Dialog Bareng KSPI, Ganjar Siapkan Regulasi Atur UMP/UMK Jateng 2022
Senin, 15 November 2021 - 12:10 WIB
loading...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog dengan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah di kantornya. (Ist)
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog dengan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah di kantornya. Dialog membahas terkait keinginan para buruh agar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jateng naik lebih dari 10%.
Ganjar mengungkapkan naik atau tidaknya UMP dan UMK di Jawa Tengah akan tergantung pada perintangan-pertimbangan dari berbagai pihak. Ganjar mengaku akan mengakomodir keinginan para buruh lewat formula yang tepat.
“Bagus caranya buat saya usulannya juga formula-formulanya dibikin nanti diatur dengan formula kita, saya minta untuk semua mempertimbangkan kondisi perusahaan masing-masing,” ucap Ganjar di kantornya, Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/11/2021).
Ganjar mengatakan, krisis pandemi Covid-19 membuat pemerintah daerah mengubah pola untuk menerapkan kebijakan upah karyawan. Sebab, banyak dari karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diakomodir Pemprov untuk tetap dapat bekerja.
“Syukur-syukur buruh juga bisa memberikan kepada kita gambaran di industrinya di pabriknya di usahanya sehingga kita semua nanti tahu bagaimana kondisi usaha masing-masing seperti apa toh, apakah untung banget apakah biasa saja atau malah nyungsep?,” ucap Ganjar.
Ganjar mengungkapkan naik atau tidaknya UMP dan UMK di Jawa Tengah akan tergantung pada perintangan-pertimbangan dari berbagai pihak. Ganjar mengaku akan mengakomodir keinginan para buruh lewat formula yang tepat.
“Bagus caranya buat saya usulannya juga formula-formulanya dibikin nanti diatur dengan formula kita, saya minta untuk semua mempertimbangkan kondisi perusahaan masing-masing,” ucap Ganjar di kantornya, Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/11/2021).
Ganjar mengatakan, krisis pandemi Covid-19 membuat pemerintah daerah mengubah pola untuk menerapkan kebijakan upah karyawan. Sebab, banyak dari karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diakomodir Pemprov untuk tetap dapat bekerja.
“Syukur-syukur buruh juga bisa memberikan kepada kita gambaran di industrinya di pabriknya di usahanya sehingga kita semua nanti tahu bagaimana kondisi usaha masing-masing seperti apa toh, apakah untung banget apakah biasa saja atau malah nyungsep?,” ucap Ganjar.
Lihat Juga :
