Diskriminasi 1.100 Siswa SMK Menunggak, Ombudsman Tegur Disdik Banten
Sabtu, 19 Maret 2022 - 09:07 WIB
loading...
Ombudsman RI Perwakilan Banten menegur Disdik Banten terkait diskriminasi ribuan siswa di SMK Nusantara 1, Ciputat, Tangsel. Foto/MPI/Hambali
A
A
A
TANGERANG - Ombudsman menyoroti kasus yang dialami sekira 1.100 siswa SMK Nusantara 1, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, yang menunggak uang sekolah lalu didiskriminasi tak bisa ikut ujian seperti siswa yang tak menunggak.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten, Zainal Muttaqin menyayangkan kebijakan sekolah yang membedakan jadwal ujian antara siswa menunggak dengan yang tidak. Baca juga: Tunggakan Uang Sekolah Rp4,6 Miliar, 1.100 Siswa SMK di Tangsel Tertunda Ikut Ujian
”Kita perlu bersama-sama memahami, sangat mungkin banyak orang tua siswa terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga banyak yang kesulitan membayar SPP, yang pada gilirannya juga berdampak pada sekolah,” kata Zainal, Sabtu (19/03/22).
Tuntutan pihak sekolah kepada orangtua agar membayar terlebih dahulu SPP jika anaknya ingin ikut ujian semester tepat waktu patut diduga sebagai strategi yang digunakan untuk menekan orang tua agar ada uang masuk ke kas sekolah. Baca juga: Ujian Nasional Ditiadakan, Penilaian Kelulusan Siswa Kewenangan Sekolah
”Hal ini berpotensi menjadi pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Sementara hak anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah meskipun orang tua menunggak SPP. Sebab dilindungi UU Sisdiknas, Peraturan Pemerintah, Permendikbud maupun UU Perlindungan Anak,” ungkapnya.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten, Zainal Muttaqin menyayangkan kebijakan sekolah yang membedakan jadwal ujian antara siswa menunggak dengan yang tidak. Baca juga: Tunggakan Uang Sekolah Rp4,6 Miliar, 1.100 Siswa SMK di Tangsel Tertunda Ikut Ujian
”Kita perlu bersama-sama memahami, sangat mungkin banyak orang tua siswa terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga banyak yang kesulitan membayar SPP, yang pada gilirannya juga berdampak pada sekolah,” kata Zainal, Sabtu (19/03/22).
Tuntutan pihak sekolah kepada orangtua agar membayar terlebih dahulu SPP jika anaknya ingin ikut ujian semester tepat waktu patut diduga sebagai strategi yang digunakan untuk menekan orang tua agar ada uang masuk ke kas sekolah. Baca juga: Ujian Nasional Ditiadakan, Penilaian Kelulusan Siswa Kewenangan Sekolah
”Hal ini berpotensi menjadi pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Sementara hak anak untuk ujian wajib dipenuhi pihak sekolah meskipun orang tua menunggak SPP. Sebab dilindungi UU Sisdiknas, Peraturan Pemerintah, Permendikbud maupun UU Perlindungan Anak,” ungkapnya.
Lihat Juga :
