Hebat! Pemkab Gowa Pertahankan Opini WTP 9 Kali Berturut-turut
Kamis, 11 Juni 2020 - 15:49 WIB
loading...
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menerima WTP atas LHP dan LKPD dari BPK RI. Foto/SINDOnews/Herni Amir
A
A
A
SUNGGUMINASA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, Kamis (11/6/2020). Torehan ini membuat Pemkab Gowa mampu mempertahankan opini WTP sembilan kali berturut-turut.
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono, mengatakan bahwa pemberian WTP ini karena dalam penyusunan laporan keuangan daerah dianggap sudah memenuhi kriteria yaitu sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Gowa Kembali Raih WTP Kedelapan Kali
"Saya ucapkan selamat kepada Kabupaten Gowa yang telah menerima WTP, ini untuk kesembilan kalinya," kata Wahyu Priyono dalam acara penyerahan dan penandatanganan berita acara serah terima LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Gowa yang dilaksanakan melalui video conference di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa.
Wahyu Priyono berharap daerah yang menerima WTP ini untuk tetap dipertahankan dan kepala daerah untuk tetap mengendalikan kegiatan di unit kerja masing-masing.
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono, mengatakan bahwa pemberian WTP ini karena dalam penyusunan laporan keuangan daerah dianggap sudah memenuhi kriteria yaitu sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Gowa Kembali Raih WTP Kedelapan Kali
"Saya ucapkan selamat kepada Kabupaten Gowa yang telah menerima WTP, ini untuk kesembilan kalinya," kata Wahyu Priyono dalam acara penyerahan dan penandatanganan berita acara serah terima LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Gowa yang dilaksanakan melalui video conference di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa.
Wahyu Priyono berharap daerah yang menerima WTP ini untuk tetap dipertahankan dan kepala daerah untuk tetap mengendalikan kegiatan di unit kerja masing-masing.
Lihat Juga :
