Pemkab Bogor Berhasil Hapus Desa Tertinggal melalui Program Pancakarsa
Jum'at, 24 Desember 2021 - 02:28 WIB
loading...
Bupati Bogor Ade Yasin berhasil menghapus desa tertinggal setelah tiga tahun menjalankan program andalan bernama Pancakarsa. Foto/SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat berhasil menghapus desa tertinggal setelah tiga tahun menjalankan program andalan bernama Pancakarsa. Program ini sudah berjalan tiga tahun yang diinisiasi Bupati Bogor Ade Yasin.
Pancakarsa merupakan lima tekad Ade Yasin dalam menjalankan masa pengabdiannya pada 2018-2023, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. "Salah satu indikator keberhasilan Pancakarsa, mulai tahun ini tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bogor," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra dalam keterangannya, Kamis (23/12/2021).
Baca juga: Bupati Bogor Larang Pesta Tahun Baru di Kawasan Puncak
Menurutnya, Ade Yasin mampu menaikkan status 41 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa maju sejak awal menjalankan roda pemerintahan pada tahun 2019 hingga akhir 2020. Kemudian, pada pertengahan 2021 sisa empat desa yang berstatus tertinggal juga naik status menjadi desa berkembang, yaitu Desa Cilaku di Kecamatan Tenjo, Wirajaya di Kecamatan Jasinga, serta Sukarasa dan Buanajaya di Kecamatan Tanjungsari.
Baca juga: Klaim Kelebihan Target Vaksinasi, Bupati Bogor Ade Yasin: Harusnya Sudah Bisa PPKM Level 1
Anggota Tim Percepatan Pembangunan Saepudin Muhtar menyebutkan sejak 2018 dirinya yang masuk dalam tim perumus Pancakarsa melakukan kajian salah satunya mengenai infrastruktur di Kabupaten Bogor. Hasil kajiannya, ada 38% jalan dengan kualitas yang kurang mantap.
Menurutnya, jalan tersebut berada di pelosok sehingga tidak bisa dianggarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah daerah jika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). "Lalu terlahir Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) untuk mengatasi infrastruktur yang bukan kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten," ucap Saepudin.
Saepudin menambahkan, tahun ini Pemkab Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menganggarkan Rp372 miliar untuk program Samisade di 415 desa guna menstimulasi pembangunan infrastruktur desa.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman berharap Pemkab Bogor juga fokus terhadap program pemulihan ekonomi di sektor lain, seperti halnya sektor pertanian yang tidak terlalu terdampak pandemi Covid-19. "Fokus sektor pertanian, seperti di Leuwiliang ekspor manggis, harus dirawat. Saya mengucapkan kepada Bupati Bogor yang sudah berjuang dengan Pancakarsanya," tuturnya.
Pancakarsa merupakan lima tekad Ade Yasin dalam menjalankan masa pengabdiannya pada 2018-2023, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. "Salah satu indikator keberhasilan Pancakarsa, mulai tahun ini tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bogor," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra dalam keterangannya, Kamis (23/12/2021).
Baca juga: Bupati Bogor Larang Pesta Tahun Baru di Kawasan Puncak
Menurutnya, Ade Yasin mampu menaikkan status 41 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa maju sejak awal menjalankan roda pemerintahan pada tahun 2019 hingga akhir 2020. Kemudian, pada pertengahan 2021 sisa empat desa yang berstatus tertinggal juga naik status menjadi desa berkembang, yaitu Desa Cilaku di Kecamatan Tenjo, Wirajaya di Kecamatan Jasinga, serta Sukarasa dan Buanajaya di Kecamatan Tanjungsari.
Baca juga: Klaim Kelebihan Target Vaksinasi, Bupati Bogor Ade Yasin: Harusnya Sudah Bisa PPKM Level 1
Anggota Tim Percepatan Pembangunan Saepudin Muhtar menyebutkan sejak 2018 dirinya yang masuk dalam tim perumus Pancakarsa melakukan kajian salah satunya mengenai infrastruktur di Kabupaten Bogor. Hasil kajiannya, ada 38% jalan dengan kualitas yang kurang mantap.
Menurutnya, jalan tersebut berada di pelosok sehingga tidak bisa dianggarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah daerah jika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). "Lalu terlahir Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) untuk mengatasi infrastruktur yang bukan kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten," ucap Saepudin.
Saepudin menambahkan, tahun ini Pemkab Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menganggarkan Rp372 miliar untuk program Samisade di 415 desa guna menstimulasi pembangunan infrastruktur desa.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman berharap Pemkab Bogor juga fokus terhadap program pemulihan ekonomi di sektor lain, seperti halnya sektor pertanian yang tidak terlalu terdampak pandemi Covid-19. "Fokus sektor pertanian, seperti di Leuwiliang ekspor manggis, harus dirawat. Saya mengucapkan kepada Bupati Bogor yang sudah berjuang dengan Pancakarsanya," tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :
