Cimahi Jadi Smart City, Plt Wali Kota Minta LPM Ikut Awasi Pembangunan
Jum'at, 10 Desember 2021 - 06:36 WIB
loading...
Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana. Foto/Dok.MPI
A
A
A
CIMAHI - Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Cimahi berperan serta mengawasi proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Cimahi. Kerja sama dengan semua pihak sangat penting, terutaman dalam menata Cimahi sebagai smart city.
"Seiring dengan tekad Cimahi menjadi smart city melalui pengembangan industri kreatif yang bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka sinergitas dengan semua pihak diperlukan," kata dia. Baca juga: Terhambat COVID-19, Pengisian Kepala SMP yang Kosong di Cimahi Berlarut-larut
Sebab program pembangunan yang selama ini dijalankan, tidak akan dapat berjalan sukses tanpa adanya dukungan dan partisipasi semua pihak, termasuk peran serta yang sangat penting dari lembaga pemberdayaan masyarakat.
"Pembangunan di Cimahi bisa berjalan atas partisipasi semua pihak termasuk pengawasan dari lembaga kemasyarakatan," tuturnya, Kamis (9/12/2021).
Ngatiyana mengatakan, meski terkendala keterbatasan dukungan finansial dari APBD, peran lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam membantu jalannya pemerintahan. Khususnya terkait urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Baca juga: Pemkot Cimahi Kaji Hasil Uji Emisi Kendaraan Jadi Syarat Bayar Pajak
Terlebih sebagai sebuah kota, dinamika di Cimahi sangat tinggi sehingga lembaga kemasyarakatan dituntut untuk lebih mengembangkan perannya pada penciptaan iklim kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong di masyarakat.
Dikatakannya, Pemkot Cimahi juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk menerbitkan Perwal Nomor 53 tahun 2021. Sebagai penegasan kedudukan RT, RW, PKK, karang taruna, Posyandu, dan LPM sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
"Pemerintah kota pastinya akan melakukan pembinaan terhadap para ketua lembaga kemasyarakatan selaku figur pemimpin dan administrator di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.
"Seiring dengan tekad Cimahi menjadi smart city melalui pengembangan industri kreatif yang bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka sinergitas dengan semua pihak diperlukan," kata dia. Baca juga: Terhambat COVID-19, Pengisian Kepala SMP yang Kosong di Cimahi Berlarut-larut
Sebab program pembangunan yang selama ini dijalankan, tidak akan dapat berjalan sukses tanpa adanya dukungan dan partisipasi semua pihak, termasuk peran serta yang sangat penting dari lembaga pemberdayaan masyarakat.
"Pembangunan di Cimahi bisa berjalan atas partisipasi semua pihak termasuk pengawasan dari lembaga kemasyarakatan," tuturnya, Kamis (9/12/2021).
Ngatiyana mengatakan, meski terkendala keterbatasan dukungan finansial dari APBD, peran lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam membantu jalannya pemerintahan. Khususnya terkait urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Baca juga: Pemkot Cimahi Kaji Hasil Uji Emisi Kendaraan Jadi Syarat Bayar Pajak
Terlebih sebagai sebuah kota, dinamika di Cimahi sangat tinggi sehingga lembaga kemasyarakatan dituntut untuk lebih mengembangkan perannya pada penciptaan iklim kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong di masyarakat.
Dikatakannya, Pemkot Cimahi juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk menerbitkan Perwal Nomor 53 tahun 2021. Sebagai penegasan kedudukan RT, RW, PKK, karang taruna, Posyandu, dan LPM sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
"Pemerintah kota pastinya akan melakukan pembinaan terhadap para ketua lembaga kemasyarakatan selaku figur pemimpin dan administrator di wilayahnya masing-masing," pungkasnya.
(don)
Lihat Juga :
