Bima Arya Tak Keberatan Kebijakan PPKM Level 3 pada Libur Nataru
Sabtu, 20 November 2021 - 06:16 WIB
loading...
Wali Kota Bogor Bima Arya.Foto/MPI/Dok
A
A
A
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tidak keberatan dengan adanya putusan penerapan PPKM Level 3 pada masa libur Natal dan Tahun (Nataru). Hal itu dinilainya untuk melindungi ekonomi karena dikhawatirkan bisa terjadi lonjakan covid-19.
"Soal ekonomi PPKM Level 3 , kita perketat dikit enggak masalah, dari pada kebobolan nanti dropnya lebih parah lagi," kata Bima, Jumat, 19 November 2021. Dalam kebijakan tersebut, pastinya ada dampak penurunan ekonomi karena Kota Bogor pada dasarnya berada pada PPKM Level 1.
Tetapi, kebijakan ini sebagai pesan bahwa covid-19 belum usai dan perlu diantisipasi lonjakannya. "Jadi ini memberikan pesan bahwa karena Covid-19 belum selesai, jadi sebaiknya liburan akhir tahun ini tidak ke mana-mana juga," ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Pemkot Bogor akan mengeluarkan teknis PPKM Level 3 di Kota Bogor. Termasuk pembatasan orang saat berada di luar rumah atau melakukan aktivitas keseharian.
"Saya sama Pak Kapolres akan koordinasi kebijakan terkait dengan PPKM Level 3," tegas Bima. Baca: Pemkot Bekasi Jamin Harga Bahan Pokok Terkendali hingga Natal dan Tahun Baru
Terpisah, menanggapi kebijakan tersebut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengaku kecewa. Pasalnya, pada libur Natal dan Tahun Baru ditargetkan okupansi bisa mencapai 100%.
"Kebijakan PPKM Level 3, jelas memukul jasa hotel dan restoran. Seharusnya, momen akhir tahun dipergunakan kami untuk menaikkan revenue untuk menutupi operasional kami yang terganggu dampak pandemi di awal tahun," ujar Yuno.
Yuno menuturkan, mendekati akhir tahun ini okupansi hotel dan restoran sudah membaik. Kota Bogor pun saat ini PPKM Level 1 sehingga telah mendongkrak angka okupansi yang mencapai 85%.
"Target seharusnya 100%, tetapi kebijakan PPKM Level 3 dengan pembatasan-pembatasan menjadi mustahil. Jangan sampai, hotel dan restonya dibatasi, tetapi jalan-jalan tetap ramai, tempat-tempat lain penuh. Itu enggak fair buat kami," pungkasnya.
"Soal ekonomi PPKM Level 3 , kita perketat dikit enggak masalah, dari pada kebobolan nanti dropnya lebih parah lagi," kata Bima, Jumat, 19 November 2021. Dalam kebijakan tersebut, pastinya ada dampak penurunan ekonomi karena Kota Bogor pada dasarnya berada pada PPKM Level 1.
Tetapi, kebijakan ini sebagai pesan bahwa covid-19 belum usai dan perlu diantisipasi lonjakannya. "Jadi ini memberikan pesan bahwa karena Covid-19 belum selesai, jadi sebaiknya liburan akhir tahun ini tidak ke mana-mana juga," ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Pemkot Bogor akan mengeluarkan teknis PPKM Level 3 di Kota Bogor. Termasuk pembatasan orang saat berada di luar rumah atau melakukan aktivitas keseharian.
"Saya sama Pak Kapolres akan koordinasi kebijakan terkait dengan PPKM Level 3," tegas Bima. Baca: Pemkot Bekasi Jamin Harga Bahan Pokok Terkendali hingga Natal dan Tahun Baru
Terpisah, menanggapi kebijakan tersebut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengaku kecewa. Pasalnya, pada libur Natal dan Tahun Baru ditargetkan okupansi bisa mencapai 100%.
"Kebijakan PPKM Level 3, jelas memukul jasa hotel dan restoran. Seharusnya, momen akhir tahun dipergunakan kami untuk menaikkan revenue untuk menutupi operasional kami yang terganggu dampak pandemi di awal tahun," ujar Yuno.
Yuno menuturkan, mendekati akhir tahun ini okupansi hotel dan restoran sudah membaik. Kota Bogor pun saat ini PPKM Level 1 sehingga telah mendongkrak angka okupansi yang mencapai 85%.
"Target seharusnya 100%, tetapi kebijakan PPKM Level 3 dengan pembatasan-pembatasan menjadi mustahil. Jangan sampai, hotel dan restonya dibatasi, tetapi jalan-jalan tetap ramai, tempat-tempat lain penuh. Itu enggak fair buat kami," pungkasnya.
(hab)
Lihat Juga :
