DKI Jakarta Sudah Salurkan Bansos Penanganan Corona Sebesar Rp1,2 Triliun
Rabu, 10 Juni 2020 - 10:22 WIB
loading...
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencairkan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp1,2 triliun dari total anggaran yang tersedia Rp5,3 triliun. Anggaran penanganan Covid-19 ini diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan penanganan Covid-19 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp5,3 triliun yang dialokasikan dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Masih ada sekitar Rp3,8 triliun yang tercatat, Rp 1,2 triliun sudah digunakan," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri. ( Baca juga: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Capai 1.043, DKI Jakarta Tertinggi)
Edi menjelaskan, dana sebesar Rp5,3 triliun itu akan diutamankan untuk penanganan Corona sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran penanganan Covid-19 ini diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Tiga ini harus dijaga. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk Covid-19 ini, untuk 3 sektor itu," tegasnya. (Baca juga: DKI Masih Data Penerima Bansos di 66 RW Zona Merah Covid-19)
Selain bansos Corona, DKI telah menganggarkan bantuan sosial lainnya pada pos belanja lain. Antara lain untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, disabilitas, pemenuhan tambahan anak, Kartu Lansia Jakarta (KJL), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dengan total anggaran Rp4,8 triliun.
"Sudah ada penjadwalannya. Di Mei Rp748 miliar, Juni Rp396 miliar, Juli Rp275 miliar, September Rp689 miliar, Oktober Rp413 miliar, November Rp839 miliar, dan Desember Rp1,4 triliun. Jadi nanti Rp4,8 triliun itu sudah kita bikin proyeksi pembayarannya," pungkasnya. (Baca juga: DKI Sebar Bansos Covid-19 hingga Desember)
Menurut dia, APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi hingga Rp47 triliun. Namun, APBD DKI itu diperkirakan akan mengalami perubahan yang lebih baik karena PSBB memasuki masa transisi.
"Saat PSBB dibuka, perkembangan semua ramai dan bagus. Nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan (APBD) di Agustus. Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi, hotel restoran hiburan kan bayar di Juni. Kita lihat nanti bagus atau enggak. Maret-April praktis hiburan nol, hotel tutup, penerimaan rendah," tukasnya.
"Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan penanganan Covid-19 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp5,3 triliun yang dialokasikan dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Masih ada sekitar Rp3,8 triliun yang tercatat, Rp 1,2 triliun sudah digunakan," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri. ( Baca juga: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Capai 1.043, DKI Jakarta Tertinggi)
Edi menjelaskan, dana sebesar Rp5,3 triliun itu akan diutamankan untuk penanganan Corona sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran penanganan Covid-19 ini diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Tiga ini harus dijaga. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk Covid-19 ini, untuk 3 sektor itu," tegasnya. (Baca juga: DKI Masih Data Penerima Bansos di 66 RW Zona Merah Covid-19)
Selain bansos Corona, DKI telah menganggarkan bantuan sosial lainnya pada pos belanja lain. Antara lain untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, disabilitas, pemenuhan tambahan anak, Kartu Lansia Jakarta (KJL), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dengan total anggaran Rp4,8 triliun.
"Sudah ada penjadwalannya. Di Mei Rp748 miliar, Juni Rp396 miliar, Juli Rp275 miliar, September Rp689 miliar, Oktober Rp413 miliar, November Rp839 miliar, dan Desember Rp1,4 triliun. Jadi nanti Rp4,8 triliun itu sudah kita bikin proyeksi pembayarannya," pungkasnya. (Baca juga: DKI Sebar Bansos Covid-19 hingga Desember)
Menurut dia, APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi hingga Rp47 triliun. Namun, APBD DKI itu diperkirakan akan mengalami perubahan yang lebih baik karena PSBB memasuki masa transisi.
"Saat PSBB dibuka, perkembangan semua ramai dan bagus. Nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan (APBD) di Agustus. Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi, hotel restoran hiburan kan bayar di Juni. Kita lihat nanti bagus atau enggak. Maret-April praktis hiburan nol, hotel tutup, penerimaan rendah," tukasnya.
(thm)
Lihat Juga :
