Mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman Tak Penuhi Panggilan KPK
Rabu, 17 November 2021 - 22:20 WIB
loading...
Amran Sulaiman tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK hari ini, Rabu (17/11). Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (17/11).
Pemanggilan Amran sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin tambang di Konawe Utara. Amran diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Tiran Indonesia.
Baca juga:KPK Periksa Eks Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Dugaan Korupsi Izin Tambang
Juru Bicara KPK , Ipi Maryati Kuding mengatakan, penyidik mendapatkan informasi dari Amran Sulaiman bahwa yang bersangkutan tidak bisa datang memenuhi panggilan KPK. Kepada penyidik, Amran kemudian meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.
"Terkait pemeriksaan terhadap satu orang saksi yaitu atas nama Amran Sulaiman (Direktur PT Tiran Indonesia), pemeriksaannya dijadwalkan ulang sesuai dengan konfirmasi yang telah disampaikan yang bersangkutan kepada tim penyidik," kata Ipi melalui pesan singkatnya, Rabu (17/11/2021).
Selain Amran, penyidik memanggil dua saksi lain, yang sama-sama menghadiri panggilan. Keduanya yakni, Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri, Bisman, dan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Ady Aksar Armansyah. Mereka hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Tenggara.
Baca juga:Pimpinan KPK Tepis Isu Main Politik dalam Penyelidikan Formula E
Penyidik mendalami keterangan kedua saksi tersebut terkait proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konawe Utara. Bisman dan Andi Ady Aksar Armansyah disinyalir pernah mengurus IUP untuk perusahaannya. Oleh karenanya, penyidik menelisik soal pengurusan IUP tersebut lewat keduanya.
"Kepada keduanya, tim penyidik mengkonfirmasi terkait antara lain pengalaman saksi dalam mengurus IUP di Kabupaten Konawe Utara," kata Ipi menjelaskan.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman (ASW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di wilayahnya. Aswad diduga telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun atas perbuatannya.
Baca juga:Kasus DAK Lampung Tengah, KPK Usut Penerimaan Uang Azis Syamsuddin
Dalam kerugian negara yang sebanding dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tersebut, Aswad diduga telah menguntungkan delapan perusahaan tambang lewat pemberian kuasa perizinan pertambangan.
Di mana, Aswad telah memuluskan SK (Surat Keputusan) kuasa pertambangan eksplorasi kepada delapan perusahaan itu. Dari proses tersebut, Aswad pun mendapatkan imbalan uang dugaan suap sebesar Rp13 miliar.
Pemanggilan Amran sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin tambang di Konawe Utara. Amran diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Tiran Indonesia.
Baca juga:KPK Periksa Eks Menteri Pertanian Amran Sulaiman Terkait Dugaan Korupsi Izin Tambang
Juru Bicara KPK , Ipi Maryati Kuding mengatakan, penyidik mendapatkan informasi dari Amran Sulaiman bahwa yang bersangkutan tidak bisa datang memenuhi panggilan KPK. Kepada penyidik, Amran kemudian meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.
"Terkait pemeriksaan terhadap satu orang saksi yaitu atas nama Amran Sulaiman (Direktur PT Tiran Indonesia), pemeriksaannya dijadwalkan ulang sesuai dengan konfirmasi yang telah disampaikan yang bersangkutan kepada tim penyidik," kata Ipi melalui pesan singkatnya, Rabu (17/11/2021).
Selain Amran, penyidik memanggil dua saksi lain, yang sama-sama menghadiri panggilan. Keduanya yakni, Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri, Bisman, dan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Ady Aksar Armansyah. Mereka hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Tenggara.
Baca juga:Pimpinan KPK Tepis Isu Main Politik dalam Penyelidikan Formula E
Penyidik mendalami keterangan kedua saksi tersebut terkait proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konawe Utara. Bisman dan Andi Ady Aksar Armansyah disinyalir pernah mengurus IUP untuk perusahaannya. Oleh karenanya, penyidik menelisik soal pengurusan IUP tersebut lewat keduanya.
"Kepada keduanya, tim penyidik mengkonfirmasi terkait antara lain pengalaman saksi dalam mengurus IUP di Kabupaten Konawe Utara," kata Ipi menjelaskan.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman (ASW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di wilayahnya. Aswad diduga telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun atas perbuatannya.
Baca juga:Kasus DAK Lampung Tengah, KPK Usut Penerimaan Uang Azis Syamsuddin
Dalam kerugian negara yang sebanding dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tersebut, Aswad diduga telah menguntungkan delapan perusahaan tambang lewat pemberian kuasa perizinan pertambangan.
Di mana, Aswad telah memuluskan SK (Surat Keputusan) kuasa pertambangan eksplorasi kepada delapan perusahaan itu. Dari proses tersebut, Aswad pun mendapatkan imbalan uang dugaan suap sebesar Rp13 miliar.
(luq)
Lihat Juga :
