Ribuan Warga Pangkep Dihapus dari Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
Sabtu, 06 November 2021 - 21:04 WIB
loading...
Pasien di salah satu fasilitas kesehatan di Kabupaten Pangkep. Pemkab Pangkep menghapus nama ribuan warga dari daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Fofo: SINDOnews/Muhammad Subhan
A
A
A
PANGKEP - Ribuan nama masyarakat Kabupaten Pangkep dihapus dari daftar penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Kondisi ini dikeluhkan oleh masyarakat, karena mengaku harus mengeluarkan uang saat berobat ke puskesmas atau rumah sakit.
Ketua Yayasan Peduli dan Berbagi, Tajuddin Mustaming yang mendampingi sejumlah masyarakat miskin mengaku kaget setelah kartu BPJS PBI yang dimiliki warga ditolak. Pihaknya mengaku terpaksa menggunakan jalur umum atau membayar agar pasien dari kalangan warga miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Baca juga: Bupati Pangkep Ajak Jaga Persatuan saat Pantau Pilkades Serentak
"Ada beberapa orang warga yang kami dampingi tidak berlaku BPJS-nya. Pas kami cek ternyata sudah dihapus," kata Tajuddin, Jumat (5/11/2021).
Ia mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan hal itu ke Dinas Sosial Pangkep. Pihak Dinsos menjelaskan, dihapusnya data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan itu terkait verifikasi yang tengah dijalankan.
"Katanya sudah verifikasi tapi warga tidak pernah didatangi dan tiba-tiba saja kartu BPJS mereka tak diterima," ucap Tajuddin.
Baca juga: Yusran Lalogau Lepas Distribusi Logistik Pilkades 25 Desa di Pangkep
Terkait hal itu, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) beberapa waktu lalu mengungkapkan ada ribuan nama warga yang terhapus dari BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. MYL menyebutkan, sedikitnya ada 10 ribu warga yang dicoret dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
"Ada 10 ribu yang tercoret. Tapi itu jelas alasannya kenapa dicoret," kata MYL kepada wartawan di rumah jabatan bupati baru-baru ini.
Baca juga: Bupati Pangkep Kunjungi Pulau Terluar untuk Salurkan Bantuan
Soal keraguan terhadap proses verifikasi, MYL mengatakan, akan membentuk tim Dinas Sosial untuk memverifikasi faktual penerima. Ia ingin memastikan, bahwa penerima BPJS PBI memang warga miskin dan tidak mampu.
"Kami akan memperbaiki verifikasi dengan membentuk tim dan sinkronisasi data dengan capil. Saya mau tahu siapa penerima manfaat, layak betul atau tidak. Apakah nama yang ada sudah meninggal atau sudah pindah rumah. Semua harus jelas diverifikasi," ujarnya.
Ketua Yayasan Peduli dan Berbagi, Tajuddin Mustaming yang mendampingi sejumlah masyarakat miskin mengaku kaget setelah kartu BPJS PBI yang dimiliki warga ditolak. Pihaknya mengaku terpaksa menggunakan jalur umum atau membayar agar pasien dari kalangan warga miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
Baca juga: Bupati Pangkep Ajak Jaga Persatuan saat Pantau Pilkades Serentak
"Ada beberapa orang warga yang kami dampingi tidak berlaku BPJS-nya. Pas kami cek ternyata sudah dihapus," kata Tajuddin, Jumat (5/11/2021).
Ia mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan hal itu ke Dinas Sosial Pangkep. Pihak Dinsos menjelaskan, dihapusnya data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan itu terkait verifikasi yang tengah dijalankan.
"Katanya sudah verifikasi tapi warga tidak pernah didatangi dan tiba-tiba saja kartu BPJS mereka tak diterima," ucap Tajuddin.
Baca juga: Yusran Lalogau Lepas Distribusi Logistik Pilkades 25 Desa di Pangkep
Terkait hal itu, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) beberapa waktu lalu mengungkapkan ada ribuan nama warga yang terhapus dari BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. MYL menyebutkan, sedikitnya ada 10 ribu warga yang dicoret dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
"Ada 10 ribu yang tercoret. Tapi itu jelas alasannya kenapa dicoret," kata MYL kepada wartawan di rumah jabatan bupati baru-baru ini.
Baca juga: Bupati Pangkep Kunjungi Pulau Terluar untuk Salurkan Bantuan
Soal keraguan terhadap proses verifikasi, MYL mengatakan, akan membentuk tim Dinas Sosial untuk memverifikasi faktual penerima. Ia ingin memastikan, bahwa penerima BPJS PBI memang warga miskin dan tidak mampu.
"Kami akan memperbaiki verifikasi dengan membentuk tim dan sinkronisasi data dengan capil. Saya mau tahu siapa penerima manfaat, layak betul atau tidak. Apakah nama yang ada sudah meninggal atau sudah pindah rumah. Semua harus jelas diverifikasi," ujarnya.
(luq)
Lihat Juga :
