PPDB Online, Ganjar: Enggak Usah Kolusi, Ikuti Saja Aturan
Kamis, 18 Juni 2020 - 14:21 WIB
loading...
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta tidak ada praktik kolusi dalam proses PPDB online. Bahkan, anak-anak hendaknya diajarkan perilaku integritas serta jujur. Foto/Ist
A
A
A
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta tidak ada praktik kolusi dalam proses PPDB online tahun ini. Bahkan, anak-anak hendaknya diajarkan perilaku integritas serta jujur dalam mengikuti proses pendaftaran sekolah .
"Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasane, tetek-bengek (macam-macam) jadi satu. Alasan ini, alasan itu. Intinya pokoke piye carane masuk. Jadi sebenarnya kita mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan," ungkap Ganjar di kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (18/6/2020). (Baca juga: Bule Amerika Dihajar Massa Gara-gara Curi Cincin Emas di Kuta Bali)
Jika nanti harus ada kebijakan, lanjut dia, biarlah itu menjadi keputusan terakhir yang diambil. Tentu dengan pertimbangan yang diserahkan kepada dirinya selalu gubernur. Menurutnya, yang terpenting ajari anak-anak jujur, berikan data yang benar, dan ajari berintegritas. "Karena kalau masuknya saja dengan cara tidak benar, ya enggak baik," ucapnya. (Baca juga: Balita 2 Tahun Akan Diisolasi, Keluarga Menangis Histeris)
Gubernur menjelaskan hal ini setelah adanya warga yang bertindak kurang bijak saat menyertakan berkas PPDB online. Seperti halnya, kartu keluarga (KK) yang tidak sesuai atau masalah KK lain yang banyak ditanyakan masyarakat. "Ketentuannya KK satu tahun. Maka satu tahun silakan diurus. Dan ternyata banyak orang yang kurang sekian bulan atau tidak satu tahun, dikhawatirkan ini modus mendekati sekolah," terangnya.
Termasuk juga ihwal surat pindah tugas kerja orang tua, bisa disertakan dalam pendaftaran. Hanya nanti semua akan diverifikasi lebih dulu. "Tinggal pindah beneran atau tidak, kita verifikasi. Sebenarnya verifikasi KK, verifikasi pindah, dan sebagainya, itu memang sering kali tidak clear," ujar Ganjar.
Dia melihat untuk isu KK memang seolah sudah lama disiapkan. Misal KK, bisa ikut saudaranya dulu atau kos dulu yang dekat dengan sekolah. Bahkan saat ini ada pula masyarakat yang ditawari surat kesehatan hingga surat keterangan lainnya. Oleh karena itu, Ganjar mempersilakan warga untuk menghubungi hotline yang tersedia di sistem online PPDB.
Maka sekali lagi, dia menegaskan, agar siswa dilatih integritas. Termasuk dengan model zonasi, maka nantinya tidak akan ada kesan gap atau jarak. Saat ini, masyarakat juga tak perlu khawatir saat mendaftar. Sebab akses NIK yang semula hanya 300 ribu per hari, kemarin sudah ditambah kapasitasnya. Saat ini 1 juta per hari pengakses bisa membukanya. "Enggak ada kendala. Servernya juga enggak ada kendala," ungkapnya.
"Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasane, tetek-bengek (macam-macam) jadi satu. Alasan ini, alasan itu. Intinya pokoke piye carane masuk. Jadi sebenarnya kita mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan," ungkap Ganjar di kompleks kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (18/6/2020). (Baca juga: Bule Amerika Dihajar Massa Gara-gara Curi Cincin Emas di Kuta Bali)
Jika nanti harus ada kebijakan, lanjut dia, biarlah itu menjadi keputusan terakhir yang diambil. Tentu dengan pertimbangan yang diserahkan kepada dirinya selalu gubernur. Menurutnya, yang terpenting ajari anak-anak jujur, berikan data yang benar, dan ajari berintegritas. "Karena kalau masuknya saja dengan cara tidak benar, ya enggak baik," ucapnya. (Baca juga: Balita 2 Tahun Akan Diisolasi, Keluarga Menangis Histeris)
Gubernur menjelaskan hal ini setelah adanya warga yang bertindak kurang bijak saat menyertakan berkas PPDB online. Seperti halnya, kartu keluarga (KK) yang tidak sesuai atau masalah KK lain yang banyak ditanyakan masyarakat. "Ketentuannya KK satu tahun. Maka satu tahun silakan diurus. Dan ternyata banyak orang yang kurang sekian bulan atau tidak satu tahun, dikhawatirkan ini modus mendekati sekolah," terangnya.
Termasuk juga ihwal surat pindah tugas kerja orang tua, bisa disertakan dalam pendaftaran. Hanya nanti semua akan diverifikasi lebih dulu. "Tinggal pindah beneran atau tidak, kita verifikasi. Sebenarnya verifikasi KK, verifikasi pindah, dan sebagainya, itu memang sering kali tidak clear," ujar Ganjar.
Dia melihat untuk isu KK memang seolah sudah lama disiapkan. Misal KK, bisa ikut saudaranya dulu atau kos dulu yang dekat dengan sekolah. Bahkan saat ini ada pula masyarakat yang ditawari surat kesehatan hingga surat keterangan lainnya. Oleh karena itu, Ganjar mempersilakan warga untuk menghubungi hotline yang tersedia di sistem online PPDB.
Maka sekali lagi, dia menegaskan, agar siswa dilatih integritas. Termasuk dengan model zonasi, maka nantinya tidak akan ada kesan gap atau jarak. Saat ini, masyarakat juga tak perlu khawatir saat mendaftar. Sebab akses NIK yang semula hanya 300 ribu per hari, kemarin sudah ditambah kapasitasnya. Saat ini 1 juta per hari pengakses bisa membukanya. "Enggak ada kendala. Servernya juga enggak ada kendala," ungkapnya.
(shf)
Lihat Juga :
