Cegah Penularan COVID-19 Selama Nataru, Kominfo Lakukan 2 Hal Ini
Rabu, 29 Desember 2021 - 19:57 WIB
loading...
Kominfo terus melakukan berbagai kampanye untuk mengurangi atau mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia, terutama selama Natal dan Tahun Baru (Nataru). Foto ist
A
A
A
BOGOR - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus melakukan berbagai kampanye untuk mengurangi atau mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia, terutama selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong mengatakan, pihaknya terus membangun komunikasikan dan menyampaikan dua pesan kepada masyarakat selama Nataru guna mencegahpenularan COVID-19.
"Pertama, pesan agar masyarakat menahan diri tidak bepergian bila tidak diperlukan. Karena bepergian akan meningkatkan potensi penyebaran. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan,” kata Usman dalam siaran pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, Selasa (28/12/2021). Baca juga: Positif Covid-19 di Indonesia Bertambah 194 Kasus, Papua Barat Tertinggi
Sebagai contoh, ia menyebutkan, bahwa siapa pun yang ingin bepergian dengan pesawat terbang, harus sudah divaksin dua kali. Kemudian larangan cuti di akhir tahun bagi aparatur sipil negara (ASN), larangan perayaan tahun baru, serta pengaturan kapasitas mal dan tempat hiburan yang dibatasi 75 persen.
"Selain itu, aplikasi PeduliLindungi harus ditempatkan di ruang publik, agar ketika terjadi penularan maka akan mempermudah proses tracing dan treatment," ujarnya.
Pesan kedua, lanjut Usman, bilamana memang harus bepergian, masyarakat harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Mereka yang belum disuntik vaksin, harus segera dilakukan, termasuk anak dan lansia. Hal ini terutama karena vaksin terbukti dapat meringankan gejala yang diderita ketika tertular COVID-19.
Dalam penyampaian pesan-pesan tersebut kepada masyarakat, ujar Usman, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak. “Kita tentu saja melihatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk (kampanye) pencegahan penularan COVID-19 di masa Nataru,” tutur Usman.
Kelompok masyarakat dimaksud, antara lain Pramuka, Satpol PP di daerah, juga kalangan kampus. Selain itu, juga melalui para key opinion leader (para pembuat opini publik) seperti ulama, pendeta, tokoh masyarakt, tokoh adat di berbagai daerah. “Agar para pembuat opini publik yang menjadi panutan ini dapat ikut serta dalam kampanye pencegahan penularan COVID-19 pada Nataru,” ungkap Usman.
Pelibatan para pembuat opini publik dalam upaya komunikasi publik terkait COVID-19 tersebut, menurut Usman, akan lebih ditingkatkan pada 2022. Baca juga: Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Alumni Akpol 2010 B Gelar Baksos
“Pada 2022 akan kami tingkatkan. Ini bagian dari komunikasi sosial. Artinya pada 2022, selain menggencarkan kampanye literasi dan orkestrasi lewat udara, dalam hal ini lewat media masa dan media sosial, kami juga akan melakukan komunikasi yang sifatnya langsung ke lapangan dan masyarakat, dalam konteks COVID-19, konteks pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,”bebenya.
Kombinasi tersebut akan membuat komunikasi publik, literasi, dan orkestrasi akan semakin efektif sesuai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga tahun depan, tambahnya, di tengah ketidakpastian tentang COVID-19, Indonesia dapat berharap, bisa segera beralih dari pandemi ke endemi.
“Dengan begitu, kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sebelum adanya COVID. Bisa segera memulihkan ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas masyarakat yang selama 2 tahun ini dibatasi karena kita ingin COVOD-19 segera berakhir,” tutup Usman.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong mengatakan, pihaknya terus membangun komunikasikan dan menyampaikan dua pesan kepada masyarakat selama Nataru guna mencegahpenularan COVID-19.
"Pertama, pesan agar masyarakat menahan diri tidak bepergian bila tidak diperlukan. Karena bepergian akan meningkatkan potensi penyebaran. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan,” kata Usman dalam siaran pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, Selasa (28/12/2021). Baca juga: Positif Covid-19 di Indonesia Bertambah 194 Kasus, Papua Barat Tertinggi
Sebagai contoh, ia menyebutkan, bahwa siapa pun yang ingin bepergian dengan pesawat terbang, harus sudah divaksin dua kali. Kemudian larangan cuti di akhir tahun bagi aparatur sipil negara (ASN), larangan perayaan tahun baru, serta pengaturan kapasitas mal dan tempat hiburan yang dibatasi 75 persen.
"Selain itu, aplikasi PeduliLindungi harus ditempatkan di ruang publik, agar ketika terjadi penularan maka akan mempermudah proses tracing dan treatment," ujarnya.
Pesan kedua, lanjut Usman, bilamana memang harus bepergian, masyarakat harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Mereka yang belum disuntik vaksin, harus segera dilakukan, termasuk anak dan lansia. Hal ini terutama karena vaksin terbukti dapat meringankan gejala yang diderita ketika tertular COVID-19.
Dalam penyampaian pesan-pesan tersebut kepada masyarakat, ujar Usman, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak. “Kita tentu saja melihatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk (kampanye) pencegahan penularan COVID-19 di masa Nataru,” tutur Usman.
Kelompok masyarakat dimaksud, antara lain Pramuka, Satpol PP di daerah, juga kalangan kampus. Selain itu, juga melalui para key opinion leader (para pembuat opini publik) seperti ulama, pendeta, tokoh masyarakt, tokoh adat di berbagai daerah. “Agar para pembuat opini publik yang menjadi panutan ini dapat ikut serta dalam kampanye pencegahan penularan COVID-19 pada Nataru,” ungkap Usman.
Pelibatan para pembuat opini publik dalam upaya komunikasi publik terkait COVID-19 tersebut, menurut Usman, akan lebih ditingkatkan pada 2022. Baca juga: Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Alumni Akpol 2010 B Gelar Baksos
“Pada 2022 akan kami tingkatkan. Ini bagian dari komunikasi sosial. Artinya pada 2022, selain menggencarkan kampanye literasi dan orkestrasi lewat udara, dalam hal ini lewat media masa dan media sosial, kami juga akan melakukan komunikasi yang sifatnya langsung ke lapangan dan masyarakat, dalam konteks COVID-19, konteks pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,”bebenya.
Kombinasi tersebut akan membuat komunikasi publik, literasi, dan orkestrasi akan semakin efektif sesuai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga tahun depan, tambahnya, di tengah ketidakpastian tentang COVID-19, Indonesia dapat berharap, bisa segera beralih dari pandemi ke endemi.
“Dengan begitu, kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sebelum adanya COVID. Bisa segera memulihkan ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas masyarakat yang selama 2 tahun ini dibatasi karena kita ingin COVOD-19 segera berakhir,” tutup Usman.
(don)
Lihat Juga :
