Pemudik Kendaraan Pribadi Tanpa Surat Jalan Dilarang Masuk Jateng
Kamis, 23 April 2020 - 23:09 WIB
loading...
Dishub Jateng siap menindak tegas bagi pemudik dengan kendaraan pribadi yang tak dilengkapi surat jalan. FOTO : Dok SINDOnews/Ahmad Antoni
A
A
A
SEMARANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah akan menindak tegas pemudik dengan kendaraan pribadi yang melintas tanpa menyertakan surat jalan resmi dari tim gugus tugas daerah kota perantauannya. Jika tidak ada, maka kendaraan pribadi pemudik harus kembali ke kota perantauannya.
Kepala Dishub Provinsi Jawa Tengah, Satriyo Hidayat, menyampaikan, persiapan pemberlakuan pelarangan mudik berlaku mulai 24 April-7 Mei 2020, dengan berbagai upaya persuasif. Selanjutnya mulai 8 Mei mulai diberlakukan tindakan tilang sesuai Pasal 19 UU Kekarantinaan. Tindak tegas terhadap pelanggar dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian.
Dia menambahkan, kendaraan yang dikecualikan, yang boleh meneruskan perjalanan meliputi kendaraan logistik, kendaraan yang bertujuan khusus dari pemerintahan, atau kendaraan pribadi lainnya yang dilengkapi surat jalan untuk meneruskan perjalanan tertentu.
“Artinya, kalau sudah mempunyai surat keterangan dari gugus tugas asal, mereka baru bisa lewat. Selain itu semua, kendaraan dari yang dikecualikan itu diputarbalikkan untuk menuju asal perjalanan,” kata Satriyo, Kamis (23/4/2020).
Menurutnya, pembatasan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden Joko Widodo yang melakukan pelarangan mudik. Di Jateng, pemberlakuan check point yang bertujuan untuk penyekatan, dimulai Jumat (24/4/2020).
Kepala Dishub Provinsi Jawa Tengah, Satriyo Hidayat, menyampaikan, persiapan pemberlakuan pelarangan mudik berlaku mulai 24 April-7 Mei 2020, dengan berbagai upaya persuasif. Selanjutnya mulai 8 Mei mulai diberlakukan tindakan tilang sesuai Pasal 19 UU Kekarantinaan. Tindak tegas terhadap pelanggar dilakukan bekerja sama dengan pihak kepolisian.
Dia menambahkan, kendaraan yang dikecualikan, yang boleh meneruskan perjalanan meliputi kendaraan logistik, kendaraan yang bertujuan khusus dari pemerintahan, atau kendaraan pribadi lainnya yang dilengkapi surat jalan untuk meneruskan perjalanan tertentu.
“Artinya, kalau sudah mempunyai surat keterangan dari gugus tugas asal, mereka baru bisa lewat. Selain itu semua, kendaraan dari yang dikecualikan itu diputarbalikkan untuk menuju asal perjalanan,” kata Satriyo, Kamis (23/4/2020).
Menurutnya, pembatasan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden Joko Widodo yang melakukan pelarangan mudik. Di Jateng, pemberlakuan check point yang bertujuan untuk penyekatan, dimulai Jumat (24/4/2020).
Lihat Juga :
