Pekerja Magang Wajib Memiliki BPJS Ketenagakerjaan
Sabtu, 08 Januari 2022 - 09:22 WIB
loading...
Perusahaan yang menerima pekerja magang, wajib memberikan jaminan perlindungan kerja salah satunya lewat BPJS Ketenagakerjaan. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Perusahaan yang menerima pekerja magang, wajib memberikan jaminan perlindungan kerja salah satunya lewat BPJS Ketenagakerjaan .
Peran pekerja magang pada perusahaan dianggap memberikan kontribusi, sehingga mereka berhak memiliki perlindungan kerja yang layak.
Baca Juga: Pekerja Rentan di Pangkep Didaftar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
"Sesuai dengan arahan Dinas Provinsi, seluruh anak magang itu wajib diikutkan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Makassar Hendrayanto.
Hal ini seyogyanya telah diatur lewat UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) di mana jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang wajib diberikan perusahaan di samping uang transport/uang saku dan sertifikat di akhir masa pemagangan.
Selain tenaga magang, Hendrayanto juga menghimbau agar ada peningkatan kesejahteraan terhadap anggota Korpri Pendidik dan Kependidikan.
"Seluruh tenaga kependidikan yang swasta mengimplementasikan surat edaran Kementerian Pendidikan tahun 2021 No 8," katanya.
Peran pekerja magang pada perusahaan dianggap memberikan kontribusi, sehingga mereka berhak memiliki perlindungan kerja yang layak.
Baca Juga: Pekerja Rentan di Pangkep Didaftar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
"Sesuai dengan arahan Dinas Provinsi, seluruh anak magang itu wajib diikutkan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Makassar Hendrayanto.
Hal ini seyogyanya telah diatur lewat UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) di mana jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang wajib diberikan perusahaan di samping uang transport/uang saku dan sertifikat di akhir masa pemagangan.
Selain tenaga magang, Hendrayanto juga menghimbau agar ada peningkatan kesejahteraan terhadap anggota Korpri Pendidik dan Kependidikan.
"Seluruh tenaga kependidikan yang swasta mengimplementasikan surat edaran Kementerian Pendidikan tahun 2021 No 8," katanya.
Lihat Juga :
