Ketua DPD LaNyalla: Dugaan Vaksinasi Booster Ilegal di Surabaya Harus Diusut Tuntas
Sabtu, 08 Januari 2022 - 16:42 WIB
loading...
Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti meminta Polda Jatim mengusut tuntas dugaan vaksinasi booster ilegal di Kota Surabaya. Foto/Ist.
A
A
A
SURABAYA - Adanya dugaan perdagangan vaksin booster ilegal di Kota Surabaya, sangat disesalkan oleh Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan, LaNyalla meminta Polda Jatim mengusut tuntas kasus tersebut.
Baca juga: Awas! Ada Sindikat Jual Beli Vaksin Booster Ilegal Berkeliaran di Surabaya
Menurutnya LaNyalla, perdagangan vaksin booster ilegal tidak sejalan dengan semangat pemerintah menciptakan kekebalan kelompok untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19. "Kita meminta aparat kepolisian mengusut dugaan vaksinasi booster ilegal itu. Karena tindakan itu kontradiktif dengan upaya pemerintah menghadapi pandemi yang telah menghancurkan perekonomian kita," ujar LaNyalla, Sabtu (8/1/2022).
LaNyalla sangat menyayangkan masih adanya oknum yang mengambil kesempatan dalam kondisi ini. Di mana pemerintah dan pihak terkait gencar vaksinasi dalam upaya menyelamatkan masyarakat, di pihak lain ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan untuk diri sendiri. "Makanya, harus diproses secara hukum. Karena ini dampaknya sangat luas, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga keselamatan jiwa manusia," ujarnya.
Baca juga: Awas! Ada Sindikat Jual Beli Vaksin Booster Ilegal Berkeliaran di Surabaya
Menurutnya LaNyalla, perdagangan vaksin booster ilegal tidak sejalan dengan semangat pemerintah menciptakan kekebalan kelompok untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19. "Kita meminta aparat kepolisian mengusut dugaan vaksinasi booster ilegal itu. Karena tindakan itu kontradiktif dengan upaya pemerintah menghadapi pandemi yang telah menghancurkan perekonomian kita," ujar LaNyalla, Sabtu (8/1/2022).
LaNyalla sangat menyayangkan masih adanya oknum yang mengambil kesempatan dalam kondisi ini. Di mana pemerintah dan pihak terkait gencar vaksinasi dalam upaya menyelamatkan masyarakat, di pihak lain ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan untuk diri sendiri. "Makanya, harus diproses secara hukum. Karena ini dampaknya sangat luas, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga keselamatan jiwa manusia," ujarnya.
Lihat Juga :
