Emak-Emak di Asahan Mengamuk Tak Kebagian Bantuan Covid-19 Rp600 Ribu
Rabu, 17 Juni 2020 - 12:55 WIB
loading...
Sejumlah ibu rumahtangga ketika melakukan aksi unjuk rasa di Desa Mekar Sari Kabupaten Asahan. (Foto/Ist)
A
A
A
KISARAN - Pemerintah, baik pusat maupun daerah telah menggulirkan program bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk mengatasi dampak Covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Asahan.
Tapi program justru berujung amuk dan geram, khususnya dari keluarga penyintas yang tak kebagian
"Kek mana tak geram. Ada bantuan tapi tak kebagian. Enggak tahu alasannya, kenapa bisa enggak dapat. Padahal, KK (kartu keluarga) saya sudah diminta Kepling (kepala lingkungan)," kata Edy Syahputera (39) saat ditemui SINDOnews.com, Rabu (17/6/2020).
Warga Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur ini mengaku pandemi Covid-19 sangat berimbas terhadap penghasilannya sebagai pedagang kelontong keliling. "Banyak berkurang lah. Tapi, ya.., mau cemana lagi," kata ayah dari 2 orang anak ini. (BACA JUGA: Pulang dari Palembang, Warga Asahan Ini Positif Covid-19)
Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah menyalurkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp600 ribu selama tiga bulan kepada masyarakat penerima manfaat di Indonesia, termasuk Asahan. Yang saat ini, proses penyalurannya tengah memasuki tahap II.
Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sebanyak 63.768 paket bantuan JPS berupa bahan makan pokok senilai Rp225 ribu telah dibagikan ke 204 kelurahan/desa se-Kabupaten Asahan.
"Tapi dua-duanya, saya tidak dapat," kata Firmadi Putera (33) saat ditemui terpisah, di Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat. Firmadi merupakan buruh dengan gaji Rp1,2 juta, di sebuah perusahaan percetakan, di Kisaran.
Nasib Edy dan Madi cerminan dari masyarakat Asahan yang tak menerima bantuan selama masa pandemi Covid-19 merebak. Sebagian masyarakat memilih melampiaskan kesal dan geram mereka dengan melakukan aksi unjuk rasa.
Catatan SINDOnews.com, sedikitnya ada 6 aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Asahan terkait penyaluran bantuan. Yakni, di Kantor Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring, Senin (11/5/2020); dan di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Rabu (13/5/2020).
Kemudian, di Kantor Camat Setia Janji, Rabu (13/5/2020); Kantor Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Senin (8/6/2020); dan di Kantor Desa Hesaa Air Genting Kecamatan Air Batu, Selasa (9/6/2020). Terakhir, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Senin (15/6/2020).
Gelombang unjuk rasa yang terjadi, pada umumnya memprotes pendistribusian BST senilai Rp600 ribu dari Kemensos RI. Demonstran yang didominasi para kaum ibu itu merasa tidak puas karena pembagian dinilai tidak adil dan merata.
Seperti yang disampaikan salah seorang ibu rumahtangga, Novita Sari. Warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane ini menyurigai pemberian bantuan penuh unsur nepotisme. Dari data yang dimilikinya, para penerima bantuan memiliki kekerabatan erat dengan perangkat desa, bahkan tergolong mampu.
"Salimin, abangnya kades. Tuti Rahayu, kakak-nya kades. Dan ada juga yang saudaranya kadus (kepala dusun), dapat. Tapi kami tidak, " kata Novita saat unjuk rasa berlangsung di Kantor Desa Mekar Sari, pertengahan Mei yang lalu.
Namun, tudingan dan aksi massa warga berujung balas. Puluhan perangkat desa, seperti kepala desa, kepala dusun dan lainnya di berapa desa se-Kecamatan Buntu Pane menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Kecamatan Buntu Pane, Jumat (15/5/2020).
Dalam orasinya, mereka berdalih telah menyerahkan data warga yang berhak menerima bantuan sebagai penerima manfaat ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Mereka tak mengira jika menjadi sasaran amuk warga akibat realisasi BST tak sesuai, sebagaimana data yang telah diberikan.
"Kemana kami mau mengadu atas bola panas dari bantuan Kemensos yang diterima masyarakat. Seolah, kami yang bersalah. Padahal data warga (penerima manfaat) sudah kami sampaikan ke Dinas Sosial," kata Heri Kusniadi, Kepala Desa Ambalutu.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Muksin tak menampik persoalan tersebut. Muksin berdalih, bahwa pendataan telah dilakukan sebagaimana mestinya.
Pendataan telah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat lingkungan/dusun hingga kabupaten. Dari hasil pendataan, sebanyak 67.208 kepala keluarga (KK) merupakan masyarakat terdampak Covid-19 di luar non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). (BACA JUGA: Menaker dan Mensos Serahkan Bansos Presiden RI)
"Jadi, basis data masyarakat yang terdampak Covid-19 yang kita miliki sebanyak 67.208 KK. Dan ini sudah kita ajukan ke-Kemensos. Tapi yang terialisasi hanya 29.567 KK," ujar Muksin.
Jika mengacu pada data tersebut, kata Muksin, masyarakat yang terdampak secara keseluruhan telah mendapatkan bantuan. Yakni, BST sebanyak 29.567 KK dan bantuan Pemprovsu sebanyak 63.768 KK. "Jadi, sekitar 93 ribu lebih kepala keluarga yang telah mendapat bantuan," katanya.
