitar, PDIP telah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Sebab Tjujuk merupakan kader Gerindra yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra Jawa Timur.
Apakah masih ada kemungkinan berubah?. Kusnadi mengatakan kemungkinan berubah bisa terjadi jika ada peristiwa besar. "Kecuali ada tsunami, dan kemudian itu berubah ya bisa bisa saja (berubah). Tapi selama ini yang diturunkan (rekomendasi) ya itu," papar Kusnadi.
Selain sudah dipastikan berkoalisi dengan Partai Gerindra, di Kota Blitar, PDIP juga masih membuka diri kepada partai lain yang ingin merapat. "PPP mau ikut juga. Kita selalu membuka diri," terang Kusnadi.
(Baca juga: Lereng Gunung Beunten Longsor, Gemuruhnya Gegerkan Warga )
Begitu juga di Kabupaten Blitar. Menurut Kusnadi, PDIP tengah melakukan komunikasi intensif dengan PPP, Nasdem, dan Partai Golkar. Ia memahami, partai tidak akan serta merta menggabungkan diri (berkoalisi) tanpa ada nilai tawar yang jelas.
Nilai tawar yang dimaksud terkait penambahan jumlah kursi pada pemilu 2024. "Bargaining bersifat positif. Dan kita melihat apakah bisa memenuhi bargaining itu atau tidak. Kalau kabeh tambah (kursi 2024), masak kita yang kurang. Itu yang kita diskusikan," pungkas Kusnadi.
Menanggapi soal rekomendasi DPP PDIP, Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan, dirinya masih menunggu dan menghormati keputusan DPP PDIP. "Jadi soal kepastian rekomendasi saya, masih menunggu dan menghormati keputusan DPP PDIP," ujarnya.
(Baca juga: Masih Zona Oranye dan Merah, Malang Raya Batal Normal Baru )
Rekomendasi serupa juga dipastikan diterima pasangan Kota Blitar, Santoso-Tjutjuk Sunaryo, serta pasangan Kabupaten Kediri, Hanindhito Himawan Pramono-Maria Ulfa, dan pasangan Kabupaten Trenggalek, Moch. Nur Arifin-Syah Muhammad Nata Negara.
Di sela peringatan acara haul Bung Karno di Kota Blitar Sabtu (20/6/2020) malam, Ketua DPP PDIP Jawa Timur, Kusnadi mengatakan, kepastian rekomendasi untuk empat pasangan tersebut, telah disampaikan DPP PDIP kepada dirinya.
"Iya sudah itu. Yang diturunkan memang itu. Saya tidak bisa berkata bukan itu. Saya tidak bisa berkata belum tahu," ujar Kusnadi menjelaskan rekomendasi yang sudah diturunkan DPP PDIP.
(Baca juga: PDIP Akui Pilkada Blitar dan Kediri Berpotensi Calon Tunggal )
Nama-nama yang dipastikan mendapat rekomendasi partai itu adalah yang telah dipanggil ke Jakarta (DPP PDIP). Kata Kusnadi, mereka sengaja dihadirkan untuk menerima pengarahan.
Pemanggilan dalam rangka briefing tersebut berlangsung 14 Juni 2020 lalu. "Jadi kemarin itu ada empat yang diundang. Kota dan Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, dan Trenggalek. Ya, sudah itu," tegas Kusnadi
Namun kendati demikian, fisik surat rekomendasi DPP PDIP itu diakui Kusnadi memang belum diterima keempat pasangan calon. Hal itu diduga terkait dengan rencana awal DPP PDIP yang akan mengumumkan serentak penerima rekomendasi pada awal Juli mendatang.
"DPP PDIP, secara institutional sudah memberi tahu kita. Dan juga sudah memberi masukan pasangan ini. Cuma fisiknya (surat rekomendasi) belum kita terima," tambah Kusnadi.
(Baca juga: Bob Arum: Crawford vs Pacquiao, Duel Ideal )
Terkait dengan Tjutjuk Sunaryo yang menjadi pasangan Santoso di pilkada Kota Blitar, PDIP telah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Sebab Tjujuk merupakan kader Gerindra yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra Jawa Timur.
Apakah masih ada kemungkinan berubah?. Kusnadi mengatakan kemungkinan berubah bisa terjadi jika ada peristiwa besar. "Kecuali ada tsunami, dan kemudian itu berubah ya bisa bisa saja (berubah). Tapi selama ini yang diturunkan (rekomendasi) ya itu," papar Kusnadi.
Selain sudah dipastikan berkoalisi dengan Partai Gerindra, di Kota Blitar, PDIP juga masih membuka diri kepada partai lain yang ingin merapat. "PPP mau ikut juga. Kita selalu membuka diri," terang Kusnadi.
(Baca juga: Lereng Gunung Beunten Longsor, Gemuruhnya Gegerkan Warga )
Begitu juga di Kabupaten Blitar. Menurut Kusnadi, PDIP tengah melakukan komunikasi intensif dengan PPP, Nasdem, dan Partai Golkar. Ia memahami, partai tidak akan serta merta menggabungkan diri (berkoalisi) tanpa ada nilai tawar yang jelas.
Nilai tawar yang dimaksud terkait penambahan jumlah kursi pada pemilu 2024. "Bargaining bersifat positif. Dan kita melihat apakah bisa memenuhi bargaining itu atau tidak. Kalau kabeh tambah (kursi 2024), masak kita yang kurang. Itu yang kita diskusikan," pungkas Kusnadi.
Menanggapi soal rekomendasi DPP PDIP, Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan, dirinya masih menunggu dan menghormati keputusan DPP PDIP. "Jadi soal kepastian rekomendasi saya, masih menunggu dan menghormati keputusan DPP PDIP," ujarnya.
(eyt)