Antusiasme Warga Ikuti Program Mudik Gratis Pemprov DKI Tak Terbendung
Jum'at, 29 April 2022 - 16:10 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melepas peserta mudik gratis beberapa hari lalu.Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Jakarta Public Service (JPS) menyatakan program mudik gratis yang digelar Pemprov DKI beberapa hari lalu menyedot antusiasme warga yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Mudik gratis ini menjadi bukti Pemprov DKI Jakarta merespons cepat untuk membantu warga.
Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohamad Syaiful Jihad mengatakan, program mudik gratis ini bak oase bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung.
"Antusiasme warga mengikuti mudik gratis sangat tinggi, pendaftaran dibuka 15 April dan pada 22 April sudah tak ada kuota tersisa. Ini menjadi cerminan bahwa warga sudah sangat rindu kampung halaman dan di tengah kondisi keuangan terbatas mudik gratis ini jadi solusi," kata Syaiful pada Jumat (29/4/2022).
Mudik gratis ini, lanjut Syaiful, menjadi bukti Pemprov DKI Jakarta merespons cepat untuk membantu warga. Sehingga, tak heran peserta mudik gratis sangat bersuka cita dan membanggakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya melihat saat pemberangkatan memang ada yang kemudian memakai kaus dukungan Anies menjadi Presiden. Saya kira ini tidak perlu dibesar-besarkan, itu hanya euforia warga yang merasa sangat terbantu dan menilai Anies sangat berjasa baginya sehingga dinilai layak menjadi Presiden," ujarnya.
Dia memastikan, saat proses pemberangkatan tidak ada Aparatur Supil Negara (ASN) yang terlibat membagi-bagikan kaus tersebut. Kaus-kaus tersebut merupakan aksi spontanitas saja untuk meluapkan kegembiraan.
"Saya kira sah-sah saja jika kemudian warga mengekspresikan kegembiraanya dengan berbagai cara. Misalnya, ketika BUMN mengadakan mudik gratis kemudian ada yang memakai kaus Erick Tohir for Presiden, begitu pula kalau diinisiasi PDIP dan peserta menggunakan baju Puan Presidan 2024 atau bahkan Ganjar Presiden," urainya.
Berdasarkan pengamatannya saat proses pemberangkatan di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Syaiful melihat para pemudik mengenakan baju atau kaus yang beragam. Baca: Ditjen Perhubungan Darat Lepas 4.170 Pemudik Gratis di Terminal Kampung Rambutan
"Banyak bukti visual mereka menggunakan kaus atau baju sesuai keinginannya. Artinya, tidak ada pengoordiniran penggunaan seragam, termasuk kaus bertuliskan Anies Baswedan Presiden atau sejenisnya dari penyelenggara," tegas Syaiful
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta, Yayat Sudrajat menuturkan, saat pemberangkatan mudik gratis peserta hanya diberikan makanan dan minuman (snack) oleh petugas pendamping bus (LO).
"Mereka berangkat kan saat Ramadhan, snack ini bisa berguna untuk membatalkan puasa. Mereka juga tidak perlu jajan lagi, sehingga bisa lebih berhemat saat perjalanan mudik," tegasnya.
Dia menegaskan, Dishub DKI Jakarta yang menyelenggarakan mudik gratis tidak melakukan pembagi-bagian kaus."Kalau ada pembagian kaus itu bukan dalam koridor ruang lingkup pekerjaan pada kegiatan kami pada mudik tahun ini," ucapnya.
Yayat mengungkapkan, tujuan mudik gratis tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun 2019 yang hanya 10 kabupaten dan kota. Untuk tahun ini ada 17 kota dan kabupaten, termasuk di Pulau Sumatera yang tidak ada di 2019.
Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohamad Syaiful Jihad mengatakan, program mudik gratis ini bak oase bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung.
"Antusiasme warga mengikuti mudik gratis sangat tinggi, pendaftaran dibuka 15 April dan pada 22 April sudah tak ada kuota tersisa. Ini menjadi cerminan bahwa warga sudah sangat rindu kampung halaman dan di tengah kondisi keuangan terbatas mudik gratis ini jadi solusi," kata Syaiful pada Jumat (29/4/2022).
Mudik gratis ini, lanjut Syaiful, menjadi bukti Pemprov DKI Jakarta merespons cepat untuk membantu warga. Sehingga, tak heran peserta mudik gratis sangat bersuka cita dan membanggakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya melihat saat pemberangkatan memang ada yang kemudian memakai kaus dukungan Anies menjadi Presiden. Saya kira ini tidak perlu dibesar-besarkan, itu hanya euforia warga yang merasa sangat terbantu dan menilai Anies sangat berjasa baginya sehingga dinilai layak menjadi Presiden," ujarnya.
Dia memastikan, saat proses pemberangkatan tidak ada Aparatur Supil Negara (ASN) yang terlibat membagi-bagikan kaus tersebut. Kaus-kaus tersebut merupakan aksi spontanitas saja untuk meluapkan kegembiraan.
"Saya kira sah-sah saja jika kemudian warga mengekspresikan kegembiraanya dengan berbagai cara. Misalnya, ketika BUMN mengadakan mudik gratis kemudian ada yang memakai kaus Erick Tohir for Presiden, begitu pula kalau diinisiasi PDIP dan peserta menggunakan baju Puan Presidan 2024 atau bahkan Ganjar Presiden," urainya.
Berdasarkan pengamatannya saat proses pemberangkatan di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Syaiful melihat para pemudik mengenakan baju atau kaus yang beragam. Baca: Ditjen Perhubungan Darat Lepas 4.170 Pemudik Gratis di Terminal Kampung Rambutan
"Banyak bukti visual mereka menggunakan kaus atau baju sesuai keinginannya. Artinya, tidak ada pengoordiniran penggunaan seragam, termasuk kaus bertuliskan Anies Baswedan Presiden atau sejenisnya dari penyelenggara," tegas Syaiful
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta, Yayat Sudrajat menuturkan, saat pemberangkatan mudik gratis peserta hanya diberikan makanan dan minuman (snack) oleh petugas pendamping bus (LO).
"Mereka berangkat kan saat Ramadhan, snack ini bisa berguna untuk membatalkan puasa. Mereka juga tidak perlu jajan lagi, sehingga bisa lebih berhemat saat perjalanan mudik," tegasnya.
Dia menegaskan, Dishub DKI Jakarta yang menyelenggarakan mudik gratis tidak melakukan pembagi-bagian kaus."Kalau ada pembagian kaus itu bukan dalam koridor ruang lingkup pekerjaan pada kegiatan kami pada mudik tahun ini," ucapnya.
Yayat mengungkapkan, tujuan mudik gratis tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun 2019 yang hanya 10 kabupaten dan kota. Untuk tahun ini ada 17 kota dan kabupaten, termasuk di Pulau Sumatera yang tidak ada di 2019.
(hab)
Lihat Juga :
