Picu Kerumunan, Wali Kota Depok Keluarkan Surat Penundaan Mukota Kadin
Kamis, 25 November 2021 - 14:39 WIB
loading...
Picu kerumunan, Musyawarah Kota (Mukota) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok ditunda. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeluarkan surat yang isinya Pencabutan Sementara Rekomendasi Musyawarah Kota (Mukota) Kadin . Dalam surat itu tertuang bahwa dengan perkembangan situasi yang terjadi saat ini berpotensi terjadinya kerumunan .
Pasalnya, beredar informasi bahwa adanya aksi massa dari sejumlah asosiasi jasa konstruksi. Mereka mempermasalahkan agenda tersebut lantaran dinilai berbau kecurangan. Baca juga: Klaster Sekolah, Satgas Covid: Kerumunan Penjemput Anak Sekolah Perlu Dievaluasi
Mempertimbangkan situasi yang kurang kondusif maka dikeluarkan surat dengan nomor 8.02/654/SATGAS/2021 tertanggal 24 November 2021 dan ditandatangani Mohammad Idris.
“Dengan memperhatikan perkembangan situasi penyelenggaraan Mukota Kadin berpotensi menimbulkan kerumunan dan tidak dapat dilaksanakannya protokol kesehatan, maka untuk menghindari terjadinya klaster penularan Covid-19 dengan ini Surat Satgas Penanganan Covid-19 untuk sementara dicabut sampai dengan waktu yang belum ditentukan,” kata Idris dalam suratnya seperti dikutip, Kamis (25/11/2021).
Dia meminta, agar pelaksanaan Mukota tidak digelar hari ini. Sesuai jadwal Mukota harusnya digelar 25 November 2021. “Meminta panitia untuk menunda sementara penyelenggaraan Mukota Kadin Depok,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Covid-19 Mohammad Hamzah mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, penundaan pemilihan Kadin Kota Depok oleh wali kota sudah sangat tepat.
“Dikarenakan kegiatan tersebut akan menimbulkan kerumunan, apalagi yang saya dengar akan menghadirkan kurang lebih 8.000 peserta,” katanya.
Jika tetap digelar akan memicu klaster baru. “Wah ini bisa-bisa Depok menjadi klaster penyebaran Covid-19 dan bisa membahayakan warga Depok kalau seperti itu,” ucapnya.
Ditegaskan dia, seharusnya penitia mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan wali kota. Dia mengingatkan agar semua pihak tetap patuh pada protokol kesehatan (prokes) 5M. Baca juga: Polda Metro Jaya Bubarkan Kerumunan Pesta Halloween di Kawasan SCBD
“Seharusnya pihak panitia bisa bersabar diri dulu jangan memaksakan kehendak sehingga merugikan masyarakat Depok dengan klaster baru yang akan timbul akibat acara tersebut," pungkasnya.
Pasalnya, beredar informasi bahwa adanya aksi massa dari sejumlah asosiasi jasa konstruksi. Mereka mempermasalahkan agenda tersebut lantaran dinilai berbau kecurangan. Baca juga: Klaster Sekolah, Satgas Covid: Kerumunan Penjemput Anak Sekolah Perlu Dievaluasi
Mempertimbangkan situasi yang kurang kondusif maka dikeluarkan surat dengan nomor 8.02/654/SATGAS/2021 tertanggal 24 November 2021 dan ditandatangani Mohammad Idris.
“Dengan memperhatikan perkembangan situasi penyelenggaraan Mukota Kadin berpotensi menimbulkan kerumunan dan tidak dapat dilaksanakannya protokol kesehatan, maka untuk menghindari terjadinya klaster penularan Covid-19 dengan ini Surat Satgas Penanganan Covid-19 untuk sementara dicabut sampai dengan waktu yang belum ditentukan,” kata Idris dalam suratnya seperti dikutip, Kamis (25/11/2021).
Dia meminta, agar pelaksanaan Mukota tidak digelar hari ini. Sesuai jadwal Mukota harusnya digelar 25 November 2021. “Meminta panitia untuk menunda sementara penyelenggaraan Mukota Kadin Depok,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Peduli Covid-19 Mohammad Hamzah mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, penundaan pemilihan Kadin Kota Depok oleh wali kota sudah sangat tepat.
“Dikarenakan kegiatan tersebut akan menimbulkan kerumunan, apalagi yang saya dengar akan menghadirkan kurang lebih 8.000 peserta,” katanya.
Jika tetap digelar akan memicu klaster baru. “Wah ini bisa-bisa Depok menjadi klaster penyebaran Covid-19 dan bisa membahayakan warga Depok kalau seperti itu,” ucapnya.
Ditegaskan dia, seharusnya penitia mengindahkan rekomendasi yang dikeluarkan wali kota. Dia mengingatkan agar semua pihak tetap patuh pada protokol kesehatan (prokes) 5M. Baca juga: Polda Metro Jaya Bubarkan Kerumunan Pesta Halloween di Kawasan SCBD
“Seharusnya pihak panitia bisa bersabar diri dulu jangan memaksakan kehendak sehingga merugikan masyarakat Depok dengan klaster baru yang akan timbul akibat acara tersebut," pungkasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
