Ridwan Kamil: Tidak Boleh Ada Warga Indonesia Kelaparan di Jabar
Minggu, 12 April 2020 - 23:03 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, tidak boleh ada warga negara Indonesia di Jabar yang kelaparan selama virus Corona atau COVID-9 mewabah. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, tidak boleh ada warga negara Indonesia di Jabar yang kelaparan selama virus Corona atau COVID-9 mewabah. Apalagi saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.
Penegasan tersebut disampaikan Ridwan Kamil menyusul persetujuan pemerintah pusat tentang penerapan PSBB di lima wilayah Provinsi Jabar, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor (Bodebek).
Menyikapi hal tersebut, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu langsung berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di wilayah Bodebek tersebut, termasuk Pangdam Jaya dan Wakapolda Metro Jaya melalui video conference, Minggu (12/4/2020).
"PSBB di lima wilayah ini akan dimulai di hari Rabu dini hari, 15 April 2020 selama 14 hari. Setelah 14 hari, dievaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya," katanya.
Kang Emil memahami betul bahwa penerapan PSBB akan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat kecil. Meski begitu, dia meminta masyarakat tak khawatir karena pemerintah telah menyiapkan berbagi program bantuan bagi masyarakat terdampak.
Dia pun mengelompokkan warga terdampak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yakni masyarakat yang terdata oleh pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "DTKS ini mayoritas akan dibantu APBN melalui kementerian," sebutnya.
Sementara kelompok kedua, yakni masyarakat terdampak non-DTKS atau masyarakat yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar DTKS. Kelompok kedua ini terbagi lagi menjadi dua golongan, yakni ber-KTP Bodebek dan perantau.
"Kepada perantau di lima wilayah jangan khwatir, akan dibantu Provinsi Jabar dan pemerintah lima wilayah, dipersamakan haknya. Selama butuh bantuan, kami akan bantu," tegasnya.
Oleh karenanya, Kang Emil mengimbau seluruh aparatur daerah, khususnya tingkat RT dan RW melakukan pendataan secara detail terhadap warga terdampak di daerahnya masing-masing. Kang Emil kembali menekankan, selama tinggal dan bekerja di Bodebek, warga perantau yang terdampak harus terdaftar sebagai penerima bantuan.
"Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu dibantu. tidak boleh ada warga Indonesia kelaparan di Jabar. Siapapun itu, akan kami bantu," tegasnya lagi.
Kang Emil pun memaparkan sumber-sumber bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Dia menyebutkan, ada tujuh sumber bantuan bagi masyarakat terdampak di wilayah Bodebek tersebut, mulai program PKH, Kartu Sembako Non-Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial (Bansos) Presiden, Dana Desa, Bansos Provinsi Jabar, dan Bansos kabupaten/kota.
"Bantuan itu datangnya bervariasi. Dari provinsi di hari Rabu atau Kamis saat diberlakukan PSBB. Bantuan sembako, logistik, dan (uang) tunai sudah bisa dikirimkan di daerah Bodebek. Menyusul seminggu kemudian menurut laporan, bantuan dari pemerintah pusat juga akan didistribusikan," paparnya.
Kang Emil menambahkan, Pemprov Jabar juga akan menghadirkan Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu). Melalui gerakan ini, Pemprov Jabar akan membangun dapur umum di setiap kelurahan di wilayah Bodebek untuk mengantisipasi masyarakat terdampak yang terlewat mendapatkan bantuan dari tujuh sumber bantuan di atas.
"Minimal perut tidak kosong. Akan ada dapur umum di kelurahan di lima wilayah yang akan membagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan," katanya.
Penegasan tersebut disampaikan Ridwan Kamil menyusul persetujuan pemerintah pusat tentang penerapan PSBB di lima wilayah Provinsi Jabar, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor (Bodebek).
Menyikapi hal tersebut, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu langsung berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) di wilayah Bodebek tersebut, termasuk Pangdam Jaya dan Wakapolda Metro Jaya melalui video conference, Minggu (12/4/2020).
"PSBB di lima wilayah ini akan dimulai di hari Rabu dini hari, 15 April 2020 selama 14 hari. Setelah 14 hari, dievaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya," katanya.
Kang Emil memahami betul bahwa penerapan PSBB akan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat kecil. Meski begitu, dia meminta masyarakat tak khawatir karena pemerintah telah menyiapkan berbagi program bantuan bagi masyarakat terdampak.
Dia pun mengelompokkan warga terdampak menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yakni masyarakat yang terdata oleh pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "DTKS ini mayoritas akan dibantu APBN melalui kementerian," sebutnya.
Sementara kelompok kedua, yakni masyarakat terdampak non-DTKS atau masyarakat yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar DTKS. Kelompok kedua ini terbagi lagi menjadi dua golongan, yakni ber-KTP Bodebek dan perantau.
"Kepada perantau di lima wilayah jangan khwatir, akan dibantu Provinsi Jabar dan pemerintah lima wilayah, dipersamakan haknya. Selama butuh bantuan, kami akan bantu," tegasnya.
Oleh karenanya, Kang Emil mengimbau seluruh aparatur daerah, khususnya tingkat RT dan RW melakukan pendataan secara detail terhadap warga terdampak di daerahnya masing-masing. Kang Emil kembali menekankan, selama tinggal dan bekerja di Bodebek, warga perantau yang terdampak harus terdaftar sebagai penerima bantuan.
"Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu dibantu. tidak boleh ada warga Indonesia kelaparan di Jabar. Siapapun itu, akan kami bantu," tegasnya lagi.
Kang Emil pun memaparkan sumber-sumber bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Dia menyebutkan, ada tujuh sumber bantuan bagi masyarakat terdampak di wilayah Bodebek tersebut, mulai program PKH, Kartu Sembako Non-Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial (Bansos) Presiden, Dana Desa, Bansos Provinsi Jabar, dan Bansos kabupaten/kota.
"Bantuan itu datangnya bervariasi. Dari provinsi di hari Rabu atau Kamis saat diberlakukan PSBB. Bantuan sembako, logistik, dan (uang) tunai sudah bisa dikirimkan di daerah Bodebek. Menyusul seminggu kemudian menurut laporan, bantuan dari pemerintah pusat juga akan didistribusikan," paparnya.
Kang Emil menambahkan, Pemprov Jabar juga akan menghadirkan Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu). Melalui gerakan ini, Pemprov Jabar akan membangun dapur umum di setiap kelurahan di wilayah Bodebek untuk mengantisipasi masyarakat terdampak yang terlewat mendapatkan bantuan dari tujuh sumber bantuan di atas.
"Minimal perut tidak kosong. Akan ada dapur umum di kelurahan di lima wilayah yang akan membagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan," katanya.
(was)
Lihat Juga :
