Ini 5 Tuntutan BEM UI Dalam Rencana Aksi Unjuk Rasa 21 April
loading...
BEM UI berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 21 April besok. Salah satu tuntutannya adalah menolak penundaan Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 21 April 2022. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan sebagai respons atas sejumlah isu yang dianggap melanggar konstitusi.
Ada beberapa poin tuntutan BEM UI dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tersebut. Tuntutan tersebut antara lain:
1. Menolak wacana penundaan Pemilu 2024
2. Menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode
3. Menyoroti soal ketimpangan ekonomi di masyarakat
4. Kenaikan harga-harga seperti kebutuhan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagainya.
5. Aksi kekerasan dan penyerangan terhadap warga sipil
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Bayu Satria menegaskan aksi 21 April akan tetap berjalan.
"Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden perlu terus kita kawal sebab telah menjadi perhatian serius karena menyimpang jauh dari konstitusi dan amanat reformasi," diktupi MPI dalam keterangan undangan resmi Kongres Rakyat.
Selain itu, isu ketimpangan ekonomi, kenaikan harga, dan serangan terhadap warga sipil yang turut menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Ada beberapa poin tuntutan BEM UI dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tersebut. Tuntutan tersebut antara lain:
1. Menolak wacana penundaan Pemilu 2024
2. Menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode
3. Menyoroti soal ketimpangan ekonomi di masyarakat
4. Kenaikan harga-harga seperti kebutuhan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagainya.
5. Aksi kekerasan dan penyerangan terhadap warga sipil
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Bayu Satria menegaskan aksi 21 April akan tetap berjalan.
"Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden perlu terus kita kawal sebab telah menjadi perhatian serius karena menyimpang jauh dari konstitusi dan amanat reformasi," diktupi MPI dalam keterangan undangan resmi Kongres Rakyat.
Selain itu, isu ketimpangan ekonomi, kenaikan harga, dan serangan terhadap warga sipil yang turut menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
(cip)
Lihat Juga :
