Ketua Umum Pemuda Perindo Tekankan Pentingnya Koalisi Parpol Non Parlemen
Kamis, 10 Maret 2022 - 04:10 WIB
loading...
Ilustrasi Perindo. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Perindo Efendy Syahputra mengatakan, ada tiga hal fundamental koalisi tujuh parpol non parlemen. Pertama silaturahmi paska Pemilu 2019.
Kedua kesamaan visi maju pencalonan presiden (capres) dan ketiga menggungat undang-undang soal Pemilu.
Untuk silaturahmi, koalisi ini dapat menjadi pertemuan parpol non parlemen agar perolehan 13,6 juta atau 9,7 persen suara saat Pemilu 2019 tidak terpinggirkan. Jadi mencoba membangunnya, sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas peroleh suara tersebut.
Baca juga: Rangkaian HUT Ke-7 Partai Perindo di Baubau, Warga: Perindo Tetap Jaya!
Kemudan untuk maju capres, jika saat ini koalisi parpol non parlemen mendapatkan 9,7% bisa menggandeng parpol yang ada di parleman guna mengenapkan 25%.
Jadi, saat ini membangun komunikasi dan yang ketiga ada beberapa undang-undang yang dianggap berpotensi digugat ke MK, seperti presiden treshold, parleman treshold dan verifikasi faktual,
“Parpol non parleman saat ini sepakat semua itu bejalan dulu secara parapel dan berkelajutan termasuk akan diikuti dengan pembentukan sekretariat bersama (Sekber),” kata Effendi, dalam diskusi Manakar Taji Koalisi Parpol Non Parlemen, Rabu (9/3/2022).
Koalisi ini juga sebagai perytanggungjawaban mandat agar 13,6 juta suara yang diperoleh tidak dipinggirkan. Lalu mengapa baru bicara sekarang. Karena memang selama ini belum ada inisiasi dan sekaranglah momen yang tepat, yakni dua tahun menjelang Pemilu 2024.
Baca: Sukses Bangun Fraksi Perindo di DPRD Sikka, Sabinus Nabu Kembali Pimpin DPD Perindo Sikka
Sehingga, diinisiasi untuk membangun konsolidasi komunikasi parpol non parlemen yang senasib sepenanggungan. Di mana punya wakil di daerah namun tidak memiliki di pusat
“Karena itu, bagaimana 13,6 juta suara parpol non parleman jangan sampai terpinggirkan. Untuk itu melakukan konsolidasi dan ada Sekber. Sekber ini, parpol non parleman dapat membahas pencapresan, gugatan ke MK maupun isu-isu publik yang sedang berkembang,” paparnya.
Untuk isu ke depan, yakni soal pilpres, di mana parpol non parleman dan parleman ada potensi bisa disatukan. Karena itu, di Sekber akan membahas agar parpol non parleman tetap solid.
Sehingga, akan ada diskusi mencari soluasi apa yang harus dilakukan jika ada kesulitan dan kesolidan tetap dapat terjaga. “Intinya jangan sampai suara parpol non parleman terabaikan dan satu visi dan misi dalam pilpres,” jelasnya.
Kedua kesamaan visi maju pencalonan presiden (capres) dan ketiga menggungat undang-undang soal Pemilu.
Untuk silaturahmi, koalisi ini dapat menjadi pertemuan parpol non parlemen agar perolehan 13,6 juta atau 9,7 persen suara saat Pemilu 2019 tidak terpinggirkan. Jadi mencoba membangunnya, sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas peroleh suara tersebut.
Baca juga: Rangkaian HUT Ke-7 Partai Perindo di Baubau, Warga: Perindo Tetap Jaya!
Kemudan untuk maju capres, jika saat ini koalisi parpol non parlemen mendapatkan 9,7% bisa menggandeng parpol yang ada di parleman guna mengenapkan 25%.
Jadi, saat ini membangun komunikasi dan yang ketiga ada beberapa undang-undang yang dianggap berpotensi digugat ke MK, seperti presiden treshold, parleman treshold dan verifikasi faktual,
“Parpol non parleman saat ini sepakat semua itu bejalan dulu secara parapel dan berkelajutan termasuk akan diikuti dengan pembentukan sekretariat bersama (Sekber),” kata Effendi, dalam diskusi Manakar Taji Koalisi Parpol Non Parlemen, Rabu (9/3/2022).
Koalisi ini juga sebagai perytanggungjawaban mandat agar 13,6 juta suara yang diperoleh tidak dipinggirkan. Lalu mengapa baru bicara sekarang. Karena memang selama ini belum ada inisiasi dan sekaranglah momen yang tepat, yakni dua tahun menjelang Pemilu 2024.
Baca: Sukses Bangun Fraksi Perindo di DPRD Sikka, Sabinus Nabu Kembali Pimpin DPD Perindo Sikka
Sehingga, diinisiasi untuk membangun konsolidasi komunikasi parpol non parlemen yang senasib sepenanggungan. Di mana punya wakil di daerah namun tidak memiliki di pusat
“Karena itu, bagaimana 13,6 juta suara parpol non parleman jangan sampai terpinggirkan. Untuk itu melakukan konsolidasi dan ada Sekber. Sekber ini, parpol non parleman dapat membahas pencapresan, gugatan ke MK maupun isu-isu publik yang sedang berkembang,” paparnya.
Untuk isu ke depan, yakni soal pilpres, di mana parpol non parleman dan parleman ada potensi bisa disatukan. Karena itu, di Sekber akan membahas agar parpol non parleman tetap solid.
Sehingga, akan ada diskusi mencari soluasi apa yang harus dilakukan jika ada kesulitan dan kesolidan tetap dapat terjaga. “Intinya jangan sampai suara parpol non parleman terabaikan dan satu visi dan misi dalam pilpres,” jelasnya.
(hsk)
Lihat Juga :
