Bupati Lutra Minta Pencegahan dan Penanganan TPPO Dilakukan dari Hulu ke Hilir
Jum'at, 01 Oktober 2021 - 12:27 WIB
loading...
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara (Lutra) , Indah Putri Indriani, meminta pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak harus bersifat menyeluruh dari hulu ke hilir. Hal itu disampaikan oleh IDP-sapaan akrabnya, saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan TPPO di Aula Bappelitbangda, Kamis (30/9) kemarin.
"Perlu kita sinergikan program-program yang ada di masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada pengadilan, kejaksaan, polres, kemenag, dan pemda tentunya. Nanti kita lihat siapa yang bertanggung jawab di hulu, tengah, dan hilir, siapa melakukan apa. Ada juga yang memang masuk ke semua lini, mulai dari hulu sampai hilir," kata IDP, dalam keterangan persnya, Jumat (1/10).
Baca Juga: Pemkab Luwu Utara Sabet Penghargaan APE Kategori Madya
Penanganan tersebut, IDP menekankan tentu memerlukan sinergi harmonis dari berbagai pihak. Bukan cuma melibatkan lembaga pemerintah tapi juga non-pemerintah, termasuk media di dalamnya dan di semua tingkatan desa, dusun/lingkungan, bahkan sampai ke tingkat RT/RW.
"Soal sinergi, bentuknya adalah masing-masing membawa program sesuai tugas dan fungsi untuk perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya program tersebut dipertemukan, itu namanya sinergi. Bukan satu program lalu keroyokan," ungkap bupati perempuan pertama di Sulsel.
Oleh karena itu, IDP mengajak semua pihak untuk membangun interaksi positif, sinergi positif, menyamakan visi-misi, dan mengedepankan dialog dalam segala hal.
"Tentu saja kita berharap ada inovasi atau ide-ide cerdas dalam rangka upaya pencegahan perdagangan orang , termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu tetap melakukan respons cepat sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini," jelas IDP.
"Perlu kita sinergikan program-program yang ada di masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada pengadilan, kejaksaan, polres, kemenag, dan pemda tentunya. Nanti kita lihat siapa yang bertanggung jawab di hulu, tengah, dan hilir, siapa melakukan apa. Ada juga yang memang masuk ke semua lini, mulai dari hulu sampai hilir," kata IDP, dalam keterangan persnya, Jumat (1/10).
Baca Juga: Pemkab Luwu Utara Sabet Penghargaan APE Kategori Madya
Penanganan tersebut, IDP menekankan tentu memerlukan sinergi harmonis dari berbagai pihak. Bukan cuma melibatkan lembaga pemerintah tapi juga non-pemerintah, termasuk media di dalamnya dan di semua tingkatan desa, dusun/lingkungan, bahkan sampai ke tingkat RT/RW.
"Soal sinergi, bentuknya adalah masing-masing membawa program sesuai tugas dan fungsi untuk perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya program tersebut dipertemukan, itu namanya sinergi. Bukan satu program lalu keroyokan," ungkap bupati perempuan pertama di Sulsel.
Oleh karena itu, IDP mengajak semua pihak untuk membangun interaksi positif, sinergi positif, menyamakan visi-misi, dan mengedepankan dialog dalam segala hal.
"Tentu saja kita berharap ada inovasi atau ide-ide cerdas dalam rangka upaya pencegahan perdagangan orang , termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu tetap melakukan respons cepat sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini," jelas IDP.
Lihat Juga :
