Luncurkan Informatorium Obat COVID-19, BPOM Diapresiasi Asosiasi Kesehatan

JAKARTA - Baru-baru ini BPOM luncurkan Informatorium Obat COVID-19 yang dilakukan saat focus group discussion virtual bersama 170 orang peserta yang berasal dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Informatorium ini merupakan kumpulan referensi berbagai obat yang telah dilakukan uji klinis untuk terapi korona di berbagai negara seperti RRC, Jepang, Singapura, dan Amerika yang bisa dijadikan referensi utama oleh berbagai rumah sakit rujukan.

Langkah Badan POM ini diapresiasi oleh pengurus pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Eva Sri Diana. Menurutnya, Badan POM sigap dalam merespon wabah yang terjadi di Indonesia dan cukup aktif dalam membantu penanganan wabah Corona.

“Informasi yang terkandung di dalam informatorium tersebut disusun berdasarkan manajemen terapi yang dipublikasikan oleh PDPI, termasuk pedoman global dari WHO. Saya kira Badan POM telah bergerak aktif mengambil peran sesuai harapan,” tuturnya di Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Dokter yang juga anggota Satgas COVID-19 PDPI ini meyakini bahwa Badan POM akan terus memperbaharui informatorium tersebut jika nantinya ada rekomendasi atau perubahan manajemen terapi dari PDPI. (Baca juga : Pelajar Berusia 12 Tahun Positif COVID-19 di Pematangsiantar )

“Saya juga menaruh harapan agar Badan POM terus mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan untuk COVID-19 ini karena di lapangan sangat langka dan bahkan kosong,” tutur tenaga medis yang juga anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut.

Langkah Badan POM menerbitkan Informatorium Covid 19 juga mendapat apresiasi dari daerah. Pengurus Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia (HISFARSI) Jawa Timur Ari Kurnianingsih berpendapat bahwa di negara lain juga memiliki panduan secara detil mengenai penanganan wabah korona di negaranya masing-masing.

“Jadi apa yang diterbitkan Badan POM ini bisa dijadikan sumber referensi apabila ada kondisi yang perlu dicermati lagi. Sebelumnya kita menggunakan referensi luar negeri dan jurnal ilmiah,” ungkapnya.

Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Banyuwangi tersebut juga berharap agar Badan POM bisa membantu memastikan ketersediaan obat di pasaran sehingga angka kematian (case fatality rate) di Indonesia bisa ditekan.

“Badan POM perlu menginisiasi berbagai inovasi untuk distribusi obat berbasis daring agar masyarakat di berbagai daerah bisa merasakan manfaatnya.”

Terkait RUU POM yang saat ini sedang dibahas di DPR, Ari berharap agar Badan POM diberikan kewenangan untuk mendorong secara nyata kemandirian produksi bahan baku obat sejak awal proses hingga hilirnya.

“Dapat dimulai dari kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memfokuskan para apoteker dalam kemampuan memproduksi sendiri bahan baku obat," bebernya.