Suaib Mansur Beberkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Lutra
Jum'at, 05 November 2021 - 09:45 WIB
loading...
Wakil Bupati Lutra, Suaib Mansur mengikuti rapat koordinasi Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 secara virtual, Kamis (4/11) lalu. Foto: Dok Pemkab Luwu Utara
A
A
A
LUWU UTARA - Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di Luwu Utara (Lutra), Wakil Bupati Lutra, Suaib Mansur mengikuti rapat koordinasi Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 secara virtual, yang digelar oleh Kementrian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden RI, Kamis (04/11) kemarin.
Supriyoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam paparannya mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) akan memperluas target penyelesaian kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten dan kota pada akhir 2022. Target penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut ialah harus mencapai nol persen di akhir 2024.
Baca Juga: Suaib Mansur Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Walmas
Menurutnya terdapat dua kelompok besar program kegiatan yang menjadi kunci bagi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem masyarakat. Pertama ialah kegiatan mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi.
Kedua adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya,” jelasnya lagi.
Selanjutnya terkait dengan pengurangan kemiskinan ekstrem, saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan banyak program. Terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran strategis di daerah untuk mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung efektivitas penanggulangan kemiskinan. Sehingga program dan kegiatan dapat berpihak pada tujuan penanggulangan kemiskinan.
Untuk mewujudkan peran tersebut, sebagai mitra kerja TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNP2K berkomitmen untuk memperkuat kapasitas kelembagaan TKPK. Melalui fasilitasi pelatihan dan magang analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Supriyoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam paparannya mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) akan memperluas target penyelesaian kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten dan kota pada akhir 2022. Target penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut ialah harus mencapai nol persen di akhir 2024.
Baca Juga: Suaib Mansur Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Walmas
Menurutnya terdapat dua kelompok besar program kegiatan yang menjadi kunci bagi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem masyarakat. Pertama ialah kegiatan mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi.
Kedua adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya,” jelasnya lagi.
Selanjutnya terkait dengan pengurangan kemiskinan ekstrem, saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan banyak program. Terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memiliki peran strategis di daerah untuk mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung efektivitas penanggulangan kemiskinan. Sehingga program dan kegiatan dapat berpihak pada tujuan penanggulangan kemiskinan.
Untuk mewujudkan peran tersebut, sebagai mitra kerja TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNP2K berkomitmen untuk memperkuat kapasitas kelembagaan TKPK. Melalui fasilitasi pelatihan dan magang analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Lihat Juga :
