KPU Kota Makassar Bekali KP3 Pencegahan Berita Hoaks
Selasa, 15 Maret 2022 - 15:08 WIB
loading...
KPU Kota Makassar kembali melaksanakan program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (KP3) yang berlangsung di Hotel Almadera Makassar. Foto: Humas KPU Makassar
A
A
A
MAKASSAR - KPU Kota Makassar kembali melaksanakan program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (KP3) yang berlangsung di Hotel Almadera Makassar. Peserta kegiatan kali ini merupakan kader KP3 dari Kecamatan Tamalate, Kelurahan Maccini Sombala' dan Kecamatan Rappocini Kelurahan Gunung Sari.
Kegiatan ini menghadirkan tiga komisioner KPU Makassar sebagai pemateri. Di antaranya ialah Endang Sari selaku Kordiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat; Romy Harminto selaku Kordiv Perencanaan, Data, dan Informasi; serta Abd Rahman Kordiv Divisi Hukum dan Pengawasan.
"Program KP3 ini nantinya diharapkan dapat melahirkan pemilih yang sadar akan hak pilihnya, pemilih yang dengan sadar memilih kandidat karena gagasan, dan visi misi yang ditawarkan, bukan karena dimobilisasi. Pemilih yang tidak terprovokasi SARA, tidak menyebar hoaks , pemilih yang tidak tergiur oleh politik uang," kata Endang.
Baca Juga: Datangi Disdik, KPU Makassar Bahas Pendidikan Pemilih Virtual ke Siswa
Endang fokus menekankan pentingnya identifikasi dan pencegahan berita hoaks . Ia memaparkan bahwa pembahasan terkait informasi atau berita bohong menjadi penting dalam program KP3.
"Karena hoaks masih menjadi tantangan yang terus dilawan dalam setiap pemilu dan pilkada. Sehingga kita mesti menekankan tentang pentingnya literasi digital," ujar Endang.
Dia melanjutkan, netizen harus berhati-hati dalam mencerna informasi, jangan langsung dipercaya dan disebarkan. "Masyarakat harus terbiasa untuk lakukan kroscek dan analisis terhadap sebuah informasi. Informasi perlu disaring dulu sebelum sharing," sambungnya.
Sementara itu, Abd Rahman menjelaskan terkait bahaya politik uang pada Pemilu dan Pemilihan. Ia menegaskan bahwa praktik politik uang ini dapat menerpa seluruh lapisan masyarakat.
"Hukumannya juga berat, baik bagi pemberi dan pelaku. Sehingga ini menjadi ancaman dan berbahaya bagi masyarakat," terangnya.
Baca Juga: KPU Makassar Butuh Tambahan Rp6,8 M Selenggarakan Pilkada di Tengah Pandemi
Selain itu, Rahman bilang dampak dari aksi politik uang adalah merendahkan rakyat yang sebelumnya telah dibeli suaranya, karena tidak akan lagi dilibatkan dalam memperjuangkan agenda-agenda perubahan.
Adapun Romy menekankan politisasi sara dan ancaman keberagaman. Dia menjelaskan bahwa bahaya politisasi Sara sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dampak dari politisasi sara antara lain berpotensi konflik, disintegrasi bangsa dan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat," kuncinya.
Kegiatan ini menghadirkan tiga komisioner KPU Makassar sebagai pemateri. Di antaranya ialah Endang Sari selaku Kordiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat; Romy Harminto selaku Kordiv Perencanaan, Data, dan Informasi; serta Abd Rahman Kordiv Divisi Hukum dan Pengawasan.
"Program KP3 ini nantinya diharapkan dapat melahirkan pemilih yang sadar akan hak pilihnya, pemilih yang dengan sadar memilih kandidat karena gagasan, dan visi misi yang ditawarkan, bukan karena dimobilisasi. Pemilih yang tidak terprovokasi SARA, tidak menyebar hoaks , pemilih yang tidak tergiur oleh politik uang," kata Endang.
Baca Juga: Datangi Disdik, KPU Makassar Bahas Pendidikan Pemilih Virtual ke Siswa
Endang fokus menekankan pentingnya identifikasi dan pencegahan berita hoaks . Ia memaparkan bahwa pembahasan terkait informasi atau berita bohong menjadi penting dalam program KP3.
"Karena hoaks masih menjadi tantangan yang terus dilawan dalam setiap pemilu dan pilkada. Sehingga kita mesti menekankan tentang pentingnya literasi digital," ujar Endang.
Dia melanjutkan, netizen harus berhati-hati dalam mencerna informasi, jangan langsung dipercaya dan disebarkan. "Masyarakat harus terbiasa untuk lakukan kroscek dan analisis terhadap sebuah informasi. Informasi perlu disaring dulu sebelum sharing," sambungnya.
Sementara itu, Abd Rahman menjelaskan terkait bahaya politik uang pada Pemilu dan Pemilihan. Ia menegaskan bahwa praktik politik uang ini dapat menerpa seluruh lapisan masyarakat.
"Hukumannya juga berat, baik bagi pemberi dan pelaku. Sehingga ini menjadi ancaman dan berbahaya bagi masyarakat," terangnya.
Baca Juga: KPU Makassar Butuh Tambahan Rp6,8 M Selenggarakan Pilkada di Tengah Pandemi
Selain itu, Rahman bilang dampak dari aksi politik uang adalah merendahkan rakyat yang sebelumnya telah dibeli suaranya, karena tidak akan lagi dilibatkan dalam memperjuangkan agenda-agenda perubahan.
Adapun Romy menekankan politisasi sara dan ancaman keberagaman. Dia menjelaskan bahwa bahaya politisasi Sara sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dampak dari politisasi sara antara lain berpotensi konflik, disintegrasi bangsa dan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat," kuncinya.
(tri)
Lihat Juga :
