Survei Puskakom UI: Komunikasi Publik KPCPEN Efektif Ubah Perilaku Masyarakat
Sabtu, 01 Januari 2022 - 05:46 WIB
loading...
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong. Foto ist
A
A
A
BOGOR - Komunikasi publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) periode Januari-November 2021 dinilai efektif dan mampu memberikan dampak baik pada perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong mengatakan, kesimpulan itu merupakan hasil survei yang dilakukan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.
Hasil survei menunjukkan jika informasi COVID-19 diterima masyarakat mencapai 92 persen. Kemudian info vaksin mencapai 83 persen, informasi Prokes 81persen dan informasi terkait PPKM sejumlah 80 persen. Baca juga:
Dorong Tata Kelola Pemerintahan Digital, Kominfo Bangun Pusat Data Nasional
Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, terpaan program sedikit lebih rendah, di mana sekitar 65 persen masyarakat mengetahui informasi bantuan sosial, 58 persen mengetahui bantuanUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta sebanyak 51 persen terinfo mengenai KPCPEN.
“Survei ini bertujuan untuk mengukur efektivitas komunikasi publik dari aspek persepsi dan partisipasi publik. Secara umum, lebih dari 80 persen masyarakat mendapatkan terpaan informasi program-program komunikasi penanganan COVID-19,” ujar Usman melalui siaran pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, Jumat (31/12/2021).
Hal yang menarik dari hasil riset komunikasi ini, lanjutnya, adalah mengukur efek komunikasi terhadap perubahan perilaku, outtakes (impresi) dan outcomes (perilaku).Dengan menggunakan skala 1 (tidak baik) hingga 5 (sangat baik), didapatkan bahwa hampir semua pesan program KPCPEN dinilai ‘baik’ atau ‘sangat baik’.
“Outcome komunikasi protokol kesehatan memberikan dampak “baik” pada perubahan prilaku masyarakat. Sebagian responden menyatakan setuju untuk menggunakan masker (4,24), mencuci tangan dengan sabun di air mengalir (4,47), menjaga jarak pada (4,33), menjauhi kerumunan pada (4,28), mengurangi perjalanan/mobilitas (4,20), mengajak orang mematuhi prokes sesuai anjuran pemerintah pada (4,19) dan menghindari makan Bersama (3,97),” beber Usman.
Survei yang dilakukan, tambah Usman, berupaya memotret penggunaan media, outtakes (persepsi publik terhadap pesan dan sumber pesan), serta outcomes komunikasi berupa sikap dan perilakuyang relevan.
Riset dilaksanakan selama 2 bulan, pada bulan November hingga Desember 2021 di 11 provinsi yang terdiri dari 10 provinsi dengan penduduk terbanyak dan 1 provinsi untuk mewakili Indonesia bagian Timur. Baca juga: Jawab Kebutuhan Masyarakat di Masa Pandemi, Kominfo Terus Dorong Transformasi Digital
Usman berharap, pihak yang memiliki otoritas mulai dari pemerintah pusat, KPCPEN, hingga pemerintah daerah dan aparat terkait di tingkat desa/kelurahan dapat mengambil peran lebih besar sebagai sumber pesan dalam komunikasi publik KPCPEN.
“Komunikasi publik KPCPEN diharapkan menyesuaikan dengan preferensi khalayak. Hal ini terutama menyangkut kecenderungan khalayak memilih kelompok institusional (tenaga kesehatan, pemerintah pusat/daerah hingga perangkat desa, termasuk juru bicara KPCPEN) dibandingkan kelompok sosial (termasuk artis dan influencer)sebagai sumber informasi," ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa pengelolaan komunikasi publik dapat ditingkatkan dengan memperhatikan empat hal berikut. Pertama, kualitas informasi publik khususnya transparansi dan kejelasan informasi. Kedua, penggunaan bauran media yang sesuai dengan temuan konsumsi media terkait informasi PCPEN.
