1.000 Pengguna KRL Beralih Menggunakan Bus Alternatif
Senin, 15 Juni 2020 - 20:15 WIB
loading...
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menyatakan lebih dari 1.000 pengguna kereta listrik (KRL) Commuter Line di wilayah Jabodetabek beralih menggunakan bus. SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menyatakan lebih dari 1.000 pengguna kereta listrik (KRL) Commuter Line di wilayah Jabodetabek beralih menggunakan bus yang disediakan berbagai lintas instansi meliputi Kementerian Perhubungan, pemerintah DKI Jakarta serta Pemerintah Kota Bogor.
Angkutan bus alternatif gratis ini semula telah disediakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan sejak 15 Mei 2020. “Kementerian Perhubungan setiap Senin pagi dan Jumat sore menyediakan layanan alternatif berupa bus tanpa dipungut biaya bagi pengguna KRL,” jelas Kepala BPTJ , Polana B Pramesti di Jakarta, Senin (15/6/2020)
Layanan bus alternatif ini hanya disediakan pada Senin pagi dan Jumat sore, karena berdasarkan evaluasi pada waktu tersebut jumlah pengguna KRL mengalami peningkatan sehingga ketentuan jaga jarak, baik di stasiun maupun di dalam KRL dikhawatirkan tidak terpenuhi. (Baca juga; Urai Antrean Penumpang KRL, 50 Bus Dikerahkan di Stasiun Bogor )
Polana menjelaskan, mengingat layanan ini bersifat dukungan, maka masyarakat diarahkan untuk dapat memanfaatkan layanan KRL terlebih dahulu, bus baru dioperasionalkan dalam kondisi terjadi kepadatan jumlah penumpang KRL. Dalam hal penumpang sudah dapat terlayani oleh KRL dan tidak terjadi penumpukan penumpang, bus bantuan tidak akan beroperasi meski sudah disiagakan.
Seiring dengan masa menuju adaptasi kebiasaan baru (PSBB Transisi/PSBB Proporsional) masyarakat yang kembali beraktivitas semakin meningkat, sehingga bus yang semula disediakan BPTJ tidak mencukupi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut berpartisipasi dengan menyediakan 50 unit bus sedang dan Pemerintah Kota Bogor dengan 10 unit bus sedang.
Sedangkan Kementerian Perhubungan 22 unit bus besar, sehingga kapasitas menjadi lebih memadai. “Kami tentunya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bogor, untuk berpartisipasi mengatasi permasalahan ini, “ ujar Polana.
Polana menambahkan, penyediaan bus oleh lintas instansi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melayani masyarakat yang masih harus beraktivitas dengan senantiasa berpedoman pada protokol kesehatan, utamanya jaga jarak. (Baca juga; Anies-Riza Kompak Pantau Layanan Bus Gratis di Stasiun Bogor )
Sementara itu, sebanyak 82 unit bus yang disiagakan pada Senin (15/6/2020) tercatat 75 bus beroperasi membawa penumpang atau mencapai 90% operasional. Sedangkan 7 unit bus tidak beroperasi karena penumpang sudah terlayani KRL.
Angkutan bus alternatif gratis ini semula telah disediakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan sejak 15 Mei 2020. “Kementerian Perhubungan setiap Senin pagi dan Jumat sore menyediakan layanan alternatif berupa bus tanpa dipungut biaya bagi pengguna KRL,” jelas Kepala BPTJ , Polana B Pramesti di Jakarta, Senin (15/6/2020)
Layanan bus alternatif ini hanya disediakan pada Senin pagi dan Jumat sore, karena berdasarkan evaluasi pada waktu tersebut jumlah pengguna KRL mengalami peningkatan sehingga ketentuan jaga jarak, baik di stasiun maupun di dalam KRL dikhawatirkan tidak terpenuhi. (Baca juga; Urai Antrean Penumpang KRL, 50 Bus Dikerahkan di Stasiun Bogor )
Polana menjelaskan, mengingat layanan ini bersifat dukungan, maka masyarakat diarahkan untuk dapat memanfaatkan layanan KRL terlebih dahulu, bus baru dioperasionalkan dalam kondisi terjadi kepadatan jumlah penumpang KRL. Dalam hal penumpang sudah dapat terlayani oleh KRL dan tidak terjadi penumpukan penumpang, bus bantuan tidak akan beroperasi meski sudah disiagakan.
Seiring dengan masa menuju adaptasi kebiasaan baru (PSBB Transisi/PSBB Proporsional) masyarakat yang kembali beraktivitas semakin meningkat, sehingga bus yang semula disediakan BPTJ tidak mencukupi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut berpartisipasi dengan menyediakan 50 unit bus sedang dan Pemerintah Kota Bogor dengan 10 unit bus sedang.
Sedangkan Kementerian Perhubungan 22 unit bus besar, sehingga kapasitas menjadi lebih memadai. “Kami tentunya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bogor, untuk berpartisipasi mengatasi permasalahan ini, “ ujar Polana.
Polana menambahkan, penyediaan bus oleh lintas instansi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melayani masyarakat yang masih harus beraktivitas dengan senantiasa berpedoman pada protokol kesehatan, utamanya jaga jarak. (Baca juga; Anies-Riza Kompak Pantau Layanan Bus Gratis di Stasiun Bogor )
Sementara itu, sebanyak 82 unit bus yang disiagakan pada Senin (15/6/2020) tercatat 75 bus beroperasi membawa penumpang atau mencapai 90% operasional. Sedangkan 7 unit bus tidak beroperasi karena penumpang sudah terlayani KRL.
(wib)
Lihat Juga :
