Masuk 10 Besar Nasional, Penilai PPD Apresiasi Sajian Data Pemkab Bantaeng

BANTAENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng memasuki tahap verifikasi lapangan, untuk penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPDO) oleh Bappenas.

Verifikasi lapangan ini dimulai dari konfirmasi data yang digelar di Ruang pertemuan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bantaeng, Kamis, (7/04/2022).

Penilaian tahap III ini merupakan proses verifikasi dan berlangsung dengan metode Focus Group Discussion (FGD) secara virtual yang dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng.



Penilaian tahap III yang merupakan verifikasi, bertujuan untuk melakukan evidence –based evaluation. Pada tahap ini, tim penilai akan mengkonfirmasi dan menggali informasi lebih dalam dari perspektif stakeholders non-Bappeda terhadap proses perencanaan pembangunan di daerah terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022, pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi daerah.

Dalam hal itu, tim penilai nasional memberikan apresiasi terhadap data dan konfirmasi yang disediakan oleh Pemkab Bantaeng. Dia menyebut, pertemuan itu telah memperlihatkan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bantaeng bersama dengan stake holder yang ada di Bantaeng.

"Terus terang apa yang disampaikan dalam pertemuan itu sangat menarik. Bagi saya, kolaborasi is everthing, komitmen keterbukaan antara pemerintah, pengusaha, dan penerima manfaat itu itu saya lihat hari ini," kata salah satu tim penilai, Syahrial Loetan.

Dia mengatakan, setelah verifikasi tatap muka ini, tim penilai akan melakukan kunjungan kerja di lapangan. Dia menyebut, kunjungan ini diperlukan untuk memverifikasi data yang ada dengan situasi di lapangan.

Dalam kesempatan itu, sejumlah pihak memberikan komentar terhadap program-program unggulan Pemkab Bantaeng. Mulai dari lembaga NGO, LSM dan penerima manfaat. Salah satunya diungkapkan oleh JICA yang ikut dalam FGD secara virtual ini.



Tenaga Ahli JICA, Mr Shintani Naoyuki menyebut program unggulan Pemkab Bantaeng memiliki keunikan di banding dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Program-program ini berjalan dengan kolaborasi dengan sistem yang didesain sedemikian rupa.

"Pemerintah merancang sistem ini dengan baik. Sehingga semua berkolaborasi untuk menghasilkan hal yang lebih baik untuk Bantaeng. Coba lihat bagaimana Pemkab Bantaeng mendesain bantuan modal usaha berbasis dusun dan RW. Semua pihak berkolaborasi di dalamnya," jelas dia.