Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim Dinilai Untungkan Sulsel

Selasa, 15 Februari 2022 - 22:17 WIB
loading...
Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim Dinilai Untungkan Sulsel
Suasana pelaksanaan Diskusi Publik Efek Ekonomi Terhadap Perpindahan Ibu Kota di Makassar pada Selasa (14/2/2022) lalu. Foto : SINDOnews/Muhaimin Sunusi
A A A
MAKASSAR - Proses pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai bakal menguntungkan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) . Pernyataan ini mencuat dalam Diskusi Publik 'Efek Ekonomi Terhadap Perpindahan Ibu Kota' di Makassar pada Selasa (14/2/2022) lalu.

Pengurus Pemuda Tani HKTI Sulsel, Andi Sriwulandani, mengatakan bahwa hubungan historis dan ekonomi antara Kalimantan dan Sulsel sangat erat. Makanya, diharapkan IKN ini ikut menggeliatkan ekonomi Sulsel.

"Ketika IKN ini terealisasi maka akan ada aktivitas di sekitar Kaltim. Khusus Sulsel , saya optimis. Kaltim itu kuat dalam hal konstruksi. Sulsel kuat di industri semen, perkebunan dan ternak. Ini akan saling menopang," kata dia.

Baca Juga: 4 Catatan Prabowo Subianto Soal Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim

Sriwulandani menuturkan pemerintah pusat mengklaim pemindahan IKN ini ramah lingkungan dan akan melibatkan masyarakat lokal. Tentu masyarakat menaruh optimistis tinggi terhadap pemindahan IKN ini.

"Apalagi target di 2022 sampai 2024 fokus pada infrastrukfur. Kita berharap IKN ini punya multiplier effect atau efek berganda. Khususnya di Sulsel ," ujarnya.

Perwakilan DPP HIPMI, Herman Heizer, menyatakan bahwa berdasarkan survei nasional opini publik kelihatan terbelah. Ada yang setuju dan ada pula yang masih menolak.

"Ada yang setuju, tapi minta ditunda setelah pandemi. Tapi, saya tidak mau masuk pada kontroversi tersebut karena presiden dan DPR sudah mengesahkan undang-undangnya. Makanya harapan kita, IKN ini menjadi proyek yang bisa mensejahterakan rakyat. Bukan proyek mangkrak," sebutnya.

Herman memaparkan pada 2045 Indonesia masuk dalam usia 100 kemerdekan. Prediksi Indonesia emas bisa masuk sebagai negara maju.

"Saat sekarang ini kita sudah masuk negara berkembang. Untuk menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi kita harus terus berkembang. Minimal tiga kali lipat dari skrang. Dibutuhkan kerjasama tim, kelompok, dan golongan," tuturnya.

Herman mengutip pidato Presiden Jokowi, pertimbangan utama pemindahan IKN adalah mengurangi ketimpangan ekonomi. Dimana diketahui, struktur ekonomi Indonesia selama ini masih timpang.

"Itulah kemudian pemerintah ingin menciptakan pusat ekonomi baru dengan IKN di Kaltim. Ini tentu tidak mudah. Karena tidak ada kolerasi pemindahan ibu kota langsung mempengaruhi ekonomi negara. Tapi, kan ada proses panjang yang harus kita sikapi dengan positif," terangnya.

Herman pun berharap anak muda Sulsel mempersiapkan skill dengan baik agar tidak menjadi penonton. Kaum milenial sejatinya sudah mulai mengintip peluang bisnis di IKN nanti.

Baca Juga: Jokowi Usahakan Pemindahan Ibu Kota Tak Sedot APBN

"Beberapa teman saya begitu mengetahui IKN, mereka langsung membuat perusahaan untuk mencari pekerjaan di sana. Khsusunya bidang kontruksi dan perdagangan. Apalagi Kaltim ini sangat dekat dengan pelabuhan Parepare," bebernya.

"Makanya harus dipersiapkan semuanya. Karena IKN ini membuka peluang besar untuk kita di Sulsel membangkitkan ekonomi. Saya setuju juga bahwa dari segi sejarah antara Kalimatnan dan Sulsel itu sangat dekat. Ini yang harus dimanfaatkan," sambungnya.

Perwakilan KNPI Sulsel , Muhammad Iswal mengatakan sebagai pemuda tentu harus optimis dengan pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan. "Pemindahan ibu kota ke kawasan Timur tentu akan berimbas ke Sulsel. Sadar atau tidak, akan berpengaruh pada peningkatan indeks pemuda dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Dia menjelaskan sesuai data statistik 2021 jumah pemuda 64.92 juta. "Dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara, semoga ini menjadi angin segar untuk menangkap peluang bagi pemuda kreatif. Titik cerahnya juga ada di sektor pendidikan. Dalam hal ini pemerintah pusat pasti bisa lebih dekat dengan kita yang dekat dengan IKN," tutupnya.

(tri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2394 seconds (0.1#10.140)