Banyak Warga Jateng Belum Dapat Bansos di DKI, Ganjar Telepon Anies
loading...
A
A
A
SEMARANG - Banyaknya masyarakat Jawa Tengah yang tinggal di Jakarta dan belum mendapat bantuan sosial membuat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bertindak cepat. Selain berkoordinasi dengan Gubernur DKI Anies Baswedan, Ganjar juga memerintahkan paguyuban perantau dan Badan Penghubung Jawa Tengah di Jakarta untuk membantu melakukan pendataan.
Ditemui usai memimpin rapat koordinasi penanganan covid-19, Senin (13/4/2020), Ganjar mengatakan banyak mendapat laporan dari warganya yang belum mendapat bantuan sosial. Padahal, warga lain yang ber-KTP daerah sekitar, sudah mendapat bantuan dari pemerintah.
"Ternyata masalahnya mereka belum terdaftar. Saya sudah komunikasi dengan Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil terkait ini. Saya ingin membantu kalau memang proses pendataannya agar ini bisa cepat ditangani," kata Ganjar.
Dari data yang ada, lanjut dia, ada sekitar tujuh juta warga Jateng yang mengadu nasib di Jakarta dan kota besar lainnya seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sementara yang sudah terdaftar, baru 1.033 orang.
"Jadi masih banyak yang belum masuk data. Kami harap ini menjadi perhatian serius agar mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mudik, menjadi cemas dengan kondisi ini," katanya.
Pihaknya sudah memerintahkan Biro Pemerintahan Jateng untuk berkoordinasi dengan Jakarta terkait hal ini. Komunikasi itu penting agar masyarkat tahu dimana mereka daftar, kapan dan apa syaratnya.
"Selama ini infonya pendataan dilakukan di kantor kelurahan, maka saya ingin pastikan semua kantor kelurahan di sana bisa melayani dengan baik. Kalau tidak, kami siap membantu. Kami ingin agar pendataan dilakukan dengan cepat, agar masyarakat kami disana tidak cemas," imbuhnya.
Menurut Ganjar, kesuksesan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan sekitarnya akan memberikan dampak signifikan di daerah khususnya Jawa Tengah. Apabila itu berhasil, maka masyarakat Jateng tidak banyak yang mudik dan penularan di daerah akan dapat ditekan.
"Dengan migrasi yang kecil itu, membuat penularan dapat dikendalikan dengan baik. Meskipun, kita harus pastikan bahwa mereka yang tidak mudik benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah," katanya.
Pemerintah Pusat, lanjut Ganjar, sudah menyiapkan dana bantuan sosial kepada mereka yang terdampak akibat covid-19 di perantauan. Meskipun, lanjut dia, pihaknya juga sudah menyiapkan plan B apabila dibutuhkan.
Ditemui usai memimpin rapat koordinasi penanganan covid-19, Senin (13/4/2020), Ganjar mengatakan banyak mendapat laporan dari warganya yang belum mendapat bantuan sosial. Padahal, warga lain yang ber-KTP daerah sekitar, sudah mendapat bantuan dari pemerintah.
"Ternyata masalahnya mereka belum terdaftar. Saya sudah komunikasi dengan Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil terkait ini. Saya ingin membantu kalau memang proses pendataannya agar ini bisa cepat ditangani," kata Ganjar.
Dari data yang ada, lanjut dia, ada sekitar tujuh juta warga Jateng yang mengadu nasib di Jakarta dan kota besar lainnya seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sementara yang sudah terdaftar, baru 1.033 orang.
"Jadi masih banyak yang belum masuk data. Kami harap ini menjadi perhatian serius agar mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mudik, menjadi cemas dengan kondisi ini," katanya.
Pihaknya sudah memerintahkan Biro Pemerintahan Jateng untuk berkoordinasi dengan Jakarta terkait hal ini. Komunikasi itu penting agar masyarkat tahu dimana mereka daftar, kapan dan apa syaratnya.
"Selama ini infonya pendataan dilakukan di kantor kelurahan, maka saya ingin pastikan semua kantor kelurahan di sana bisa melayani dengan baik. Kalau tidak, kami siap membantu. Kami ingin agar pendataan dilakukan dengan cepat, agar masyarakat kami disana tidak cemas," imbuhnya.
Menurut Ganjar, kesuksesan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan sekitarnya akan memberikan dampak signifikan di daerah khususnya Jawa Tengah. Apabila itu berhasil, maka masyarakat Jateng tidak banyak yang mudik dan penularan di daerah akan dapat ditekan.
"Dengan migrasi yang kecil itu, membuat penularan dapat dikendalikan dengan baik. Meskipun, kita harus pastikan bahwa mereka yang tidak mudik benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah," katanya.
Pemerintah Pusat, lanjut Ganjar, sudah menyiapkan dana bantuan sosial kepada mereka yang terdampak akibat covid-19 di perantauan. Meskipun, lanjut dia, pihaknya juga sudah menyiapkan plan B apabila dibutuhkan.
(abd)