Tak Ingin DPRD Diseret, Ulla Harap Berita 'Pengusiran' PT Vale Bukan By Design 

MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulsel , Ni'matullah meluruskan opini yang mulai menyudutkan dirinya terkait PT Vale .

Melalui rilisnya, Ulla sapaannya mengaku bereaksi karena terdapat dua berita dalam bulan Maret ini dengan judul tidak tepat. Bahkan, dia sempat meminta kepada beberapa media di DPRD Sulsel untuk mencari tahu dan mengingatkan media tersebut agar tidak membuat judul seperti itu.

Baca juga: Pimpinan DPRD Sulsel Sayangkan 'Pengusiran' Perwakilan PT Vale saat RDP

Pertama, DPRD Sulsel menolak perpanjangan kontrak PT Vale. Judul berita itu dinilai Ni'matullah tidak tepat dan fatal, karena berdasarkan komentar dan aspirasi orang per orang di DPRD Sulsel. Media tersebut kata dia membawa nama lembaga DPRD.

"Sementara kami di DPRD Sulsel , secara kelembagaan belum pernah membicarakan dan putuskan hal itu secara komprehensif dan sesuai mekanisme DPRD," sebut Ulla.

"Jadi, bukan soal setuju atau tidak tentang kontrak PT Vale , tetapi hal itu belum menjadi sikap lembaga. Judul berita itu bertendensi framing atau penggiringan opini, jadi harus diluruskan," sambung Ulla.

Kedua lanjut Ulla, muncul berita dengan judul DPRD Sulsel mengusir utusan PT Vale. Ia menegaskan bahwa judul itu provokatif dan tidak tepat, sebab yang terjadi hanya dinamika biasa dalam rapat-rapat di DPRD. "Bukan DPRD Sulsel yang mengusir utusan PT Vale ," tegasnya.

"Bahwa saya sayangkan kondisi 'pengusiran' tersebut, lebih karena kurang elok tampaknya. Kita yang undang, lalu kita yang usir," timpalnya.

Baca juga: Rahman Pina Minta Perwakilan PT Vale Keluar, Pelaksanaan RDP Ternyata Tidak Kuorum

Seyogyanya, sambung Ulla, beri saja dulu kesempatan utusan PT Vale memberikan penjelasan atau klarifikasi atas laporan masyarakat dan protes dari Walhi Sulsel, terkait soal limbah.

Bila ternyata dianggap datanya kurang valid ataupenjelasannya kurang memadai karena kapasitas jabatannya di perusahaan tidak pada level pengambil kebijakan, maka kata Ulla, buatlah kesimpulan sementara. Dan rekomendasikan rapat tindak lanjut dengan meminta kehadiran otoritas yang lebih tinggi di PT Vale, direktur misalnya.

"DPRD ini lembaga terhormat, jadi berprilakulah terhormat dengan saling menghargai. Rapat dengar pendapat (RDP) itu rutin dilakukan di DPRD, hampir tiap bulan dan hampir semua komisi melakukan rapat-rapat seperti itu," ujarnya.

Ulla pun menjelaskan bahwa RDP itu forum klarifikasi terhadap masalah-masalah atau aspirasi masyarakat yang mencuat atau aspirasi yang masuk ke DPRD. Sehingga, untuk keperluan tersebut, maka DPRD mengundang pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau aspirasi masyarakat tersebut.

"Kenapa perlu mengundang pihak terkait, karena kita harus dengar semua pihak tentang masalah tersebut. Supaya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat bisa proporsional, objektif, dan lengkap dalam menyikapi masalah atau aspirasi masyarakat yang berkembang," tandasnya lagi.

Baca juga: Pasien di Bulukumba Meninggal saat Perekaman E-KTP, Ini Tanggapan DPRD Sulsel

"Saya berharap judul dan pemberitaan media tersebut bukan by design dengan tujuan menyeret lembaga DPRD dalam manuver yang tidak jelas dan gegabah. Saya tidak punya urusan dengan PT Vale , apalagi membela PT Vale," tegas Ulla.

Sebagai Pimpinan DPRD Sulsel , Ni'matullah hanya ingin meluruskan persepsi terhadap lembaga legislatif karena judul dan berita-berita tersebut sudah viral. "Supaya posisi lembaga ini tepat, tidak ditunggangi kepentingan dan agenda segelintir orang," tutupnya.