Alami Cacat akibat Kecelakaan Jalan Berlobang, Pemerintah Bisa Didenda Rp120 Juta
Sabtu, 23 April 2022 - 12:26 WIB
loading...
Korban kecelakaan akibat jalan rusak alami cacat seumur hidup. Foto: Demon/SINDOnews
A
A
A
BENGKULU - Usman (62), warga Desa Padang Pelawi, Kecamatan Padang Pelawi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, mengalami lumpuh setelah kecelakaan akibat jalan rusak di Kelurahan Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota Bengkulu.
Ulan, menantu Usman mengaku sangat kecewa pada pemerintah yang mereka anggap tidak bertanggungjawab, karena membiarkan jalan rusak dalam jangka waktu yang lama.
"Kami kecewa sama pemerintah, karena membiarkan jalan tetap rusak sejak lama, akibatnya bapak mengalami kecelakaan," kata Ulan, Sabtu (23/4/2022).
Satuan Lantas Polres Bengkulu mencatat, sejak Januari 2022 hingga April, jumlah kecelakaan akibat jalan buruk mencapai 15 kasus menyebabkan 2 orang meninggal dunia, luka ringan dan luka berat.
Baca juga: Kondisi Jalan Rusak Picu Peningkatan Kecelakaan Lalu Lintas di Maros
Praktisi hukum Provinsi Bengkulu, Firnandes Maurisya mengatakan, masyarakat dapat melakukan gugatan pada penyelenggara negara (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota), yang dianggap abai sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
"Penyelenggara jalan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota), wajib memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas," ujar Firnandes.
"Setidak-tidaknya memberikan tanda/rambu pada jalan yang rusak tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009," sambungnya.
Jalan yang rusak tersebut, kata Firnandes, penyelenggara jalan abai dan tidak melakukan perbaikan atau memberikan rambu/tanda jalan rusak.
Baca: Jasa Raharja Tinjau Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Makassar
Sesuai dengan ketentuan pidana di dalam UU Lalu Lintas tersebut, terang Firnandes, penyelenggara jalan dapat di pidana, tergantung kondisi korban akibat kecelakaan lalu lintas.
Sebab kerusakan jalan tersebut, jelas Firnandes, mulai dari pidana penjara 6 bulan atau denda Rp12 juta, untuk kecelakaan ringan, sampai dengan pidana penjara 5 tahun atau denda Rp120 juta, untuk korban yang meninggal dunia.
"Pengabaian juga termasuk pemerintah yang tidak memberikan rambu jalan rusak di ruas jalan yang rusak. Termasuk penyelenggara jalan yang tidak memasang rambu-rambu jalan rusak dapat dipidana atau denda menurut UU tersebut," jelasnya.
Selain dapat dipidana, warga negara yang menjadi korban, akibat kelalaian penyelenggara jalan memperbaiki jalan rusak atau tidak memasang rambu-rambu jalan rusak, dapat pula mengajukan tuntutan secara perdata kepada penyelenggara jalan tersebut, tinggal ditingkatan mana yang bertanggungjawab terhadap penyelenggara jalan tersebut.
"Warga negara tinggal menyiapkan dokumen-dokumen untuk mengajukan tuntutan secara perdata tersebut dan mengajukannya ke Pengadilan Negeri setempat," pungkasnya.
Ulan, menantu Usman mengaku sangat kecewa pada pemerintah yang mereka anggap tidak bertanggungjawab, karena membiarkan jalan rusak dalam jangka waktu yang lama.
"Kami kecewa sama pemerintah, karena membiarkan jalan tetap rusak sejak lama, akibatnya bapak mengalami kecelakaan," kata Ulan, Sabtu (23/4/2022).
Satuan Lantas Polres Bengkulu mencatat, sejak Januari 2022 hingga April, jumlah kecelakaan akibat jalan buruk mencapai 15 kasus menyebabkan 2 orang meninggal dunia, luka ringan dan luka berat.
Baca juga: Kondisi Jalan Rusak Picu Peningkatan Kecelakaan Lalu Lintas di Maros
Praktisi hukum Provinsi Bengkulu, Firnandes Maurisya mengatakan, masyarakat dapat melakukan gugatan pada penyelenggara negara (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota), yang dianggap abai sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
"Penyelenggara jalan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota), wajib memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas," ujar Firnandes.
"Setidak-tidaknya memberikan tanda/rambu pada jalan yang rusak tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009," sambungnya.
Jalan yang rusak tersebut, kata Firnandes, penyelenggara jalan abai dan tidak melakukan perbaikan atau memberikan rambu/tanda jalan rusak.
Baca: Jasa Raharja Tinjau Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Makassar
Sesuai dengan ketentuan pidana di dalam UU Lalu Lintas tersebut, terang Firnandes, penyelenggara jalan dapat di pidana, tergantung kondisi korban akibat kecelakaan lalu lintas.
Sebab kerusakan jalan tersebut, jelas Firnandes, mulai dari pidana penjara 6 bulan atau denda Rp12 juta, untuk kecelakaan ringan, sampai dengan pidana penjara 5 tahun atau denda Rp120 juta, untuk korban yang meninggal dunia.
"Pengabaian juga termasuk pemerintah yang tidak memberikan rambu jalan rusak di ruas jalan yang rusak. Termasuk penyelenggara jalan yang tidak memasang rambu-rambu jalan rusak dapat dipidana atau denda menurut UU tersebut," jelasnya.
Selain dapat dipidana, warga negara yang menjadi korban, akibat kelalaian penyelenggara jalan memperbaiki jalan rusak atau tidak memasang rambu-rambu jalan rusak, dapat pula mengajukan tuntutan secara perdata kepada penyelenggara jalan tersebut, tinggal ditingkatan mana yang bertanggungjawab terhadap penyelenggara jalan tersebut.
"Warga negara tinggal menyiapkan dokumen-dokumen untuk mengajukan tuntutan secara perdata tersebut dan mengajukannya ke Pengadilan Negeri setempat," pungkasnya.
(san)
Lihat Juga :
