Gawat! Natuna Siaga Listrik, Bupati: Investasi dan Penguatan Pertahanan Bisa Terhambat
Rabu, 06 April 2022 - 13:43 WIB
loading...
Kondisi Pulau Bunguran, ibu kota dari Natuna, Kepri gelap karena pasokan listrik belum memadai sehingga bisa berimbas terhadap investasi dan penguatan pertahanan. Foto/MPI/Alfie Al Rasyid
A
A
A
NATUNA - Pasokan listrik di Pulau Bunguran yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) belum memadai. Hal ini bisa berimbas terhadap peluang investasi untuk memulihkan ekonomi tersebut.
Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, program pemerintah tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh infrastruktur yang paling mendasar seperti listrik dan air. Saat ini listrik di Natuna dalam kondisi siaga, yakni memiliki potensi padam karena cadangan operasi lebih kecil dari satu unit terbesar.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Mengancam, Masyarakat Natuna Diminta Waspada
“Sekarang daya listrik di Pulau Bunguran ini 8 Megawatt. Kemarin ada pihak investor yang mau gunakan listrik 1 Megawatt. Dengan kondisi siaga, tak mungkin terpenuhi,” ujar Wan Siswandi.
Pemkab Natuna terus mengupayakan pasokan listrik di Natuna terpenuhi agar tidak menghambat investasi. Termasuk dengan meminta bantuan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pertahanan.
Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Natuna mendapatkan pasokan listrik disambut baik oleh seluruh kementerian. Rencananya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memberikan 10 Megawatt Pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Kita minta 5 Megawatt, tapi Pak Luhut bilang untuk Natuna tak cukup segitu. Minimal 10 Megawatt. Nanti tidak pakai diesel lagi, melainkan energi baru terbarukan,” kata Wan Siswandi.
Baca juga: Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan Natuna
Pemkab Natuna memohon kepada pemerintah pusat untuk segera memenuhi daya listrik tersebut. Jika listrik di Natuna dalam keadaan siaga, maka kegiatan investasi dan pertahanan di Natuna tidak optimal.
Selain untuk masyarakat, pasokan listrik tersebut juga digunakan untuk menarik para investor dan penguatan sistem pertahanan di Natuna.
Pasalnya akan ada pembangunan markas TNI, Gugus Tempur Laut (Guspurla), Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang membutuhkan listrik untuk alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
“Kita mohon pemerintah pusat untuk segera penuhi daya listrik tersebut. Nanti alutsista yang canggih ini, gimana kegiatan optimal kalau listrik tak ada. Itu bicara pertahanan. Belum lagi investasi, pariwisata, dan lainnya yang mungkin bisa terhambat,” kata Wan Siswandi.
Pasokan listrik di Pulau Bunguran Natuna saat ini sebesar 8 Megawatt yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Nantinya, Pemkab Natuna juga akan menerima 2 Megawatt PLTD yang direncanakan akan tiba pada akhir April nanti.
“Kalau sudah terpenuhi, totalnya 20 Megawatt. 2 Megawatt yang masuk nanti itu diesel. Kita tak masalah mau diesel atau energi baru terbarukan, yang penting listrik tak masalah di masyarakat,” paparnya.
Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, program pemerintah tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh infrastruktur yang paling mendasar seperti listrik dan air. Saat ini listrik di Natuna dalam kondisi siaga, yakni memiliki potensi padam karena cadangan operasi lebih kecil dari satu unit terbesar.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Mengancam, Masyarakat Natuna Diminta Waspada
“Sekarang daya listrik di Pulau Bunguran ini 8 Megawatt. Kemarin ada pihak investor yang mau gunakan listrik 1 Megawatt. Dengan kondisi siaga, tak mungkin terpenuhi,” ujar Wan Siswandi.
Pemkab Natuna terus mengupayakan pasokan listrik di Natuna terpenuhi agar tidak menghambat investasi. Termasuk dengan meminta bantuan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pertahanan.
Upaya yang dilakukan oleh Pemkab Natuna mendapatkan pasokan listrik disambut baik oleh seluruh kementerian. Rencananya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memberikan 10 Megawatt Pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Kita minta 5 Megawatt, tapi Pak Luhut bilang untuk Natuna tak cukup segitu. Minimal 10 Megawatt. Nanti tidak pakai diesel lagi, melainkan energi baru terbarukan,” kata Wan Siswandi.
Baca juga: Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan Natuna
Pemkab Natuna memohon kepada pemerintah pusat untuk segera memenuhi daya listrik tersebut. Jika listrik di Natuna dalam keadaan siaga, maka kegiatan investasi dan pertahanan di Natuna tidak optimal.
Selain untuk masyarakat, pasokan listrik tersebut juga digunakan untuk menarik para investor dan penguatan sistem pertahanan di Natuna.
Pasalnya akan ada pembangunan markas TNI, Gugus Tempur Laut (Guspurla), Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang membutuhkan listrik untuk alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
“Kita mohon pemerintah pusat untuk segera penuhi daya listrik tersebut. Nanti alutsista yang canggih ini, gimana kegiatan optimal kalau listrik tak ada. Itu bicara pertahanan. Belum lagi investasi, pariwisata, dan lainnya yang mungkin bisa terhambat,” kata Wan Siswandi.
Pasokan listrik di Pulau Bunguran Natuna saat ini sebesar 8 Megawatt yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Nantinya, Pemkab Natuna juga akan menerima 2 Megawatt PLTD yang direncanakan akan tiba pada akhir April nanti.
“Kalau sudah terpenuhi, totalnya 20 Megawatt. 2 Megawatt yang masuk nanti itu diesel. Kita tak masalah mau diesel atau energi baru terbarukan, yang penting listrik tak masalah di masyarakat,” paparnya.
(shf)
Lihat Juga :
