APBD 2022, Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

LUWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu , menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, melalui Sidang Paripurna DPRD, Kamis (7/10/2021).

Penyerahan Ranperda APBD 2022 ini dilakukan langsung oleh Bupati Luwu, Basmin Mattayang kepada Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, disaksikan para pejabat Lingkup Pemkab Luwu dan para anggota DPRD Luwu.

Dikatakan Basmin Mattayang, APBD tahun 2022 mendatang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang dimilik Pemkab Luwu.



"Pemerintah Kabupaten Luwu mengusung tema pembangunan untuk tahun 2022 yaitu, penguatan infrastruktur dan pengembangan perekonomian berbasis pada sektor unggulan daerah," ujarnya.

Dijelaskan Basmin Mattayang, proyeksi kegiatan tiap OPD pada tahun 2022 harus mampu memanfaatkan potensi lokal yang menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Luwu yang perlu dikembangkan kedepannya.

Seperti halnya daerah lain, Pemkab Luwu tahun 2022 masih dihadapkan pada ketidakpastian wabah covid 19. Selain itu, ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi yang tidak merata, juga menjadi pemikiran penting oleh para OPD dalam merancang kegiatan tahun depan.

"Karena itu, APBD tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel serta tetap mencerminkan optimisme dan keberpihakan kepada masyarakat. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal pasca pandemi karena daerah bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Basmin Mattayang, memaparkan asumsi target indikator ekonomi makro yang akan pergunakan di tahun 2022.



Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di angka 5,84 persen, angka kemiskinan diangka 12,10 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,24 persen, indeks pembangunan manusia berada pada angka 72,01 point, dan indeks gini 0,354 point.



Ke depan kebijakan fiskal daerah harus antisipatif dan responsif, dengan tetap memperhatikan kemampuan dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang daerah tetap dapat dijaga.

Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan daerah dan perbaikan sisi belanja daerah serta pengelolaan pembiayaan daerah.