Meskipun begitu, lanjut Muksin, Pemkab Asahan telah mengalokasikan dana Rp39,9 miliar untuk meng-cover masyarakat terdampak yang belum sama sekali mendapatkan bantuan. Rencananya, bantuan yang disalurkan berbentuk uang tunai. "Tapi, jumlah penerima dan berapa besarannya, belum tahu. Masih dirumuskan," tandasnya.
Tapi program justru berujung amuk dan geram, khususnya dari keluarga penyintas yang tak kebagian
"Kek mana tak geram. Ada bantuan tapi tak kebagian. Enggak tahu alasannya, kenapa bisa enggak dapat. Padahal, KK (kartu keluarga) saya sudah diminta Kepling (kepala lingkungan)," kata Edy Syahputera (39) saat ditemui SINDOnews.com, Rabu (17/6/2020).
Warga Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur ini mengaku pandemi Covid-19 sangat berimbas terhadap penghasilannya sebagai pedagang kelontong keliling. "Banyak berkurang lah. Tapi, ya.., mau cemana lagi," kata ayah dari 2 orang anak ini. (BACA JUGA: Pulang dari Palembang, Warga Asahan Ini Positif Covid-19)
Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah menyalurkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp600 ribu selama tiga bulan kepada masyarakat penerima manfaat di Indonesia, termasuk Asahan. Yang saat ini, proses penyalurannya tengah memasuki tahap II.
Begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sebanyak 63.768 paket bantuan JPS berupa bahan makan pokok senilai Rp225 ribu telah dibagikan ke 204 kelurahan/desa se-Kabupaten Asahan.
"Tapi dua-duanya, saya tidak dapat," kata Firmadi Putera (33) saat ditemui terpisah, di Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat. Firmadi merupakan buruh dengan gaji Rp1,2 juta, di sebuah perusahaan percetakan, di Kisaran.
Nasib Edy dan Madi cerminan dari masyarakat Asahan yang tak menerima bantuan selama masa pandemi Covid-19 merebak. Sebagian masyarakat memilih melampiaskan kesal dan geram mereka dengan melakukan aksi unjuk rasa.
Catatan SINDOnews.com, sedikitnya ada 6 aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Asahan terkait penyaluran bantuan. Yakni, di Kantor Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring, Senin (11/5/2020); dan di Kantor Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Rabu (13/5/2020).
Kemudian, di Kantor Camat Setia Janji, Rabu (13/5/2020); Kantor Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Senin (8/6/2020); dan di Kantor Desa Hesaa Air Genting Kecamatan Air Batu, Selasa (9/6/2020). Terakhir, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Senin (15/6/2020).
Gelombang unjuk rasa yang terjadi, pada umumnya memprotes pendistribusian BST senilai Rp600 ribu dari Kemensos RI. Demonstran yang didominasi para kaum ibu itu merasa tidak puas karena pembagian dinilai tidak adil dan merata.
Seperti yang disampaikan salah seorang ibu rumahtangga, Novita Sari. Warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane ini menyurigai pemberian bantuan penuh unsur nepotisme. Dari data yang dimilikinya, para penerima bantuan memiliki kekerabatan erat dengan perangkat desa, bahkan tergolong mampu.
"Salimin, abangnya kades. Tuti Rahayu, kakak-nya kades. Dan ada juga yang saudaranya kadus (kepala dusun), dapat. Tapi kami tidak, " kata Novita saat unjuk rasa berlangsung di Kantor Desa Mekar Sari, pertengahan Mei yang lalu.
Namun, tudingan dan aksi massa warga berujung balas. Puluhan perangkat desa, seperti kepala desa, kepala dusun dan lainnya di berapa desa se-Kecamatan Buntu Pane menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Kecamatan Buntu Pane, Jumat (15/5/2020).
Dalam orasinya, mereka berdalih telah menyerahkan data warga yang berhak menerima bantuan sebagai penerima manfaat ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Mereka tak mengira jika menjadi sasaran amuk warga akibat realisasi BST tak sesuai, sebagaimana data yang telah diberikan.
"Kemana kami mau mengadu atas bola panas dari bantuan Kemensos yang diterima masyarakat. Seolah, kami yang bersalah. Padahal data warga (penerima manfaat) sudah kami sampaikan ke Dinas Sosial," kata Heri Kusniadi, Kepala Desa Ambalutu.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Muksin tak menampik persoalan tersebut. Muksin berdalih, bahwa pendataan telah dilakukan sebagaimana mestinya.
Pendataan telah dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat lingkungan/dusun hingga kabupaten. Dari hasil pendataan, sebanyak 67.208 kepala keluarga (KK) merupakan masyarakat terdampak Covid-19 di luar non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). (BACA JUGA: Menaker dan Mensos Serahkan Bansos Presiden RI)
"Jadi, basis data masyarakat yang terdampak Covid-19 yang kita miliki sebanyak 67.208 KK. Dan ini sudah kita ajukan ke-Kemensos. Tapi yang terialisasi hanya 29.567 KK," ujar Muksin.
Jika mengacu pada data tersebut, kata Muksin, masyarakat yang terdampak secara keseluruhan telah mendapatkan bantuan. Yakni, BST sebanyak 29.567 KK dan bantuan Pemprovsu sebanyak 63.768 KK. "Jadi, sekitar 93 ribu lebih kepala keluarga yang telah mendapat bantuan," katanya.
Meskipun begitu, lanjut Muksin, Pemkab Asahan telah mengalokasikan dana Rp39,9 miliar untuk meng-cover masyarakat terdampak yang belum sama sekali mendapatkan bantuan. Rencananya, bantuan yang disalurkan berbentuk uang tunai. "Tapi, jumlah penerima dan berapa besarannya, belum tahu. Masih dirumuskan," tandasnya.
(vit)
Lihat Juga :
