Bupati Wajo Minta ASN Maksimalkan Pelayanan untuk Masyarakat
loading...
Bupati Wajo Amran Mahmud meminta agar ASN lingkup Pemkab Wajo memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan terus melahirkan inovasi. Foto: SINDOnews/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo diminta untuk memberikan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud , saat membuka bimbingan teknis (bimtek) pemenuhan standar pelayanan publik, di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo , Senin (7/3/2022).
Menurut Bupati Amran , pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja. Tetapi butuh komitmen yang tinggi, ikhtiar yang kuat, disiplin, dan transformasi tata kelola. Selain itu, harus ada perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja.
"Pelayanan publik adalah bukti kehadiran pemerintah. Baik buruknya persepsi masyarakat terhadap pemerintah dapat dirasakan dari pelayanan publik. Pelayanan publik yang buruk akan menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat," ujarnya
Selain soal pelayanan, Bupati Amran juga meminta kepada unit layanan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan publik dilakukan dengan baik. Sehingga, hal itu menginspirasi lahirnya inovasi-inovasi, memutus kerumitan birokrasi, memangkas waktu, biaya dan prosedur.
"Begitu juga mendengar dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Bagi OPD yang telah menyumbang pada nilai merah atau kuning, hasil penilaian ini dijadikan alat ukur untuk penempatan atau mutasi pejabat," terang dia.
Orang nomor satu Wajo ini juga meminta kepada seluruh camat ikut memantau pelaksanaan pemenuhan standar layanan publik pada pemerintahan desa sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik.
Pengawasan menjadi salah satu aspek pengendalian yang sangat penting, agar penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah senantiasa berada pada jalur yang benar (om the track) sesuai dengan visi-misi daerah. Adapun visi misi itu meliputi meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, amanah, serta pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Lebih dari itu, sepatutnya pengawasan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja pemerintah. Tentunya harus ditunjukkan dengan output dan dampak berupa pelayanan publik yang cepat, tepat dan professional," pungkasnya.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud , saat membuka bimbingan teknis (bimtek) pemenuhan standar pelayanan publik, di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo , Senin (7/3/2022).
Menurut Bupati Amran , pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja. Tetapi butuh komitmen yang tinggi, ikhtiar yang kuat, disiplin, dan transformasi tata kelola. Selain itu, harus ada perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja.
"Pelayanan publik adalah bukti kehadiran pemerintah. Baik buruknya persepsi masyarakat terhadap pemerintah dapat dirasakan dari pelayanan publik. Pelayanan publik yang buruk akan menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat," ujarnya
Selain soal pelayanan, Bupati Amran juga meminta kepada unit layanan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan publik dilakukan dengan baik. Sehingga, hal itu menginspirasi lahirnya inovasi-inovasi, memutus kerumitan birokrasi, memangkas waktu, biaya dan prosedur.
"Begitu juga mendengar dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Bagi OPD yang telah menyumbang pada nilai merah atau kuning, hasil penilaian ini dijadikan alat ukur untuk penempatan atau mutasi pejabat," terang dia.
Orang nomor satu Wajo ini juga meminta kepada seluruh camat ikut memantau pelaksanaan pemenuhan standar layanan publik pada pemerintahan desa sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik.
Pengawasan menjadi salah satu aspek pengendalian yang sangat penting, agar penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah senantiasa berada pada jalur yang benar (om the track) sesuai dengan visi-misi daerah. Adapun visi misi itu meliputi meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, amanah, serta pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Lebih dari itu, sepatutnya pengawasan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja pemerintah. Tentunya harus ditunjukkan dengan output dan dampak berupa pelayanan publik yang cepat, tepat dan professional," pungkasnya.
(tri)
Lihat Juga :
