Penanganan Corona di DIY Dinilai Belum Maksimal

Jum'at, 24 April 2020 - 04:36 WIB
loading...
Penanganan Corona di...
Ketua FPG DPRD DIY Rani Widayati dan Wakil Ketua FPG Suwardi. FOTO : SINDOnews/Ainun Najib
A A A
YOGYAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIY menilai penanganan corona atau COVID-19 di DIY belum optimal. Anggaran yang telah dicairkanpun baru Rp9 miliar dari Rp579 miliar yang dialokasikan.

“FPG menilai bahwa penanganan Covid 19 di DIY belum optimal. Masih sangat sedikit anggaran yang sudah di-cakke, dibelanjakan.Dari yang direncanakan Rp500 miliar lebih baru Rp9 miliar. Ini sangat minim,” terang Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati kepada wartawan Kamis (23/4/2020).

Rani menambahkan, pihaknya melihat kondisi ini membuat singkronisasi koordinasi antara pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa belum optimal. Pogram-program penanganan dan pencegahan corona belum berjalan optimal. Dia mencontohkan kontrol terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga sangat minim. Selain itu penyediaan ruang isolasi mandiri juga masih sangat minim, tidak semua desa menyediakannya.

“Di bawah banyak keluhan-keluhan. Saat kami turun ke bawah ternyata memang belum ada gerakan apapun. Jika terus dibiarkan semakin lama permasalahan-permasalahan semakin banyak, seperti perekonomian, tenaga kerja dan lain sebagainya,” tambahnya.

Untuk itu FPG mendesak Pemda DIY segera mengambil langkah-langkah tegas yang cepat dan terukur untuk menangani berbagai dampak akibat pandemi Corona ini. FPG juga mendesak dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) segera dicairan. FPG mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah ini. “Kami mendesak agar JPS segera dicairkan untuk warga DIY terdampak Corona,” tegasnya.

Senada dengan Rani, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY, Suwardi juga meminta Pemda DIY segera mengambil langkah cepat untuk segera mencarikan anggaran JPS bagi masyarakat miskin. “Paling tidak awal Mei sudah cair. Soal angaran saya kira ada. Kalau kas daerah kosong (zero) kan tidak mungkin,” ujarnya.

Suwardi menambahkan, data kriteria penerima JPS juga sudah jelas sehingga tidak perlu menunda-nunda pencairannya. “Saya kira harus segera dicairkan. Kalau dibiarkan makin lama, masalah di masyarakat akan semakin banyak. Trust terhadap pemerintah juga akan turun,” terangnya.

Sebelumnya usai menggelar rapat bersama DPRD DIY, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pihaknya memang telah menganggarkan Rp 579 miliar untuk penanganan Covid-19 di DIY. Meski demikan, Baskara Aji mengaku bahwa angaran itu baru angka, uangnya belum ada.

“Angka itu uangnya belum ada. APBD itu candak cekel. Dialokasikan Rp579, rencana pengeluaran Rp390 dan yang sudah dikeluar Rp9 miliar,” terangnya.
(nun)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Fahd Arafiq Restui Tajudin...
Fahd Arafiq Restui Tajudin Tabri Pimpin Golkar Depok, Target 11 Kursi
Pemkot Yogyakarta Lakukan...
Pemkot Yogyakarta Lakukan Sweeping Daycare Pascakasus Kekerasan Anak di Little Aresha
Golkar Beri Warning...
Golkar Beri Warning ke Gubernur Kaltim usai Didemo Warganya
Musrenbang RKPD DIY...
Musrenbang RKPD DIY 2027, Kemendagri Tekankan Integrasi Kebijakan Pusat-Daerah
Nus Kei Tewas Ditusuk...
Nus Kei Tewas Ditusuk di Bandara, Bahlil Minta Diusut Tuntas
Polisi Dalami Motif...
Polisi Dalami Motif Penusukan Ketua Golkar Maluku Tenggara Nus Kei hingga Tewas
Lantik Pengurus Golkar...
Lantik Pengurus Golkar Aceh, Bahlil Instruksikan Konsolidasi dan Tambah Kursi Legislatif
Nurul Arifin Sebut Riset...
Nurul Arifin Sebut Riset SSI Bukti Bahlil Berhasil Terjemahkan Visi Prabowo ke Publik
Golkar: Capres-Cawapres...
Golkar: Capres-Cawapres Jangan Terlalu Sedikit dan Jangan juga Terlalu Banyak
Rekomendasi
Bagaimana Public Listing...
Bagaimana Public Listing Mengubah Perusahaan Crypto?
Prabowo Panggil Menteri-menteri...
Prabowo Panggil Menteri-menteri ke Istana Bahas Koperasi Desa Merah Putih
KPK Periksa Sekjen Kementerian...
KPK Periksa Sekjen Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Kemenhut terkait Kasus Bupati Kuansing
Berita Terkini
Sambangi MI Raudhatul...
Sambangi MI Raudhatul Azhar, KB Bank Tanamkan Literasi Keuangan Sejak Dini
Plt Bupati Bekasi Bakal...
Plt Bupati Bekasi Bakal Evaluasi Kinerja Dirum Perumda Tirta Bhagasasi
Hadir di IFBC Yogyakarta...
Hadir di IFBC Yogyakarta 2026, Booth Bingxue Dipadati Calon Mitra
Penyelundupan 3 Ton...
Penyelundupan 3 Ton Sisik Trenggiling ke Kamboja Terbongkar, Kemenhut Buru Jaringan Internasional
KDM Buka Lowongan Kerja,...
KDM Buka Lowongan Kerja, Buru Begal Komisi Rp50 Juta
Pemkab Bogor Tegaskan...
Pemkab Bogor Tegaskan Komitmen Jalankan Putusan PTUN Bandung Terkait Sentul City
Infografis
10 Negara dengan Jalan...
10 Negara dengan Jalan Terbaik di Dunia, Juaranya Tetangga Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved