Target Zero Stunting, Wagub Jabar Minta Daerah Bentuk TPPS
Minggu, 13 Maret 2022 - 15:09 WIB
loading...
Wagub Jabar, Uu Ruzhanul saat sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN Pasti) bersama BKKBN di Bandung. Foto/Pemprov Jabar
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar diminta segera membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mencapai target zero stunting pada akhir Maret 2022.
Keberadaan TPPS penting untuk mengakselerasi target Jabar zero stunting sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 107 tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Jawa Barat.
Baca juga: BKKBN Usulkan Konsep Baru Percepat Atasi Stunting
Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum meminta mengungkapan, TPPS dipimpin oleh wakil bupati/wakil wali kota. Sehingga, Wagub meminta agar bupati/wali kota segera menjadikan wakilnya itu sebagai ketua TPPS.
"Daerah yang masih belum membuat tim percepatan yang diketuai wakil bupati dan wakil wali kota, dapat didorong oleh bupati dan walikotanya," ujar Uu Ruzhanul dalam sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN Pasti) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kota Bandung, Jumat (11/3/2022).
Pemerintah Pusat menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024. Jabar fokus dengan strategi Jabar Zero Stunting yang dipayungi Pergub 107/2020.
Dengan ada TPPS di tiap daerah, maka koordinasi dan kerja sama pencegahan stunting semakin padu antara puskesmas, posyandu, dan ibu yang punya anak balita.
Baca juga: Pemerintah Canangkan 18 Target Percepatan Penurunan Stunting
Kampanye pola hidup bersih dan sehat, serta edukasi arti penting asupan gizi bagi tumbuh kembang anak, akan semakin mudah dilakukan.
"Dengan adanya TPPS akselerasi zero stunting di Jabar akan segera tercapai," ungkap Pak Uu, sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum.
Menurut Pak Uu, stunting bukan perkara sepele karena akan menentukan masa depan generasi dan posisi daya saing bangsa di kancah dunia. Indonesia emas 2045 tidak akan terwujud jika tumbuh kembang anak-anaknya terganggu seperti salah satunya stunting.
"Dengan SDM hebat, handal, dan ahli, kita bisa menuju cita-cita yang diinginkan. Citra suatu bangsa dilihat dari SDM-nya," kata Pak Uu.
Maka dari itu, komitmen bupati/wali kota menurut Pak Uu sangat penting untuk mewujudkan nihil stunting di Jabar. Begitu pun peran aktif masyarakat terutama ibu baru melahirkan dan orang tua yang masih memiliki anak balita, agar selalu mengontrol kesehatan dan tumbuh kembang anaknya.
"Sehebat apapun program pemerintah, sebesar apapun anggaran pemerintah, kalau tidak ada gayung bersambut dari para bupati/wali kota, tim penggerak PKK, insan kesehatan, termasuk ibu-ibu ini, maka tidak akan sukses," pungkas Pak Uu.
Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo memberi target kepada Jabar agar TPPS di kabupaten/kota sudah terbentuk semua paling lambat akhir Maret 2022. TPPS harus sampai ke desa dan kelurahan. Jika tidak, maka Indonesia emas 2045 terancam.
Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan penurunan stunting menembus 14 persen dan sasarannya adalah keluarga muda yang berkualitas.
"Ini merupakan kunci dari Indonesia emas di tahun 2045. Tentu kita tahu bahwa yang bisa menentukan kita memetik bonus demografi atau tidak adalah para remaja," katanya.
Hasto menekankan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas tidak hanya terfokus dalam menurunkan angka stunting. Tetapi harus juga diperhatikan masalah mental emosional generasi muda yang terkadang tidak stabil.
Keberadaan TPPS penting untuk mengakselerasi target Jabar zero stunting sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 107 tahun 2020 tentang Penurunan Stunting di Jawa Barat.
Baca juga: BKKBN Usulkan Konsep Baru Percepat Atasi Stunting
Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum meminta mengungkapan, TPPS dipimpin oleh wakil bupati/wakil wali kota. Sehingga, Wagub meminta agar bupati/wali kota segera menjadikan wakilnya itu sebagai ketua TPPS.
"Daerah yang masih belum membuat tim percepatan yang diketuai wakil bupati dan wakil wali kota, dapat didorong oleh bupati dan walikotanya," ujar Uu Ruzhanul dalam sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN Pasti) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kota Bandung, Jumat (11/3/2022).
Pemerintah Pusat menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024. Jabar fokus dengan strategi Jabar Zero Stunting yang dipayungi Pergub 107/2020.
Dengan ada TPPS di tiap daerah, maka koordinasi dan kerja sama pencegahan stunting semakin padu antara puskesmas, posyandu, dan ibu yang punya anak balita.
Baca juga: Pemerintah Canangkan 18 Target Percepatan Penurunan Stunting
Kampanye pola hidup bersih dan sehat, serta edukasi arti penting asupan gizi bagi tumbuh kembang anak, akan semakin mudah dilakukan.
"Dengan adanya TPPS akselerasi zero stunting di Jabar akan segera tercapai," ungkap Pak Uu, sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum.
Menurut Pak Uu, stunting bukan perkara sepele karena akan menentukan masa depan generasi dan posisi daya saing bangsa di kancah dunia. Indonesia emas 2045 tidak akan terwujud jika tumbuh kembang anak-anaknya terganggu seperti salah satunya stunting.
"Dengan SDM hebat, handal, dan ahli, kita bisa menuju cita-cita yang diinginkan. Citra suatu bangsa dilihat dari SDM-nya," kata Pak Uu.
Maka dari itu, komitmen bupati/wali kota menurut Pak Uu sangat penting untuk mewujudkan nihil stunting di Jabar. Begitu pun peran aktif masyarakat terutama ibu baru melahirkan dan orang tua yang masih memiliki anak balita, agar selalu mengontrol kesehatan dan tumbuh kembang anaknya.
"Sehebat apapun program pemerintah, sebesar apapun anggaran pemerintah, kalau tidak ada gayung bersambut dari para bupati/wali kota, tim penggerak PKK, insan kesehatan, termasuk ibu-ibu ini, maka tidak akan sukses," pungkas Pak Uu.
Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo memberi target kepada Jabar agar TPPS di kabupaten/kota sudah terbentuk semua paling lambat akhir Maret 2022. TPPS harus sampai ke desa dan kelurahan. Jika tidak, maka Indonesia emas 2045 terancam.
Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan penurunan stunting menembus 14 persen dan sasarannya adalah keluarga muda yang berkualitas.
"Ini merupakan kunci dari Indonesia emas di tahun 2045. Tentu kita tahu bahwa yang bisa menentukan kita memetik bonus demografi atau tidak adalah para remaja," katanya.
Hasto menekankan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas tidak hanya terfokus dalam menurunkan angka stunting. Tetapi harus juga diperhatikan masalah mental emosional generasi muda yang terkadang tidak stabil.
(shf)
Lihat Juga :
