Pembatasan Sosial Berbasis Komunitas Dinilai Lebih Aman untuk New Normal
Kamis, 04 Juni 2020 - 05:58 WIB
loading...
Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan pembatasan sosial atau karantina di wilayah Jakarta karena masih tingginya kasus penularan Covid-19 .
Menanggapi itu, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, sebagai langkah yang tepat karena pembatasan sosial berbasis komunitas atau lingkungan kecil itu akan lebih mudah dikontrol, bahkan sistem ini cocok diterapkan di new normal nanti.
"Pembatasan sosial seharusnya berbasis lokal, apakah itu lingkungan, komunitas, apakah di RW, sekolah, bahkan ke akar grass root," ujarnya, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: Pembatalan Haji 2020 Harus Dimanfaatkan untuk Evaluasi Total Penyelenggaraan Haji)
Menurut Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI itu, pemberlakuan pembatasan sosial ini seharusnya bukan dimonopoli oleh pemerintah melainkan diserahkan ke unit-unit kecil masyarakat karena yang kecil itu lebih efektif dan lebih mudah mengingatkan satu sama lain.
"Di Bali itu nggak ada PSBB, adanya pembatasan sosial berbasis Banjar. Masyarakat lebih mudah diingatkan oleh masyarakat kan," ucapnya.
Menurut Pandu, pembatasan sosial berbasis lokal atau komunitas ini dinilai lebih meningkatkan kewaspadaan diri atau self awareness terhadap pandemi Covid-19. Dan juga lebih sustain atau tingkat ketahanannya cukup baik. "Jadi, karena masyarakat susah dikasih tahu ya terapkan berbasis lokal itu. Bisa lebih aman di new normal nanti," katanya.
Menanggapi itu, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, sebagai langkah yang tepat karena pembatasan sosial berbasis komunitas atau lingkungan kecil itu akan lebih mudah dikontrol, bahkan sistem ini cocok diterapkan di new normal nanti.
"Pembatasan sosial seharusnya berbasis lokal, apakah itu lingkungan, komunitas, apakah di RW, sekolah, bahkan ke akar grass root," ujarnya, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: Pembatalan Haji 2020 Harus Dimanfaatkan untuk Evaluasi Total Penyelenggaraan Haji)
Menurut Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI itu, pemberlakuan pembatasan sosial ini seharusnya bukan dimonopoli oleh pemerintah melainkan diserahkan ke unit-unit kecil masyarakat karena yang kecil itu lebih efektif dan lebih mudah mengingatkan satu sama lain.
"Di Bali itu nggak ada PSBB, adanya pembatasan sosial berbasis Banjar. Masyarakat lebih mudah diingatkan oleh masyarakat kan," ucapnya.
Menurut Pandu, pembatasan sosial berbasis lokal atau komunitas ini dinilai lebih meningkatkan kewaspadaan diri atau self awareness terhadap pandemi Covid-19. Dan juga lebih sustain atau tingkat ketahanannya cukup baik. "Jadi, karena masyarakat susah dikasih tahu ya terapkan berbasis lokal itu. Bisa lebih aman di new normal nanti," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
