Gubernur Khofifah Tambah Tugas Inspektorat Jatim
Selasa, 09 Juni 2020 - 16:16 WIB
loading...
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Foto/Dok
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menambah satu bidang kerja baru guna memperkuat fungai inspektorat daerah. Bidang baru tersebut yaitu Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi.
Penambahan bidang baru tersebut dipaparkan Khofifah di depan Sidang Paripurna tentang Nota Penjelasan Gubernur Jatim Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, di Gedung DPRD Jatim. (Baca juga: Khofifah Minta Kepala Daerah Perhatikan Syarat New Normal Dari WHO )
Khofifah menjelaskan, sebelumnya dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 Inspektorat Daerah memiliki satu sekretariat dan empat Inspektur Pembantu. Yakni, bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pemerintahan, dan Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset.
“Maka dengan perubahan ini, terdapat satu sekretariat dan lima bidang. Dengan tambahan bidang baru yaitu Bidang Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi,” kata dia, Selasa (9/6/2020).
Menurut Khofifah, penambahan bidang baru ini untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Penambahan ini diharapkan dapat mencegah timbulnya penyalahgunaan anggaran atau korupsi oleh pejabat di Jatim. "Semangat revisi ini untuk mengefektifkan peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)," kata dia.
Ada pun revisi dilakukan berdasarkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Inspektorat Daerah lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah.
“Mudah-mudahan dengan penambahan bidang baru ini Inspektorat dapat bergerak cepat melakukan investigasi jika ditemukan ada yang berpotensi melakukan penyimpangan atau fraud,” pungkas Khofifah.
Penambahan bidang baru tersebut dipaparkan Khofifah di depan Sidang Paripurna tentang Nota Penjelasan Gubernur Jatim Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, di Gedung DPRD Jatim. (Baca juga: Khofifah Minta Kepala Daerah Perhatikan Syarat New Normal Dari WHO )
Khofifah menjelaskan, sebelumnya dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 Inspektorat Daerah memiliki satu sekretariat dan empat Inspektur Pembantu. Yakni, bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pemerintahan, dan Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset.
“Maka dengan perubahan ini, terdapat satu sekretariat dan lima bidang. Dengan tambahan bidang baru yaitu Bidang Pencegahan Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi,” kata dia, Selasa (9/6/2020).
Menurut Khofifah, penambahan bidang baru ini untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Penambahan ini diharapkan dapat mencegah timbulnya penyalahgunaan anggaran atau korupsi oleh pejabat di Jatim. "Semangat revisi ini untuk mengefektifkan peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)," kata dia.
Ada pun revisi dilakukan berdasarkan hasil kajian Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Inspektorat Daerah lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah.
“Mudah-mudahan dengan penambahan bidang baru ini Inspektorat dapat bergerak cepat melakukan investigasi jika ditemukan ada yang berpotensi melakukan penyimpangan atau fraud,” pungkas Khofifah.
(nth)
