Pemprov DKI dan DPRD Sepakati Perda APBD 2022, Ariza: Eksekutif dan Legislatif Terus Bersinergi
Selasa, 30 November 2021 - 08:26 WIB
loading...
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama Walik Ketua DPRD DKI M Taufik usai rapat paripurna. Foto: Pemprov DKI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewakili Anies Baswedan untuk menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 29 November 2021. Dalam rapat itu, Ariza bersama Pimpinan DPRD melakukan Penandatanganan Persetujuan terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.
Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Raperda yang telah disetujui dari Pimpinan DPRD kepada Wagub Ariza. Ia berharap, dengan ditetapkannya Raperda dapat membuat eksekutif dan legislatif terus bersinergi. Baca juga: DPRD Sepakati APBD DKI Jakarta 2022 Sebesar Rp82,47 Triliun
"Dengan telah ditetapkan Raperda menjadi Perda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, diharapkan eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta dapat terus meningkatkan sinergi, memfokuskan, dan mengoptimalkan bersama dalam penanganan dan peningkatan kapasitas pemulihan kesehatan warga yang terdampak saat pandemi Covid-19," kata Ariza dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (30/11/2021).
Ariza menambahkan, eksekutif dan legislatif diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi secara optimal dalam penanganan resesi ekonomi, menjaga agar dunia usaha tetap hidup. Kemudian, sambungnya, penyediaan jaring pengamanan sosial atau social safety net, serta melanjutkan program-program kerja pembangunan strategis untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Kita sama-sama sadari bahwa dampak pandemi Covid-19 masih memberikan tekanan pada perekonomian Jakarta, sehingga target-target yang akan dicapai di tahun 2022 perlu mengalami penyesuaian. Mudah-mudahan tahun 2022 adalah tahun di mana perekonomian Jakarta dapat bangkit dan pulih kembali. Butuh kerja sama yang baik dari seluruh pihak agar Jakarta konsisten dan terus berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian," ujarnya.
Ariza pun menuturkan, saat ini penyebaran wabah Covid-19 di Ibu Kota Jakarta dalam kondisi stabil dan terkendali. Sehingga, pemerintah mulai melakukan relaksasi aktivitas kegiatan masyarakat di beberapa bidang.
Untuk itu, Ariza mengimbau seluruh lapisan masyarakat Jakarta harus terus menjaga kondisi Ibu Kota dengan senantiasa bersinergi menjalankan protokol kesehatan pada setiap aktivitas secara disiplin.
"Namun, (harus) disertai kewaspadaan dan antisipasi terhadap varian baru Covid-19, yang kini mulai kembali meningkat di beberapa negara kawasan Eropa dan Asia, khususnya menjelang momen Peringatan Hari Natal 2021 dan Pergantian Tahun Baru 2022, yang berpotensi meningkatkan mobilitas penduduk," ucapnya.
Lebih lanjut, Ariza turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan serta para Anggota DPRD DKI Jakarta atas ketelitian dan kesungguhan dalam mencermati serta menelaah seluruh substansi materi Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022. Baca juga: Ranperda Perubahan APBD DKI 2021 Disetujui DPRD, Anies Harap Dapat Terus Saling Bersinergi
"Jajaran eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan Peraturan Daerah ini, yang kesemuanya itu akan menjadi catatan penting bagi eksekutif," tandasnya.
Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Raperda yang telah disetujui dari Pimpinan DPRD kepada Wagub Ariza. Ia berharap, dengan ditetapkannya Raperda dapat membuat eksekutif dan legislatif terus bersinergi. Baca juga: DPRD Sepakati APBD DKI Jakarta 2022 Sebesar Rp82,47 Triliun
"Dengan telah ditetapkan Raperda menjadi Perda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, diharapkan eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta dapat terus meningkatkan sinergi, memfokuskan, dan mengoptimalkan bersama dalam penanganan dan peningkatan kapasitas pemulihan kesehatan warga yang terdampak saat pandemi Covid-19," kata Ariza dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (30/11/2021).
Ariza menambahkan, eksekutif dan legislatif diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi secara optimal dalam penanganan resesi ekonomi, menjaga agar dunia usaha tetap hidup. Kemudian, sambungnya, penyediaan jaring pengamanan sosial atau social safety net, serta melanjutkan program-program kerja pembangunan strategis untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Kita sama-sama sadari bahwa dampak pandemi Covid-19 masih memberikan tekanan pada perekonomian Jakarta, sehingga target-target yang akan dicapai di tahun 2022 perlu mengalami penyesuaian. Mudah-mudahan tahun 2022 adalah tahun di mana perekonomian Jakarta dapat bangkit dan pulih kembali. Butuh kerja sama yang baik dari seluruh pihak agar Jakarta konsisten dan terus berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian," ujarnya.
Ariza pun menuturkan, saat ini penyebaran wabah Covid-19 di Ibu Kota Jakarta dalam kondisi stabil dan terkendali. Sehingga, pemerintah mulai melakukan relaksasi aktivitas kegiatan masyarakat di beberapa bidang.
Untuk itu, Ariza mengimbau seluruh lapisan masyarakat Jakarta harus terus menjaga kondisi Ibu Kota dengan senantiasa bersinergi menjalankan protokol kesehatan pada setiap aktivitas secara disiplin.
"Namun, (harus) disertai kewaspadaan dan antisipasi terhadap varian baru Covid-19, yang kini mulai kembali meningkat di beberapa negara kawasan Eropa dan Asia, khususnya menjelang momen Peringatan Hari Natal 2021 dan Pergantian Tahun Baru 2022, yang berpotensi meningkatkan mobilitas penduduk," ucapnya.
Lebih lanjut, Ariza turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan serta para Anggota DPRD DKI Jakarta atas ketelitian dan kesungguhan dalam mencermati serta menelaah seluruh substansi materi Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022. Baca juga: Ranperda Perubahan APBD DKI 2021 Disetujui DPRD, Anies Harap Dapat Terus Saling Bersinergi
"Jajaran eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan Peraturan Daerah ini, yang kesemuanya itu akan menjadi catatan penting bagi eksekutif," tandasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
