Pejabat Gubenur Banten Harus Memahami Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2024
Selasa, 29 Maret 2022 - 21:11 WIB
loading...
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan, penjabat Gubernur Banten harus sosok yang memahami tahapan demi tahapan proses Pilkada 2024. (Ist)
A
A
A
SERANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta menempatkan sosok yang tepat untuk calon pejabat Gubernur Provinsi Banten.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan, penjabat Gubernur Banten harus sosok yang memahami tahapan demi tahapan proses Pilkada 2024 lantaran memiliki sejumlah tantangan. Termasuk diantaranya adalah tantangan menyukseskan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak tahun 2024.
Tugas itu, kata dia, tidak ringan. Sebab, amanat pemerintah untuk menyukseskan dan meredam potensi gejolak politik di masyarakat.
"Karena kan Pemilu kadang terjadi konflik sosial, kadang kerusuhan, ini yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu salah satu tugas Pj nanti adalah mengamankan secara politik terkait Pilkada nanti agar tidak terjadi kerusuhan, konflik dan sebagainya," kata Ujang kepada wartawan, Rabu (29/3/2022).
Selain itu, kata Ujang, pejabat Gubernur Banten harus mengetahui sejarah dan kondisi masyarakat Banten. Baik dari aspek budaya, sosial dan ekonomi.
"Pejabat nanti khususnya Banten, itu harus tau terkait dengan kondisi masyarakat Banten. Tau sejarahnya, tau kondisi politiknya, tau kondisi sosialnya, ekonominya, budayanya. Sehingga dalam memenage dan mengelola Banten nanti itu tidak asal-asalan," papar Ujang
Artinya, kata Ujang, sosok yang dipilih Kemendagri adalah sosok yang profesional dan berpengalaman. Khususnya menghadapi kekhasan masyarakat Banten. Sehingga, jejak pembangunan yang ditinggalkan gubernur sebelumnya dapat tetap terjaga dengan baik.
"Karena kalau tanpa pengalaman itu, tanpa pengetahuan itu maka nanti apa yang sudah dibangun gubernur definitif itu akan jadi acak-acakan. Oleh karena itu, Plt Gubernur Banten itu harus memiliki pengalaman itu," ujarnya. Baca: Bentrok Antar Fakultas Pecah di UIN Makassar, Wakil Dekan dan Mahasiswa Terluka Parah.
Menurut dia, masyarakat Banten itu dikenal dengan masyarakat yang agamis. Karena itu, sosok yang menjadi pejabat Gubernur harus memahami karakteristik itu. Sehingga bisa memilih pola pendekatan yang tepat kepada masyarakat Banten.
"Banten itu punya kekhasan tersendiri di masyarakatnya. Oleh karena itu pendekatannya berbeda diantara setiap provinsi. Untuk Banten ini, pendekatan keagamaan, religiusitas itu lebih penting daripada pendekatan-pendekatan yang lain," katanya
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan, penjabat Gubernur Banten harus sosok yang memahami tahapan demi tahapan proses Pilkada 2024 lantaran memiliki sejumlah tantangan. Termasuk diantaranya adalah tantangan menyukseskan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak tahun 2024.
Tugas itu, kata dia, tidak ringan. Sebab, amanat pemerintah untuk menyukseskan dan meredam potensi gejolak politik di masyarakat.
"Karena kan Pemilu kadang terjadi konflik sosial, kadang kerusuhan, ini yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu salah satu tugas Pj nanti adalah mengamankan secara politik terkait Pilkada nanti agar tidak terjadi kerusuhan, konflik dan sebagainya," kata Ujang kepada wartawan, Rabu (29/3/2022).
Selain itu, kata Ujang, pejabat Gubernur Banten harus mengetahui sejarah dan kondisi masyarakat Banten. Baik dari aspek budaya, sosial dan ekonomi.
"Pejabat nanti khususnya Banten, itu harus tau terkait dengan kondisi masyarakat Banten. Tau sejarahnya, tau kondisi politiknya, tau kondisi sosialnya, ekonominya, budayanya. Sehingga dalam memenage dan mengelola Banten nanti itu tidak asal-asalan," papar Ujang
Artinya, kata Ujang, sosok yang dipilih Kemendagri adalah sosok yang profesional dan berpengalaman. Khususnya menghadapi kekhasan masyarakat Banten. Sehingga, jejak pembangunan yang ditinggalkan gubernur sebelumnya dapat tetap terjaga dengan baik.
"Karena kalau tanpa pengalaman itu, tanpa pengetahuan itu maka nanti apa yang sudah dibangun gubernur definitif itu akan jadi acak-acakan. Oleh karena itu, Plt Gubernur Banten itu harus memiliki pengalaman itu," ujarnya. Baca: Bentrok Antar Fakultas Pecah di UIN Makassar, Wakil Dekan dan Mahasiswa Terluka Parah.
Menurut dia, masyarakat Banten itu dikenal dengan masyarakat yang agamis. Karena itu, sosok yang menjadi pejabat Gubernur harus memahami karakteristik itu. Sehingga bisa memilih pola pendekatan yang tepat kepada masyarakat Banten.
"Banten itu punya kekhasan tersendiri di masyarakatnya. Oleh karena itu pendekatannya berbeda diantara setiap provinsi. Untuk Banten ini, pendekatan keagamaan, religiusitas itu lebih penting daripada pendekatan-pendekatan yang lain," katanya
(nag)
Lihat Juga :
