Puluhan Raja dan Permaisuri Keraton Nusantara Kumpul di Keraton Sumedang Larang

SUMEDANG - Puluhan raja beserta permaisurinya berkumpul di Keraton Sumedang Larang , sejak 28 hingga 30 September 2021.

Kehadiran raja dan permaisuri ini untuk menghadiri Festival Adat Kerajaan Nusantara (FAKN) I tahun 2021. Para raja dan permaisuri itu berasal dari 44 Kerajaan se-Nusantara yang masih eksis di Indonesia.

Perhelatan akbar para raja-raja se-Nusantara ini dibuka Ketua DPD RI, La Nyala Mahmud Mataliti yang ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan Keris Rahiyang Medang Gumilang di pelataran Gedung Negara Sumedang, Rabu, (29/9/2021).




Ketua Pelaksana FAKN I, Rd Lily Djamhur mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumedang, Keraton Sumedang Larang (KSL), Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI.

Lily menerangkan, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, FAKN I digelar secara terbatas, dimana kegiatan digelar hanya berupa acara inti, di antaranya royal dinner, opening ceremony, musyawarah madya, dan penutupan.

"Acara FAKN kali ini hanya menyelenggarakan acara inti saja dan dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Lily.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir dalam sambutannya mengatakan, selain menjadi ajang silaturahmi, FAKN I diharapkan dapat menghasilkan lahirnya Deklarasi Sumedang untuk mendorong ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.



Menurutnya, dalam perspektif budaya, Indonesia sangatlah paternalistik. Baik dan buruknya tatanan kehidupan bangsa dan negara banyak tergantung pada patron atau tokoh kuncinya, termasuk para raja-raja di Nusantara.

"Para raja yang hadir di Bumi Sumedang Larang saat ini sesungguhnya adalah para patron Nusantara yang saya yakin dapat menginspirasi dan menggerakkan kesadaran sosial spiritual bangsa (social movement)," ungkapnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan FAKN, Bupati mendukung penuh acara tersebut sekaligus mengajak untuk bersama-sama menciptakan Indonesia yang digjaya yang mampu menaklukan gelombang peradaban, bahkan mengukir prestasi di era pandemi.

Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mataliti mengatakan, negara Indonesia telah memberi amanat melalui Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sudah sepantasnya FAKN mendapat dukungan dan dijadikan agenda rutin.

"Sudah sepantasnya, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan seluruh aparatur negara, memberikan dukungan yang konkret. Sebab, amanat Konstitusi yang mengikat semua elemen bangsa ini telah menyatakan dengan jelas bahwa negara memajukan kebudayaan nasional," ujarnya.



La Nyala juga mengatakan bahwa kebudayaan nasional adalah mozaik kebudayaan daerah dan kebudayaan daerah lahir dari nilai-nilai adiluhung kerajaan dan kesultanan Nusantara.

Sehingga, kata La Nyala, kita harus menarik benang merah, dukungan negara kepada kebudayaan nasional, harus tercermin dengan dukungan negara kepada keberadaan kerajaan dan kesultanan Nusantara sebagai penjaga marwah kebudayaan daerah serta kearifan lokal Nusantara.