Pemkab Luwu Timur Ikuti Briefing Pencegahan Korupsi Bersama Mendagri
Senin, 24 Januari 2022 - 14:41 WIB
loading...
Pemkab Luwu Timur mengikuti briefing pencegahan tindak pidana korupsi secara virtual. Foto: Humas Pemkab Luwu Timur
A
A
A
LUWU TIMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur mengikuti briefing pencegahan tindak pidana korupsi bersama Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua KPK Firli Bahuri, Senin (24/1/2022).
Pemkab Luwu Timur diwakili Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, April didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Muhammad Rizki Alamsyah dan Sekretaris Bappelitbangda, Mahyuddin, dari ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur.
Baca juga:Budiman Pastikan Pelayanan Pemerintah untuk Pesantren
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian mengatakan, tidak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin, karena sangat penting untuk mengubah bangsa.
"Tentu kalau ada pemerintahan yang bersih, kita harapkan dapat membuat masukan negara, kemudian pendapatan asli daerah, sehingga salah satu faktor yaitu masalah kesejahteraan ASN misalnya itu dapat didongkrak dan naik, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan tindak pidana korupsi," tutur Tito.
Mendagri menjelaskan, faktor penyebab terjadinya Korupsi ialah yang pertama adalah sistem karena biaya politik yang tinggi dan rekrutmen ASN dengan imbalan, yang kedua Integritas diantaranya Moralitas dan Mentalitas serta kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara.
Baca juga:Cegah Stunting, Pemkab Luwu Timur Bagikan Sembako dan Makanan Balita
"Dan yang terakhir ialah faktor Budaya diantaranya praktek menyimpang dalam organisasi (tindakan korupsi/perbuatan melanggar hukum seolah menjadi tradisi) dan pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi," sambung Tito .
"Untuk itu, budaya korupsi di Indonesia harus diberantas karena dianggap mempunyai dampak buruk bagi sistem pemerintahan yang dapat membuat hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah baik pusat maupun daerah," tandas Tito Karnavian .
Pemkab Luwu Timur diwakili Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, April didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Muhammad Rizki Alamsyah dan Sekretaris Bappelitbangda, Mahyuddin, dari ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur.
Baca juga:Budiman Pastikan Pelayanan Pemerintah untuk Pesantren
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian mengatakan, tidak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin, karena sangat penting untuk mengubah bangsa.
"Tentu kalau ada pemerintahan yang bersih, kita harapkan dapat membuat masukan negara, kemudian pendapatan asli daerah, sehingga salah satu faktor yaitu masalah kesejahteraan ASN misalnya itu dapat didongkrak dan naik, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan tindak pidana korupsi," tutur Tito.
Mendagri menjelaskan, faktor penyebab terjadinya Korupsi ialah yang pertama adalah sistem karena biaya politik yang tinggi dan rekrutmen ASN dengan imbalan, yang kedua Integritas diantaranya Moralitas dan Mentalitas serta kurangnya kesejahteraan penyelenggara negara.
Baca juga:Cegah Stunting, Pemkab Luwu Timur Bagikan Sembako dan Makanan Balita
"Dan yang terakhir ialah faktor Budaya diantaranya praktek menyimpang dalam organisasi (tindakan korupsi/perbuatan melanggar hukum seolah menjadi tradisi) dan pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi," sambung Tito .
"Untuk itu, budaya korupsi di Indonesia harus diberantas karena dianggap mempunyai dampak buruk bagi sistem pemerintahan yang dapat membuat hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah baik pusat maupun daerah," tandas Tito Karnavian .
(luq)
Lihat Juga :
