RSUD Bulukumba Bakal Jalani Survei Akreditasi Akhir Tahun Ini
Kamis, 07 April 2022 - 12:56 WIB
loading...
Pertemuan yang membahas persiapan survei akreditasi RSUD Sulthan Daeng Radja Bulukumba yang dipimpin oleh Direktur RSUD dr H Rizal Ridwan Dappi. Foto/Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba akan kembali menjalani survei akreditasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menghadapi survei tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Bulukumba, dr H Rizal Ridwan Dappi melakukan pertemuan untuk membahas persiapan survei.
Baca Juga: 840 ASN di Kabupaten Bulukumba Belum Kantongi NIP PPPK
Ia menyampaikan bahwa RSUD Bulukumba harus mengikuti Survei Akreditasi. "Waktunya sudah semakin dekat, kemungkinan besar survei akan dilakukan pada bulan Desember ataupun Januari tahun depan," terang dr Rizal Ridwan Dappi.
Olehnya itu, lanjut Rizal, diperlukan keseriusan seluruh pegawai khususnya bagi anggota kelompok kerja (Pokja), sebab survei yang akan datang lebih berat dibanding sebelumnya.
"Seperti sebelumnya, yang akan melakukan survei adalah Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Pusat," tambahnya.
Sementara itu, dr Andi Ardina Nur yang didaulat sebagai Ketua Akreditasi RSUD Bulukumba mengajak rekan-rekannya untuk mempersiapkan dengan baik proses pelaksanaan survei.
"Olehnya itu saya butuh bantuan ta semua, petunjuk dan sumbang sarannya, karena saya tahu bahwa saya tidak mungkin dapat bekerja sendiri," ungkap dr Dina, sapaan akrabnya.
Disampaikannya pula bahwa pada Survei Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 nanti, terdapat 16 pokja yang akan menjadi objek survei dengan elemen penilaian masing-masing.
Baca Juga: Polisi Temukan Unsur Melawan Hukum pada Proyek Stop Area Mini Bira
"Pokja dibagi atas dua area yakni pertama adalah area manajemen dan kedua adalah area asuhan. Dimana area manajemen sebanyak 5 pokja dan area asuhan sebanyak 11 pokja," terangnya.
Dalam kesempatan itu juga, dr Dina menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi dan pembenahan kepada setiap anggota pokja, karena sudah banyak pegawai RSUD yang tergabung dalam pokja akreditasi mengundurkan diri dan pindah tempat kerja.
"Sehingga langkah awal yang harus dilakukan adalah penyusunan ulang kembali anggota pokja akreditasi," tutupnya.
Menghadapi survei tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Bulukumba, dr H Rizal Ridwan Dappi melakukan pertemuan untuk membahas persiapan survei.
Baca Juga: 840 ASN di Kabupaten Bulukumba Belum Kantongi NIP PPPK
Ia menyampaikan bahwa RSUD Bulukumba harus mengikuti Survei Akreditasi. "Waktunya sudah semakin dekat, kemungkinan besar survei akan dilakukan pada bulan Desember ataupun Januari tahun depan," terang dr Rizal Ridwan Dappi.
Olehnya itu, lanjut Rizal, diperlukan keseriusan seluruh pegawai khususnya bagi anggota kelompok kerja (Pokja), sebab survei yang akan datang lebih berat dibanding sebelumnya.
"Seperti sebelumnya, yang akan melakukan survei adalah Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Pusat," tambahnya.
Sementara itu, dr Andi Ardina Nur yang didaulat sebagai Ketua Akreditasi RSUD Bulukumba mengajak rekan-rekannya untuk mempersiapkan dengan baik proses pelaksanaan survei.
"Olehnya itu saya butuh bantuan ta semua, petunjuk dan sumbang sarannya, karena saya tahu bahwa saya tidak mungkin dapat bekerja sendiri," ungkap dr Dina, sapaan akrabnya.
Disampaikannya pula bahwa pada Survei Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1 nanti, terdapat 16 pokja yang akan menjadi objek survei dengan elemen penilaian masing-masing.
Baca Juga: Polisi Temukan Unsur Melawan Hukum pada Proyek Stop Area Mini Bira
"Pokja dibagi atas dua area yakni pertama adalah area manajemen dan kedua adalah area asuhan. Dimana area manajemen sebanyak 5 pokja dan area asuhan sebanyak 11 pokja," terangnya.
Dalam kesempatan itu juga, dr Dina menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi dan pembenahan kepada setiap anggota pokja, karena sudah banyak pegawai RSUD yang tergabung dalam pokja akreditasi mengundurkan diri dan pindah tempat kerja.
"Sehingga langkah awal yang harus dilakukan adalah penyusunan ulang kembali anggota pokja akreditasi," tutupnya.
(agn)
Lihat Juga :
