Dikritik Soal Commitment Fee Formula E, Jawaban Wagub DKI Cukup Menohok
loading...
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berutang untuk membayar commitment fee atau biaya komitmen penyelenggaraan balap Formula E . Di satu sisi, Anies membatalkan anggaran normalisasi sungai. Atas kritikan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan jawaban cukup menohok.
Menurut Riza, berbagai program di Pemprov DKI banyak sekali mulai dari pendidikan, sosial, keagamaan, infrastruktur, banjir, tak terkecuali kegiatan pariwisata semuanya diprioritaskan. Seluruh program didiskusikan oleh DPRD DKI. "Jadi kalau sudah diputuskan bersama itu menjadi keputusan bersama yang sudah dibahas, dipertimbangkan dan memerhatikan aspek termasuk aspek legalitas," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/11/2021).
Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Formula E, Wagub DKI: Kita Hormati Proses Hukum
Dia menuturkan program penanganan banjir membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Tak hanya Jakarta, tapi daerah-daerah lainnya juga di seluruh Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk menganggarkannya.
Pemerintahan tidak hanya mengurusi banjir saja, tapi juga masalah pendidikan menjadi prioritas. Kini, pihaknya sedang fokus masalah kesehatan yang membutuhkan biaya banyak di samping masalah-masalah sosial, agama, termasuk transportasi.
Baca juga: Ingin segera Dipanggil BK, Ketua DPRD Mau Jelaskan Soal Interpelasi Formula E
"Jadi kita harus berbagi. Tidak bisa anggaran yang ada hanya difokuskan untuk penanganan banjir. Sekalipun DKI Jakarta termasuk provinsi yang memiliki APBD besar tidak serta-merta semuanya diperuntukkan untuk pengendalian banjir," ujar Riza.
"Sekalipun kalau teman-teman cek data APBD yang dianggarkan untuk pengendalian banjir itu termasuk yang paling tinggi se-Indonesia dibandingkan provinsi lain. Itu artinya komitmen kami terhadap penanganan banjir sangat besar," tambahnya.
Menurut Riza, berbagai program di Pemprov DKI banyak sekali mulai dari pendidikan, sosial, keagamaan, infrastruktur, banjir, tak terkecuali kegiatan pariwisata semuanya diprioritaskan. Seluruh program didiskusikan oleh DPRD DKI. "Jadi kalau sudah diputuskan bersama itu menjadi keputusan bersama yang sudah dibahas, dipertimbangkan dan memerhatikan aspek termasuk aspek legalitas," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/11/2021).
Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Formula E, Wagub DKI: Kita Hormati Proses Hukum
Dia menuturkan program penanganan banjir membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Tak hanya Jakarta, tapi daerah-daerah lainnya juga di seluruh Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk menganggarkannya.
Pemerintahan tidak hanya mengurusi banjir saja, tapi juga masalah pendidikan menjadi prioritas. Kini, pihaknya sedang fokus masalah kesehatan yang membutuhkan biaya banyak di samping masalah-masalah sosial, agama, termasuk transportasi.
Baca juga: Ingin segera Dipanggil BK, Ketua DPRD Mau Jelaskan Soal Interpelasi Formula E
"Jadi kita harus berbagi. Tidak bisa anggaran yang ada hanya difokuskan untuk penanganan banjir. Sekalipun DKI Jakarta termasuk provinsi yang memiliki APBD besar tidak serta-merta semuanya diperuntukkan untuk pengendalian banjir," ujar Riza.
"Sekalipun kalau teman-teman cek data APBD yang dianggarkan untuk pengendalian banjir itu termasuk yang paling tinggi se-Indonesia dibandingkan provinsi lain. Itu artinya komitmen kami terhadap penanganan banjir sangat besar," tambahnya.
(jon)
Lihat Juga :