"Ketiga, mengidentifikasi, mengelola, mengukur dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktoryang dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Keempat, fokus pada tujuan promosi kesehatan atau sosialisasi kebijakan ekonomi," tutupnya.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong mengatakan, kesimpulan itu merupakan hasil survei yang dilakukan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.
Hasil survei menunjukkan jika informasi COVID-19 diterima masyarakat mencapai 92 persen. Kemudian info vaksin mencapai 83 persen, informasi Prokes 81persen dan informasi terkait PPKM sejumlah 80 persen. Baca juga:
Dorong Tata Kelola Pemerintahan Digital, Kominfo Bangun Pusat Data Nasional
Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, terpaan program sedikit lebih rendah, di mana sekitar 65 persen masyarakat mengetahui informasi bantuan sosial, 58 persen mengetahui bantuanUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta sebanyak 51 persen terinfo mengenai KPCPEN.
“Survei ini bertujuan untuk mengukur efektivitas komunikasi publik dari aspek persepsi dan partisipasi publik. Secara umum, lebih dari 80 persen masyarakat mendapatkan terpaan informasi program-program komunikasi penanganan COVID-19,” ujar Usman melalui siaran pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, Jumat (31/12/2021).
Hal yang menarik dari hasil riset komunikasi ini, lanjutnya, adalah mengukur efek komunikasi terhadap perubahan perilaku, outtakes (impresi) dan outcomes (perilaku).Dengan menggunakan skala 1 (tidak baik) hingga 5 (sangat baik), didapatkan bahwa hampir semua pesan program KPCPEN dinilai ‘baik’ atau ‘sangat baik’.
“Outcome komunikasi protokol kesehatan memberikan dampak “baik” pada perubahan prilaku masyarakat. Sebagian responden menyatakan setuju untuk menggunakan masker (4,24), mencuci tangan dengan sabun di air mengalir (4,47), menjaga jarak pada (4,33), menjauhi kerumunan pada (4,28), mengurangi perjalanan/mobilitas (4,20), mengajak orang mematuhi prokes sesuai anjuran pemerintah pada (4,19) dan menghindari makan Bersama (3,97),” beber Usman.
Survei yang dilakukan, tambah Usman, berupaya memotret penggunaan media, outtakes (persepsi publik terhadap pesan dan sumber pesan), serta outcomes komunikasi berupa sikap dan perilakuyang relevan.
Riset dilaksanakan selama 2 bulan, pada bulan November hingga Desember 2021 di 11 provinsi yang terdiri dari 10 provinsi dengan penduduk terbanyak dan 1 provinsi untuk mewakili Indonesia bagian Timur. Baca juga: Jawab Kebutuhan Masyarakat di Masa Pandemi, Kominfo Terus Dorong Transformasi Digital
Usman berharap, pihak yang memiliki otoritas mulai dari pemerintah pusat, KPCPEN, hingga pemerintah daerah dan aparat terkait di tingkat desa/kelurahan dapat mengambil peran lebih besar sebagai sumber pesan dalam komunikasi publik KPCPEN.
“Komunikasi publik KPCPEN diharapkan menyesuaikan dengan preferensi khalayak. Hal ini terutama menyangkut kecenderungan khalayak memilih kelompok institusional (tenaga kesehatan, pemerintah pusat/daerah hingga perangkat desa, termasuk juru bicara KPCPEN) dibandingkan kelompok sosial (termasuk artis dan influencer)sebagai sumber informasi," ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa pengelolaan komunikasi publik dapat ditingkatkan dengan memperhatikan empat hal berikut. Pertama, kualitas informasi publik khususnya transparansi dan kejelasan informasi. Kedua, penggunaan bauran media yang sesuai dengan temuan konsumsi media terkait informasi PCPEN.
"Ketiga, mengidentifikasi, mengelola, mengukur dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktoryang dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Keempat, fokus pada tujuan promosi kesehatan atau sosialisasi kebijakan ekonomi," tutupnya.
(don)
Lihat Juga :
