Di Masa Tanggap Darurat, Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Bisa Diproses Hukum
Selasa, 09 Juni 2020 - 08:30 WIB
loading...
Ketua Fraksi Partai Aamanat Nasional (FPAN) DPRD DIY, Ir Atmaji. FOTO : IST
A
A
A
YOGYAKARTA - Fraksi Partai Amanat nasional (FPAN) DPRD DIY mengapresiasi masyarakat yang selama ini telah melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Corona baru COVID -19. Mereka melaksanakannya dengan sadar tanpa paksaan demi menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan.
“FPAN mengapresiasi warga yang telah dengan sadar menggunakan masker, menjaga jarak hingga isolasi mandiri. Masyarakat yang tertib melaksanakan protokol kesehatan layak diacungi jempol,” terang Ketua FPAN DPRD DIY, Ir Atmaji dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (9/6/2020).
Atmaji mengakui dalam masa tanggap darurat seperati ini sangat sulit untuk melarang masyarakat keluar rumah karena sebenarnya pemerintah tidak bisa mempidanakan atau menindak secara hukum warga yang nekat melanggar protokol kesehatan. “Dasar hukum penegakkan hukumnya tidak ada. Ini berbeda jika PSBB sudah diterapkan. Pemerintah punya landasan hukum untuk menindak bagi yang melanggar,” terangnya
Untuk itu Atmaji menganggap fenomena maraknya kegiatan masyarakat di luar rumah, baik bersepeda maupun berjalan di sepanjang Jalan Malioboro bahkan mengunjungi pusat perbelanjaan merupakan hal yang wajar. Protokol kesehatan yang dicanangkan hanya untuk menggugah kesadaran masyarakat. Sadar akan bahayanya penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat tanpa bisa dilakukan penindakan secara hukum.
“Jadi hanya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Lha wong dasar hukumnya dalam situasi tanggap darurat tidak ada pasal penindakan (bagi) pelanggaran protokol kesehatan,” tandas Atmaji .(Baca juga : Update Corona DIY: 247 Pasien Positif, 185 Sembuh, 8 Meninggal )
Meski demikian Atmaji menghimbau masyarakat tetap mematuhi segela protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri,keluarga dan lingkungan dari virus asal Wuhan China ini. “Yang terpenting ialah bagaiman masyarakat setelah memahami tentang bahaya COVID-19 dan mau melakukan antisipasi diri sendiri, sambil menunggu kebijakan yang pasti dari pemerintah terkait penanganan COVID-19 di berbagai sektor yang ada,” terangnya.
Atmaji juga meminta masyarakat memperhatikan tahapan-tahapan yang digulirkan pemerintah, seperti tahapan transisi menuju masa new normal. Harapannya masyarakat mampu menentukan langkah berdasarkan informasi mengenai tahapan tahapan yang diberikan pemerintah sehingga bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada sehingga semua sektor dapat berjalan dengan baik. (Baca juga : 'Saudara Muda' PAN Ditargetkan Deklarasi Desember 2020 )
“Sekali lagi ditegaskan bahwa ketaatan warga masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan yang dicanangkan semata-mata karena kesadaran masyarakat, sedangkan pemerintah memberikan batasan batasan melakukan kegiatan dalam masa pandemik ini dengan aman, termasuk sistim pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah,” pungkasnya.
“FPAN mengapresiasi warga yang telah dengan sadar menggunakan masker, menjaga jarak hingga isolasi mandiri. Masyarakat yang tertib melaksanakan protokol kesehatan layak diacungi jempol,” terang Ketua FPAN DPRD DIY, Ir Atmaji dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (9/6/2020).
Atmaji mengakui dalam masa tanggap darurat seperati ini sangat sulit untuk melarang masyarakat keluar rumah karena sebenarnya pemerintah tidak bisa mempidanakan atau menindak secara hukum warga yang nekat melanggar protokol kesehatan. “Dasar hukum penegakkan hukumnya tidak ada. Ini berbeda jika PSBB sudah diterapkan. Pemerintah punya landasan hukum untuk menindak bagi yang melanggar,” terangnya
Untuk itu Atmaji menganggap fenomena maraknya kegiatan masyarakat di luar rumah, baik bersepeda maupun berjalan di sepanjang Jalan Malioboro bahkan mengunjungi pusat perbelanjaan merupakan hal yang wajar. Protokol kesehatan yang dicanangkan hanya untuk menggugah kesadaran masyarakat. Sadar akan bahayanya penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat tanpa bisa dilakukan penindakan secara hukum.
“Jadi hanya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Lha wong dasar hukumnya dalam situasi tanggap darurat tidak ada pasal penindakan (bagi) pelanggaran protokol kesehatan,” tandas Atmaji .(Baca juga : Update Corona DIY: 247 Pasien Positif, 185 Sembuh, 8 Meninggal )
Meski demikian Atmaji menghimbau masyarakat tetap mematuhi segela protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri,keluarga dan lingkungan dari virus asal Wuhan China ini. “Yang terpenting ialah bagaiman masyarakat setelah memahami tentang bahaya COVID-19 dan mau melakukan antisipasi diri sendiri, sambil menunggu kebijakan yang pasti dari pemerintah terkait penanganan COVID-19 di berbagai sektor yang ada,” terangnya.
Atmaji juga meminta masyarakat memperhatikan tahapan-tahapan yang digulirkan pemerintah, seperti tahapan transisi menuju masa new normal. Harapannya masyarakat mampu menentukan langkah berdasarkan informasi mengenai tahapan tahapan yang diberikan pemerintah sehingga bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada sehingga semua sektor dapat berjalan dengan baik. (Baca juga : 'Saudara Muda' PAN Ditargetkan Deklarasi Desember 2020 )
“Sekali lagi ditegaskan bahwa ketaatan warga masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan yang dicanangkan semata-mata karena kesadaran masyarakat, sedangkan pemerintah memberikan batasan batasan melakukan kegiatan dalam masa pandemik ini dengan aman, termasuk sistim pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah,” pungkasnya.
(nun)
Lihat Juga :
